DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 127

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: pengelolaan air limbah domestik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Selain itu juga menetapkan antara lain asas, tujuan dan sasaran pengelolaan air limbah domestik, tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, sistem pengolahan air limbah domestik terpusat, kerjasama, perizinan dan peran serta masyarakat dalam mengelola air limbah domestik.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan timbulan air limbah domestik yang dibuang langsung ke lingkungan berdampak terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di Kabupaten Belitung Timur, sehingga dapat menurunkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, oleh karena itu air limbah domestik harus dikelola terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; Mengingat : :

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
11.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BELITUNG TIMUR dan BUPATI BELITUNG TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2.Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerahsebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4.Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
5.Masyarakat adalah masyarakat Belitung Timur.
6.Badan usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
7.Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8.Operator air limbah domestik yang selanjutnya disebut operator adalah unit kerja yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik yang berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha, dan/atau kelompok masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
9.Air limbah domestik adalah air limbah bukan limbah bahan berbahaya dan beracun berupa buangan jamban, buangan mandi dan cuci, serta buangan hasil usaha kegiatan rumah tangga, kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen atau rumah susun, asrama dan prasarana umum dan sosial.
10.Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik.
11.Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah upaya terpadu dalam perencanaan, pengolahan, pemeliharaan, dan pemantauan jaringan pengolahan air limbah domestik.
12.Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S, adalah sistem pengelolaan air limbah domestik secara individual yang diolah di tempat.
13.Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pembuangan air limbah domestik ke jaringan pipa yang dialirkan ke tempat pengolahan untuk diolah sampai memenuhi baku mutu pada saat di buang ke lingkungan, yang terdiri dari sistem terpusat berskala komunitas, kawasan, perkotaan dan/atau regional.
14.Penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan Secara periodik oleh petugas yang diberi tugas menyedot lumpur tinja.
15.Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah tempat pengolahan air limbah domestik sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
16.Instalasi Pengolah Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan
17.Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
18.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal
19.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
20.Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke media lingkungan.
21.Retribusi air limbah domestik yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan usaha yang menerima pelayanan pengolahan air limbah domestik yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan berdasarkan asas sebagai berikut:

a.tanggung jawab;
b.kelestarian dan keberlanjutan;
c.keterpaduan;
d.teknologi;
e.partisipatif;
f.manfaat;
g.tata kelola pemerintahan yang baik;dan
h.pencemar membayar.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan air limbah domestik untuk:

a.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
b.melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
c.meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup; dan
d.mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan akibat pembuangan air limbah yang tidak memenuhi baku mutu air limbah domestik.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan air limbah domestik berasal dari:

a.perumahandanpermukiman;
b.kawasan perumahan;
c.asrama/wisma danrumah susun;
d.perkantoran;
e.rumah makan atau restoran;
f.pusat perbelanjaan; dan
g.prasarana sosial dan umum.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Setiap orang dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik mempunyai hak sebagai berikut:
1. a.mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
2. b.mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
3. c.mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih serta pengelolaan air limbah domestik berwawasan lingkungan;
4. d.mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan air limbah domestik; dan
5. e.memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah.
(2)Setiap orang dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik mempunyai kewajiban sebagai berikut:
1. a.mengurangi kuantitas air limbah domestik dengan cara melakukan penghematan penggunaan air bersih/minum;
2. b.mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T sesuai dengan standar teknis; dan
3. c.berperan serta dalam penyediaan lahan untuk pembangunan SPALD.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

(1)Tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagai berikut:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik mengacu pada kebijakan Nasional dan Provinsi;
2. b.melakukan pelayanan dasar dalam pengelolaan limbah domestik kepada masyarakat dalam penyedotan dan pengolahan;
3. c.memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
4. d.memfasilitasi menyelesaikan sengketa/masalah pengelolaan air limbah domestik pada masyarakat;
5. e.menyusun dan menetapkan rencana induk SPALD;
6. f.menangani air limbah domestik saat terjadi bencana alam di Daerah;
7. g.memantau penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
8. h.mengevaluasi penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik;
9. i.mengawasi dan pengendalian atas pelaksanaan SPM;
10. j.melakukan pemberdayaan dan pengendalian pengelolaan air limbah domestik;
11. k.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan air limbah domestik;
12. l.memberikan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat dan pelaku usaha secara berkelanjutan; dan
13. m.menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan air limbah domestik.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah berwenang sebagai berikut:
1. a.membina dan meningkatkan kapasitas kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta menyediakan biaya untuk penyelenggara prasarana dan sarana air limbah domestik;
2. b.menetapkan Peraturan Bupati berdasarkan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
3. c.melaksanakan kerjasama dengan pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik;
4. d.memberikan bantuan teknis pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada Kecamatan dan/atau Kelurahan/Desa;
5. e.menyelenggarakanpembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik dalam rangka memenuhi SPM;
6. f.menetapkan retribusi pelayanan pengelolaan air limbah domestik sesuai tingkatan pelayanan yang diberikan;
7. g.melakukan pengawasan pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan;
8. h.melakukan pengawasan pemenuhan persyaratan alat angkutan lumpur tinja; dan
9. i.memberikan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 7

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional menjadi tugas dan fungsi OPD bidang pekerjaan umum berkoordinasi dengan OPD bidang lingkungan hidup dan OPD lain yang terkait.

Pasal 8

(1)Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Kepala Desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Desa dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT

Pasal 9

(1)SPALD diselenggarakan untuk mengolah air limbah domestik.
(2)Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.air limbah kakus; dan
2. b.air limbah mandi dan cuci.

Isi peraturan

Teks127PDFHirarki

Memuat teks peraturan…