DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang: maksud dan tujuan penamaan jalan dan gedung di Kabupaten Belitung Timur. Dalam Perda ini dijelaskan pula ketentuan mengenai Penamaan Jalan, yang meliputi status dan penetapan; usulan nama jalan, papan nama jalan, nama jalan pada jalan khusus, dan perubahan nama jalan. Selain itu diatur pula ketentuan mengenai Penamaan Gedung. Perda ini mengatur pula mengenai ketentuan pidana bagi setiap orang yang memasang Papan Nama Jalan tanpa arahan Dinas serta bagi setiap orang yang melakukan perusakan, pemindahan, dan perubahan Papan Nama Jalan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penamaan jalan dan gedung Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dalam rangka penataan adminitrasi jalan dan aset di Kabupaten Belitung Timur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penamaan Jalan dan Gedung Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); SALINAN
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 19); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR dan BUPATI BELITUNG TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENAMAAN JALAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5.Dinas adalah Dinas yang memiliki fungsi di bidang penyelenggaraan perhubungan darat.
6.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
7.Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
8.Jalan Nasional adalah merupakan Jalan arteri dan Jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer strategis nasional.
9.Jalan Provinsi adalah merupakan Jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer strategis provinsi.
10.Jalan Kabupaten adalah Jalan lokal dalam sistem jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi.
11.Jalan Desa adalah merupakan Jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa terdiri dari Jalan Desa, Jalan Lingkungan dan Jalan Gang.
12.Nama Jalan adalah identitas yang memberikan informasi jalan.
13.Gedung Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Gedung adalah bangunan dan sebagainya yang berukuran besar sebagai tempat kegiatan, seperti perkantoran, pertemuan, perniagaan, pertunjukan, olahraga, dan sebagainya yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penamaan Jalan dan Gedung dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menata, menertibkan dan memberikan kemanfaatan Jalan dan Gedung yang ada.
(2)Tujuan Penamaan Jalan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
1. a.memudahkan memperoleh informasi alamat dan tempat bagi masyarakat yang berkepentingan;
2. b.memberikan penghargaan terhadap para pahlawan dan jasa seseorang atas perjuangnnya dalam pembangunan baik tingkat nasional, regional dan Daerah;
3. c.melestarikan budaya berdasarkan karakteristik/kearifan lokal; dan
4. d.tertib administrasi dalam pengelolaan aset milik Daerah.

BAB III

PENAMAAN JALAN

Pasal 3

(1)Status jalan dikelompokkan atas:
1. a.jalan nasional;
2. b.jalan provinsi;
3. c.jalan kabupaten; dan
4. d.jalan desa.
(2)Setiap Jalan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) yang berada di Daerah harus mempunyai Nama Jalan.
(3)Bupati menetapkan Nama Jalan pada Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.
(4)Dalam menetapkan Nama Jalan pada Status Jalan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapatkan persetujuan oleh Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya.
(5)Penetapan Nama Jalan pada Status Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan penetapan Nama Jalan pada Status Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan setelah Dinas berkoordinasi dengan masyarakat dan/atau Pemerintah Desa setempat.

Pasal 4

Penetapan Nama Jalan oleh Bupati sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 dilakukan Pembakuan Rupa Bumi.

Pasal 5

Nama Jalan di Daerah diambil dari:

a.nama pahlawan baik tingkat nasional, regional maupun bersifat lokal serta tokoh masyarakat yang dianggap berjasa dan telah meninggal dunia paling sedikit 5 (lima) tahun;
b.nama tokoh kerajaan, nama kerajaan, nama tempat atau wilayah;
c.nama-nama flora, fauna, dan pulau-pulau di Indonesia; dan
d.nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan norma yang bersifat kedaerahan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 6

Dalam Penamaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memperhatikan:

a.nama Jalan tidak menggunakan istilah asing, nama usaha, merek dagang dan nama lainnya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu;
b.nama Jalan tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan dan ketertiban umum; dan
c.nama Jalan di Daerah disesuaikan dengan karakteristik dan kekhasannya.

Pasal 7

(1)Pengusulan Nama Jalan dapat dilakukan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.Pemerintah desa;
3. c.keluarga/ahli waris dan tokoh pejuang/masyarakat yang dianggap berjasa bagi negara dan bangsa; dan
4. d.perusahan pengembang bagi jalan di lingkungan perumahan yang dibangunnya.
(2)Pengusulan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Dinas.
(3)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan Pembentukan Tim Penamaan Jalan kepada Bupati.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan Nama Jalan dan Pembentukan Tim Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Dinas berkewajiban melakukan pemasangan Papan Nama Jalan.
(2)Papan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
1. a.nama jalan dengan huruf kapital latin;
2. b.huruf arab; dan
3. c.kode pos dan status jalan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan, papan Nama Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pengembang Jalan dapat melakukan pemasangan papan Nama Jalan yang dibangunnya setelah Bupati menetapkan Nama Jalan.
(2)Pemasangan Papan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan arahan Dinas.
(3)Arahan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait penentuan titik penempatan, warna, bahan, ukuran dan tinggi Papan Nama Jalan.
(4)Papan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumbangan pengembang Jalan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…