DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93) diubah sebagai berikut Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 dan Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 SALINAN tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 2);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR dan BUPATI BELITUNG TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 109);
b.Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 3); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.3 (tiga) Asisten terdiri dari:
  1. 1.Asisten Bidang Pemerintahan;
  2. 2.Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
  3. 3.Asisten Bidang Administrasi Umum.
3. c.Bagian terdiri dari:
  1. 1.Bagian Tata Pemerintahan;
  2. 2.Bagian Hukum;
  3. 3.Bagian Organisasi;
  4. 4.Bagian Perekonomian dan Pembangunan;
  5. 5.Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  6. 6.Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
  7. 7.Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan keahlian, yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
(3)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah.
(4)Asisten Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, membawahkan:
1. a.Bagian Tata Pemerintahan;
2. b.Bagian Hukum; dan
3. c.Bagian Organisasi.
(5)Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b angka 2 membawahkan:
1. a.Bagian Perkonomian dan Pembangunan; dan
2. b.Bagian Kesejahteraan Rakyat.
(6)Asisten Bidang Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 membawahkan:
1. a.Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
2. b.Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
(7)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten yang membawahkannya.
(8)Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 terdiri dari:
1. a.Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
2. b.Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
3. c.Sub Bagian Pertanahan.
(9)Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, terdiri dari:
1. a.Sub Bagian Produk Hukum Daerah;
2. b.Sub Bagian Tata Hukum; dan
3. c.Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
(10)Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3, terdiri dari:
1. a.Sub Bagian Kelembagaan;
2. b.Sub Bagian Tata Laksana; dan
3. c.Sub Bagian Pemberdayaan Aparatur.
(11)Bagian Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4, terdiri dari:
1. a.Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
2. b.Sub Bagian Ekonomi; dan
3. c.Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi.
(12)Bagian Kesejateraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 5, terdiri dari:
1. a.Sub Bagian Agama, Pendidikan, Kebudayaan, dan Ketenagakerjaan;
2. b.Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan, dan Keluarga Berencana; dan
3. c.Sub Bagian Pemuda dan Olahraga.
(13)Bagian Umum dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 6, terdiri dari :
1. a.Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
2. b.Sub Bagian Administrasi Perkantoran; dan
3. c.Sub Bagian Keuangan.
(14)Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 7, terdiri dari:
1. a.Sub Bagian Sandi dan Penyaringan Informasi;
2. b.Sub Bagian Pers, Peliputan dan Penyiaran; dan
3. c.Sub Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga.
(15)Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian.
(16)Bagan susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari:
1. a.Sekretaris DPRD;
2. b.Bagian terdiri dari:
  1. 1.Bagian Umum;
  2. 2.Bagian Keuangan; dan
  3. 3.Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan keahlian, yang dalam melaksanakan tugas pokoknya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPRD serta secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris DPRD.
(4)Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 terdiri dari:
1. a.Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
2. b.Sub Bagian Humas dan Protokol; dan
3. c.Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
(5)Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 terdiri dari:
1. a.Sub Bagian Anggaran;
2. b.Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan; dan
3. c.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
(6)Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 terdiri dari:
1. a.Sub Bagian Persidangan dan Rapat;
2. b.Sub Bagian Penyusunan Risalah dan Dokumentasi; dan
3. c.Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundang-undangan.
(7)Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian yang membawahkannya.
(8)Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II
(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 3) tetap berlaku sampai dengan dilakukan penataan Organisasi Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91), Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(3)Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur. Ditetapkan di Manggar pada tanggal 9 April 2015 BUPATI BELITUNG TIMUR, ttd BASURI TJAHAJA PURNAMA Diundangkan di Manggar pada tanggal 10 April 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, ttd TALAFUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5.3/2015) Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd AMRULLAH, SH Penata(III/c) NIP. 19710602 200604 1 005 SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR. BUPATI BELITUNG TIMUR, ttd BASURI TJAHAJA PURNAMA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SUB BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SUB BAGIAN EKONOMI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM SUB BAGIAN AGAMA, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN KETENAGAKERJAAN SUB BAGIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KESEHATAN DAN KB SUB BAGIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SUB BAGIAN SANDI DAN PENYARINGAN INFORMASI SUB BAGIAN PERS, PELIPUTAN DAN PENYIARAN SUB BAGIAN PROTOKOL HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA SUB BAGIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN SUB BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM SUB BAGIAN OTONOMI DAERAH SUB BAGIAN PERTANAHAN BAGIAN ORGANISASI BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SUB BAGIAN PELAPORAN DAN EVALUASI SUB BAGIAN KEUANGAN STAF AHLI BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL BAGIAN HUKUM BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN SUB BAGIAN PRODUK HUKUM DAERAH SUB BAGIAN TATA HUKUM SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SUB BAGIAN KELEMBAGAAN SUB BAGIAN PEMBERDAYAAN APARATUR SUB BAGIAN TATA LAKSANA ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd AMRULLAH, SH Penata(III/c) NIP. 19710602 200604 1 005 SEKRETARIS DPRD BAGIAN UMUM BAGIAN KEUANGAN BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA SUB BAGIAN ANGGARAN SUB BAGIAN VERIFIKASI DAN PERBENDAHARAAN SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN RAPAT SUB BAGIAN PENYUSUNAN RISALAH DAN DOKUMENTASI SUB BAGIAN KAJIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BUPATI BELITUNG TIMUR, ttd BASURI TJAHAJA PURNAMA Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd AMRULLAH, SH Penata(III/c) NIP. 19710602 200604 1 005 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELTIUNG TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR I. UMUM Reformasi birokrasi Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi di bidang organisaasi perangkat daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional sesuai dengan kebutuhandan kemampuan daerah, serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Penataan kelembagaan perangkat daerah harus menerapkanprnsip-prinsip organisasi, antara lain visi misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisien dan efektivitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas. Berkenaan dengan harus dilaksanakan evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan evaluasi terhadap organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seta berdasarkan hasil analisi jabatan dan analisis beban kerja, perlu dilaksanakan penambahan jumlah asisten dimana tanpa penambahan jumlah bagian di lingkungan Sekretriat Daerah serta dengan adanya penambahan jumlah anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur yang semula berjumlah 20 orang menjadi 25 orang, sehingga perlu penambahan 1 (satu) Bagian Keuangan dengan 3 (tiga) Sub Bagian dan perubahan nomenklatur untuk Sub Bagian pada bagian Persidangan di lingkungan Sekretariat DPRD. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 23

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…