DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang: asas dan tujuan pengelolaan RTH, serta fungsi, jenis RTH, dan kriteria jenis vegetasi. Dalam Perda ini diatur pula mengenai perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian dalam pengelolaan RTH. Perda ini memuat pula ketentuan mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan meningkatnya pembangunan di berbagai bidang, ternyata masih menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dari aspek tata ruang, berupa berkurangnya ruang terbuka hijau yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); SALINAN
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4735);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4655);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 35);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 36); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENBELITUNG TIMUR dan BUPATI BELITUNG TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3.Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6.Jalur Hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi Taman, Lapangan Olah Raga, Taman Monumen dan Taman Permakaman yang pembinaan, pengelolaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana Kota.
7.Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
8.Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
9.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
10.RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
11.RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
12.Pengelolaan RTH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ruang terbuka hijau dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan ruang terbuka hijau yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
13.Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14.Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan bangunan dan bangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat bagi yang menempati bangunan tersebut.
15.Fasilitas Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah yang terdiri antara lain jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan air bersih, jaringan air kotor, terminal angkutan umum, pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
16.Fasilitas Sosial adalah fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, Pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum.
17.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Belitung Timur adalah penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
18.Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disebut RDTRKP adalah penjabaran dari RTRW Kabupaten Belitung Timur ke dalam rencana pemanfaatan kawasan Perkotaan.
19.Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
20.Kawasan Hijau Jalur Hijau adalah RTH dalam bentuk Jalur Hijau Tepi Sungai, Jalur Hijau Tepi/Tengah Jalan, Jalur Hijau di bawah penghantar listrik tegangan tinggi.
21.Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
22.Vegetasi/tumbuhan adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak dan rumput.
23.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
24.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
25.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan RTH diselenggarakan berdasarkan asas-asas:

a.keterpaduan;
b.keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
c.keberlanjutan;
d.keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
e.keterbukaan;
f.kebersamaan dan kemitraan;
g.pelindungan kepentingan umum;
h.kepastian hukum dan keadilan; dan
i.akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan RTH adalah untuk menyediakan ruang yang cukup bagi:

a.kawasan Konservasi untuk kelestarian hidrologi;
b.kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;
c.area pengembangan keanekaragaman hayati;
d.area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
e.tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
f.pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
g.pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
h.penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan, serta kriteria pemanfaatannya;
i.area mitigasi/evakuasi bencana, dan
j.ruang penempatan pertandaan (signage) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KRITERIA JENIS VEGETASI

Pasal 4

Fungsi RTH meliputi:

a.pengamanan keberadaan kawasan lindung;
b.pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
c.tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
d.pengendali tata air; dan
e.sarana estetika kota.

Pasal 5

(1)Jenis RTH meliputi:
1. a.RTH Privat; dan
2. b.RTH Publik.
(2)RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan milik beserta tanggungjawab pengelolaan, dan sumber dana dari orang perseorangan atau badan pemilik atau pengelola.
(3)RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan milik beserta tanggungjawab pengelolaan, dan sumber dana dari Pemerintah Daerah yang penyediaannya dilakukan secara bertahap.

Pasal 6

(1)Kriteria pengembangan kawasan RTH merupakan suatu keterkaitan hubungan antara bentang alam atau peruntukan fungsi dengan kriteria vegetasi.
(2)Kriteria letak lokasi meliputi:
1. a.Ruang terbuka hijau dikembangkan sesuai dengan kawasan-kawasan peruntukan ruang kota, yaitu:
  1. 1.taman dan lapangan olah raga;
  2. 2.kawasan taman pemakaman;
  3. 3.kawasan sempadan industri;
  4. 4.kawasan sempadan sungai;
  5. 5.kawasan sempadan pantai;
  6. 6.kawasan hijau tebing dan bukit;
  7. 7.kawasan jalur hijau jalan;
  8. 8.kawasan pertanian;
  9. 9.kawasan hutan kota;
  10. 10.kawasan kebun raya;
  11. 11.kawasan rekreasi;
  12. 12.kawasan resapan air;
  13. 13.kawasan sekitar mata air;
  14. 14.kawasan sekitar kolong;
  15. 15.kawasan jalur hijau pengamanan utilitas/prasarana/instalasi penting; dan
  16. 16.kawasan hijau permukiman/pekarangan.
2. b.Tanah yang bentang alamnya bervariasi menurut keadaan lereng dan kedudukannya terhadap sempadan sungai, jalur hijau jalan dan jalur hijau pengaman utilitas.
(3)Kriteria vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 7

(1)Perencanaan RTH merupakan bagian dari RTRW Daerah yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.
(2)RTH diatur dalam RDTRKP dengan luasan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luasan wilayah perkotaan dengan rincian sebagai berikut:
1. a.RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari luasan wilayah perkotaan; dan
2. b.RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari luasan wilayah perkotaan.
(3)RTH Publik yang telah ditetapkan dalam RDTRKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a perencanaan dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Daerah.
(4)Fungsi dari RTH Publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dan pengelolaannya dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 8

RTH Publik dikembangkan guna memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat

(2)dengan perencanaan yang diatur dalam RDTRKP.

Pasal 9

(1)Setiap orang atau Badan dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan RTH publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Perencanaan dan Perancangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persetujuan/pengesahan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(3)RTH publik yang berada pada lahan milik Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

(1)Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.
(2)Setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman/pekarangan atau persil dimaksud dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, penutup tanah/rumput, serta memelihara dengan baik.
(3)Pengelolaan RTH dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…