DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada BUMD PT Pembangunan Belitung Timur oplosan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyertaan modal daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015, sebesar Rp5.000.000.000,00

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Belitung Timur, perlu dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada Modal Dasar PT. Pembangunan Belitung Timur;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Belitung Timur; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR dan BUPATI BELITUNG TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. PEMBANGUNAN BELITUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Belitung Timur.
5.Perseroan Terbatas Pembangunan Belitung Timur yang selanjutnya disebut PT. Pembangunan Belitung Timur adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Belitung Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Belitung Timur.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Belitung Timur.
7.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan pengelolaan uang daerah dan/atau kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham pada Perseroan Terbatas Pembangunan Belitung Timur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Belitung Timur adalah untuk memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Belitung Timur dalam rangka penyelenggaraan usaha secara profesional bertanggungjawab.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu menggerakkan perekonomian Daerah dan memberi kontribusi terhadap Pendapatan Daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk saham pada Modal Dasar PT. Pembangunan Belitung Timur.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 4

Nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau setara dengan 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar Perseroan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Bupati dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal pada PT. Pembangunan Belitung Timur.
(2)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati. Ditetapkan di Manggar pada tanggal 19 Mei 2015 BUPATI BELITUNG TIMUR, ttd BASURI TJAHAJA PURNAMA Diundangkan di Manggar pada tanggal 20 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, ttd TALAFUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5.5/2015).

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur. Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd AMRULLAH, SH Penata(III/c) NIP. 19710602 200604 1 005 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. PEMBANGUNAN BELITUNG TIMUR I. UMUM PT. Pembangunan Belitung Timur didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013, dan penyertaan modal terhadap PT. Pembangunan Belitung Timur merupakan bentuk dari penanaman modal atau investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Penyertaan modal terhadap PT. Pembangunan Belitung Timur akan memberikan implikasi terhadap keuangan daerah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Belitung Timur. Dengan penyertaan modal tersebut Pemerintah Daerah akan mendapatkan deviden dari laba bersih PT. Pembangunan Belitung Timur setiap tahunnya dalam jangka panjang. Sebagian besar bidang usaha PT. Pembangunan Belitung Timur akan diselenggarakan merupakan pelayanan publik, dalam arti bidang usaha tersebut membantu Pemerintah Daerah dalam upaya menyerap tenaga kerja terutama yang merupakan penduduk Kabupaten Belitung Timur. Penetapan penyertaan modal tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Belitung Timur. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…