DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang: Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tahun 2016-2025 (RIPPARKAB Tahun 2016-2025) dengan menguraikan kedudukan, ruang lingkup, dan jangka waktu perencanaan, serta prinsip, visi, dan misi RIPPARKAB Tahun 2016-2025. Selain itu, diatur pula mengenai tujuan, konsep, dan kebijakan, serta strategi pembangunan kepariwisataan daerah. Perda ini juga mengatur mengenai rencana perwilayahan pariwisata daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 5);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR dan BUPATI BELITUNG TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3.Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tahun 2016-2025, yang selanjutnya disingkat RIPPARKAB Tahun 2016-2025 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan yang ditentukan; mencakup aspek pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.
6.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10.Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk pariwisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
13.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
14.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
16.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
17.Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
18.Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
19.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
20.Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
21.Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan Kabupatenyang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
22.Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu kabupatensebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan kabupatentersebut.

BAB II

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Pasal 2

Kedudukan RIPPARKAB Tahun 2016-2025 sebagai berikut:

a.merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
b.sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Pariwisata dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurus bidang kepariwisataan; dan
c.sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup RIPPARKAB Tahun 2016-2025 meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan Kabupaten Belitung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 4

RIPPARKAB Tahun 2016-2025 mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:

a.destinasi pariwisata;
b.industri pariwisata;
c.pemasaran pariwisata; dan
d.kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 5

(1)Jangka waktu perencanaan RIPPARKAB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini dan berakhir sampai dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah pada Tahun 2025.

BAB III

PRINSIP, VISI, DAN MISI

Pasal 6

RIPPARKAB Tahun 2016-2025 mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan yaitu:

a.keterpaduan dalam pembangunan kepariwisataan; dan
b.pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat.

Pasal 7

Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah kepariwisataan Belitung Timur berbasis sejarah timah, budaya, dan bahari yang berkelanjutan dan berdaya saing dunia sebagai penggerak perekonomian lokal.

Pasal 8

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:

a.mewujudkan integrasi sumber daya sejarah timah dan budaya dengan sumber daya bahari, yang didukung infrastruktur dan fasilitas berkualitas internasional dan ramah lingkungan dalam pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah;
b.mewujudkan struktur industri pariwisata yang kuat, berdaya saing, dan terintegrasi dengan potensi sumber daya usaha yang ada di masyarakat dalam pembangunan industri pariwisata berkredibilitas tinggi dan bertanggungjawab;
c.membangun dan memperkuat citra sebagai destinasi pariwisata sejarah timah, budaya dan bahari yang berdaya saing dunia melalui pemasaran pariwisata terpadu dan bertanggungjawab; dan
d.membangun kelembagaan kepariwisataan yang handal dalam mewujudkan kinerja pariwisata berkualitas internasional, koordinasi dan komitmen yang konsisten, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan kepariwisataan yang berkesinambungan.

BAB IV

TUJUAN, KONSEP, DAN KEBIJAKAN

Pasal 9

Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:

a.penguatan dan pengembangan daya tarik wisata sejarah timah dan budaya yang berdayasaing dunia, yang diintegrasikan dengan daya tarik wisata bahari, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta norma sosial dan budaya masyarakat;
b.keterpaduan pembangunan infrastruktur, fasilitas pariwisata, Fasilitas Umum serta pelayanan berkualitas internasional untuk mendukung pembangunan citra destinasi pariwisata sejarah timah dan budaya yang berdaya saing internasional dan berwawasan lingkungan;
c.perwujudan kesadaran kolektif dan kesiapan masyarakat sebagai tuan rumah dan subjek utama dalam pembangunan kepariwisataan Daerah;
d.penguatan dan pengembangan industri pariwisata Daerah yang berdaya saing dunia dan berkredibilitas tinggi dengan pemenuhan standar pelayanan internasional dan mendorong penerapan prinsip-prinsip ramah lingkungan;
e.pembangunan kemitraan berkinerja tinggi antara industri mikro, kecil, dan menengah dengan usaha Pariwisata untuk memperkuat rantai nilai produksi dan distribusi berbasis lokal, serta memperkuat jejaring industri di tingkat nasional dan internasional;
f.perwujudan sistem pemasaran pariwisata terpadu dengan Kabupaten Belitung, antarusaha pariwisata, dan dengan sistem pemasaran pariwisata provinsi dan nasional untuk dapat menjaring pasar wisatawan yang lebih luas dan berkualitas;
g.penerapan prinsip pemasaran bertanggungjawab dalam membangun dan menguatkan citra destinasi pariwisata sejarah timah, budaya, dan bahari dalam kepariwisataan dunia;
h.penetapan regulasi dan mekanisme yang handal dalam mendorong pencapaian kinerja pariwisata berkualitas internasional, koordinasi dan komitmen yang konsisten, serta pemantauan dan evaluasi yang berkesinambungan dalam pembangunan kepariwisataan;
i.penguatan peran dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai perencana, regulator, dan fasilitator; serta asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi pariwisata, dan masyarakat sebagai aktor utama dalam mewujudkan tata kelola pariwisata terpadu dan berkelanjutan; dan
j.pembangunan sistem kelembagaan yang mendorong sumber daya manusia dan organisasi pariwisata mewujudkan Daerah sebagai destinasi pariwisata berdaya saing dunia.

Pasal 10

(1)Konsep pembangunan kepariwisataan yang diterapkan di Daerah meliputi:
1. a.konsep pariwisata inklusif; dan
2. b.konsep pariwisata berbasis penghargaan, pengetahuan, petualangan, dan pembelajaran.
(2)Konsep pariwisata inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mengandung arti bahwa pembangunan kepariwisataan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk:
1. a.memperkuat perekonomian lokal dalam struktur industri pariwisata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
2. b.meningkatkan apresiasi industri pariwisata terhadap sumber daya lokal; serta
3. c.memperkuat daya saing industri pariwisata Daerah.
(3)Konsep pariwisata berkualitas berbasis penghargaan, pengetahuan, dan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung arti bahwa pembangunan kepariwisataan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk:
1. a.membangkitkan rasa penghargaan dalam diri wisatawan terhadap destinasi pariwisata Daerah dan kebanggaan dalam diri masyarakat terhadap alam dan budaya Daerah;
2. b.membangun pariwisata berbasis pengetahuan dalam rangka pengembangan diri wisatawan dan masyarakat; dan
3. c.membangun proses pembelajaran dari kegiatan wisata dan pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan di Daerah.

Pasal 11

Kebijakan pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:

a.peningkatan integrasi, kualitas, dan nilai tambah daya tarik wisata dan sumber daya wisata sejarah timah dan budaya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai daya tarik wisata primer;
b.integrasi dan penguatan daya tarik wisata dan sumber daya wisata bahari sebagai upaya diversifikasi produk pariwisata dengan tetap memperhatikan norma sosial dan budaya masyarakat;
c.peningkatan keterpaduan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kemudahan aksesibilitas yang menghubungkan Kabupaten Belitung Timur dengan destinasi unggulan nasional dan sumber pasar wisatawan mancanegara, serta membangun destinasi pariwisata dengan pelayanan infrastruktur berkualitas internasional dan berwawasan lingkungan;
d.pengembangan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum pendukung pariwisata berkualitas internasional dan ramah lingkungan sesuai dengan karakteristik fisik wilayah kepulauan;
e.peningkatan kesadaran kolektif dan kesiapan masyarakat terhadap pembangunan kepariwisataan melalui pembangunan komunikasi yang harmonis;
f.pemberian peran yang lebih kepada masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata di lingkungannya;
g.pengembangan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan industri pariwisata berstandar pelayanan nasional dan internasional, yang menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan ramah lingkungan;
h.pengembangan jejaring industri pariwisata nasional dan internasional dalam rangka sinergitas upaya pembangunan industri pariwisata bertanggung jawab;
i.peningkatan kualitas usaha dan produk industri mikro, kecil, dan menengah sebagai pendukung utama rantai nilai industri pariwisata Daerah yang berdaya saing nasional dan internasional;
j.pengembangan jejaring industri pariwisata berbasis sumber daya manusia dan sumber daya alam dan budaya lokal antara industri pariwisata dengan industri mikro, kecil, dan menengah;
k.pengembangan sistem pemasaran yang bertanggung jawab dan terpadu antara destinasi dan usaha pariwisata, dengan sektor kelautan, perdagangan, dan investasi, serta dengan pariwisata Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan nasional;
l.pembangunan mekanisme evaluasi pemasaran pariwisata untuk mengukur kinerja program-program pemasaran yang dijalankan;
m.pembangunan keterpaduan dan sinergitas seluruh upaya pemangku kepentingan dalam membentuk citra pariwisata Kabupaten Belitung Timur sebagai destinasi pariwisata sejarah timah, budaya, dan bahari berdaya saing dunia;
n.pengembangan kerangka regulasi yang berkekuatan hukum serta diterapkan dengan konsisten dan komitmen yang tinggi dalam membangun koordinasi multisektor dan multipihak yang konsisten, serta pemantauan dan evaluasi yang tegas dan berkesinambungan;
o.pengembangan struktur pemerintahan, struktur organisasi industri pariwisata, serta sistem pengembangan masyarakat dan sumber daya manusia yang mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas dalam mencapai kinerja pariwisata berkualitas internasional;
p.pengembangan sistem komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah, asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi pariwisata, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pariwisata terpadu dan berkelanjutan;
q.pembangunan sumber daya manusia yang berkompetensi internasional dalam mewujudkan pelayanan pariwisata berdaya saing dunia; dan
r.pengembangan sistem pendidikan formal dan nonformal berkompetensi internasional dibidang kepariwisataan. BABV STRATEGI PEMBANGUNANKEPARIWISATAAN

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…