DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur No. 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol dan minuman oplosan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Selain itu juga menetapkan antara lain maksud dan tujuan perda ini, penggolongan dan jenis minuman beralkohol, pendistribusian dan penjualan minuman beralkohol, pengendalian dan peredaran minuman beralkohol, penerbitan SIUP-MB, pembuatan dan penjualan minuman beralkohol tradisional, dan peran serta masyarakat untuk membantu upaya pencegahan, pemberantasan, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) SALINAN
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
7.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
8.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 06/M-DAG/PER/I/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
9.Peraturan Menteri PerindustrianNomor: 63/M- IND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 918) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 62/M-IND/PER/8/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PerindustrianNomor: 63/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1177); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BELITUNG TIMUR dan BUPATI BELITUNG TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP MINUMAN BERALKOHOL DAN MINUMAN OPLOSAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6.Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus supaya pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertakan kompensasi.
7.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol (C2 H5OH) yang diproses dari bahan hasilpertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.
8.Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat-istiadat atau upacara keagamaan.
9.Minuman Oplosan adalah minuman atau cairan yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, menyeduh dan/atau dengan cara lain bahan-bahan tertentu dengan atau tanpa zat yang mengandung alkohol yang apabila dikonsumsi dengan cara diminum, ditelan atau dihirup dapat menimbulkan efek mabuk dan/atau bereaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan manusia.
10.Produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan.
11.Usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional adalah kegiatan membuat minuman beralkohol secara tradisional dan turun menurun melalui proses sermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, dikemas secara sederhana dan dilakukan sewaktu-waktu.
12.Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
13.Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan proses pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol oleh Pemerintah Daerah.
14.Pengawasan adalah Kegiatan mengawasi proses pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
15.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta usaha badan lainnya.
16.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di Wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
17.Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
18.Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
19.Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
20.Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
21.Izin Tempat penjualan Minuman Beralkohol selanjutnya disingkat ITP-MB adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk keperluan penjualan minuman beralkohol.
22.Supermarket, hypermarket, Hotel, Restoran, Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
23.Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
24.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol B dan /atau golongan C.
25.Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
26.Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan atas proses pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan guna melindungi kepentingan umum, menjaga ketenteraman dan ketertiban serta tingkat kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari akibat buruk mengkonsumsi Minuman Beralkohol serta peredaran Minuman Oplosan;
b.menciptakan ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan moral masyarakat dari dampak negatif peredaran Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan; dan
c.memberikan pedoman dalam pengendalian dan pengawasan penjualan Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan.

BAB III

PENGGOLONGAN DAN JENIS MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

(1)Minuman Beralkohol berdasarkan kandungan alkoholnya digolongkan atas 3 (tiga) jenis:
1. a.minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima perseratus);
2. b.minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
3. c.minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
(2)Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
(4)Selain Minuman Beralkohol berdasarkan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)termasuk juga sebagai barang pengawasan meliputi:
1. a.minuman beralkohol tradisional; dan
2. b.minuman beralkohol oplosan.

Pasal 5

(1)Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi Minuman Oplosan.
(2)Penetapan Minuman Oplosan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)dilakukan oleh OPD yang membidangi kesehatan.

BAB IV

PENDISTRIBUSIAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 6

(1)Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya.
(2)Pendistribusian Minuman Beralkohol hanya dapat dilakukan Produsen atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol, distributor dan sub distributor kepada distributor, sub distributor, penjual langsung atau pengecer yang ditunjuk berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangantentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
(3)Pengecer dan penjual langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2)hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol yang berasal dari distributor atau sub distributor.
(4)Khusus untuk penjualan Minuman Beralkohol golongan A, distributor atau sub distributor wajib bertanggungjawab terhadap pengecer atau penjual langsung yang ditunjuk.

BAB V

PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 7

Sistem penjualan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C terdiri dari:

a.penjualan langsung untuk diminum; dan
b.penjualan secara eceran

Pasal 8

Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di:

a.hotel, restoran dan bar yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang kepariwisataan; dan
b.penjualan minuman beralkohol ditempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

(1)Penjualan Minuman Beralkohol golongan A secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer di supermarket dan hypermarket.
(2)Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
(3)Pengecer berkewajiban melarang pembeli minuman beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.
(4)Pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

Pasal 10

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk/Pasport kepada petugas/pramuniaga.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…