DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang: maksud dan tujuan penyelenggaraan muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar Perda ini mengatur juga mengenai satuan pendidikan pelaksana dan jenis muatan lokal, serta mengenai pengembangan muatan lokal dan pembelajaran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar penyelenggaraan pendidikan muatan lokal dapat lebih maksimal dan berdaya guna diperlukan adanya pengenalan kepada siswa pada jenjang pendidikan dasar;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Muatan Lokal pada Jenjang Pendidikan Dasar; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Dan Kabupaten Belitung Timur Di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Lembaran Negara Repunlik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN
6.Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR dan BUPATI BELITUNG TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN MUATAN PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Belitung Timur
3.Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5.Lembaga adat adalah lembaga adat yang ada di Belitung Timur.
6.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8.Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
9.Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal daerah.
10.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11.Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
12.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar meliputi:

a.memberikan pengenalan potensi dan ciri khas lokal Daerah kepada peserta didik;
b.memberikan ruang dan sarana kreatifitas dalam mengembangkan kearifan lokal Daerah; dan
c.menyalurkan bakat, minat, dan kreatifitas peserta didik berkenaan dengan pembelajaran lingkungan, adat istiadat, dan budaya.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Muatan Lokal meliputi:

a.membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan sepiritual di daerah; dan
b.melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan.

BAB III

SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA DAN JENIS MUATAN LOKAL

Pasal 4

(1)Setiap satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar di Daerah wajib menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) Jenis Muatan Lokal sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Jenis Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:
1. a.bahasa daerah;
2. b.kesenian daerah;
3. c.keterampilan dan kerajinan daerah;
4. d.olah raga tradisional; dan/atau
5. e.adat istiadat dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam di Daerah.
(2)Bupati menetapkan Jenis Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.

Pasal 6

Jenis Muatan Lokal yang dipilih oleh satuan pendidikan dan pengaturan waktunya bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan karakteristik satuan pendidikan.

BAB IV

PENGEMBANGAN MUATAN LOKAL

Pasal 7

(1)Dinas melakukan pengembangan Muatan Lokal melalui identifikasi dan analisis konteks kurikulum dan penentuan Jenis Muatan Lokal yang akan dikembangkan.
(2)Dalam melakukan pengembangan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengembang Muatan Lokal.
(3)Pembentukan Tim Pengembangan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
1. a.guru/komite sekolah/pengawas sekolah;
2. b.tokoh pendidikan/tokoh masyarakat/tokoh adat;
3. c.dunia usaha/industri; dan
4. d.masyarakat yang memiliki keahlian dan keterampilan terkait Muatan Lokal.

Pasal 8

(1)Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertanggungjawab merencanakan program dan kegiatan Muatan Lokal dengan instansi/lembaga terkait meliputi materi pembelajaran, metode, standar kompetensi dasar, evaluasi dan penilaian, serta pembuatan silabus/buku panduan Muatan Lokal.
(2)Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 9

Tim Pengembang Muatan Lokal memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945