DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, sinergi, transparansi, keamanan, kemitraan, etika, akuntabilitas dan partisipatif. Maksud pengaturan mengenai penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah untuk mewujudkan masyarakat informasi berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan. Tujuan pengaturan mengenai penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan komunikasi dan informatika bagi upaya pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup penyelenggaraan komunikasi dan informatika mencakup pembinaan, pelayanan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran; Diseminasi Informasi; dan Keterbukaan Informasi Publik.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemanfaatan komunikasi dan informatika dalam proses penyelenggaraan pemerintahan harus sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); SALINAN
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor;
18.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
19.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
21.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 13);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR dan BUPATI BELITUNG TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
5.Dinas adalah SKPD yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur.
6.Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
7.Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputerisasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
8.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi.
9.Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.
10.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
11.Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
12.Diseminasi Informasi adalah suatu proses interaktif dalam penyampaian informasi tertentu pada target tertentu juga, yang bertujuan merubah pola pikir dan tindakan orang yang terlibat.
13.Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta fasilitas pendukung lainnya.
14.Infostruktur adalah teknologi, prosedur dan kebijakan yang disatupadukan untuk pengelolaan data dan informasi.
15.Suprastruktur adalah kebijakan, kelembagaan dan SDM yang mensinergikan Infrastruktur dan Infostruktur guna pengelolaan data dan informasi.
16.Jaringan TIK adalah kumpulan simpul sumberdaya perangkat komputasi berupa beberapa perangkat komputer dan pendukungnya yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat di akses secara bersama.
17.Basisdata (Database) adalah suatu sistem penyimpanan data dalam jumlah besar dengan mekanisme dan prosedur pengaksesannya.
18.Pusat Data (Data Center) adalah Integrasi dari beberapa basisdata yang memungkinkan untuk mendapatkan kesimpulan informasi dari berbagai data dibeberapa Database.
19.Sistem Informasi/Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
20.Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjaditempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk penggunaan sumberdaya secara bersama (resourcing sharing).
21.Platform adalah arsitektur dasar perangkat keras (hardware) dan/atau perangkat lunak (software).
22.Interoperabilitas adalah kemampuan 2 (dua) sistem atau lebih untuk saling bertukar data dan bekerjasama secara harmonis (dalam mengolah data).
23.Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dalam sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
24.Chief Information Officer yang selanjutnya disebut CIO adalah pejabat eksekutif yang bertanggung jawab dalam pengolahan data dan Informasi.
25.Komite TIK adalah Komite yang dibentuk oleh Bupati dan bertugas untuk memberikan arahan dan masukan tentang tahapan dan arah Pengembangan TIK serta melaksanakan evaluasi dan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
26.Tim TIK adalah Tim yang bertugas dalam pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
27.e-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan.
28.Masyarakat Informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktivitas ekonomi, politik, sosial dan budaya melalui proses produksi, konsumsi dan distribusi informasi, ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi.
29.Menara Telekomunikasi, adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang disain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
30.Menara Bersama adalah menara telekomunikasi seluler yang digunakan bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi seluler.
31.Cell Plan adalah area cakupan yang dirancang atau direncanakan sebagai daerah layanan bagi pembangunan menara telekomunikasi.
32.Tanggungjawab Sosial Perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
33.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya.
34.Badan Publik adalah SKPD Kabupaten Belitung Timur termasuk lembaga non struktural dan Badan Usaha milik Daerah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri.
35.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
36.Website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan dapat diakses oleh komputer yang terhubung dalam jaringan tersebut dengan protokol hyper text.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan komunikasi dan informatika berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, sinergi, transparansi, keamanan, kemitraan, etika, akuntabilitas dan partisipatif.

Pasal 3

Maksud pengaturan mengenai penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah untuk mewujudkan masyarakat informasi berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

Tujuan pengaturan mengenai penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan komunikasi dan informatika bagi upaya pembangunan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan komunikasi dan informatika mencakup pembinaan, pelayanan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan:

a.Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
b.Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;
c.Diseminasi Informasi; dan
d.Keterbukaan Informasi Publik.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 6

Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan pembinaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian TIK yang mencakup aspek infrastruktur, infostruktur dan suprastruktur TIK di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pembangunan, pengembangan dan penerapan TIK di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

a.keterpaduan;
b.peningkatan kualitas SDM;
c.manfaat;
d.keamanan dan kehandalan;
e.legalitas;
f.kesetaraan hak akses;
g.fleksibilitas; dan
h.berbasis open sistem, open source dan legal sistem.

Pasal 8

(1)Pembangunan, pengembangan dan penerapan jaringan TIK Pemerintah Daerah, meliputi Local Area Network (LAN) dan Wide Area Network (WAN).
(2)Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pengembangan dan penerapan jaringan TIK dengan mempertimbangkan kehandalan layanan jaringan melalui penyediaan backup jaringan (redundancy system).

Pasal 9

Pembangunan, pengembangan dan penerapan Jaringan TIK Pemerintah Daerah, menggunakan model klasterisasi dan levelisasi dengan pertimbangan lalu lintas (traffic) data.

Pasal 10

Pembangunan, pengembangan dan penerapan Jaringan TIK Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas interaksi antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat (Government to Community), Pemerintah Daerah dangan Dunia Usaha (Government to Bussiness), Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi atau antar Pemerintah Daerah (Government to Government) dan Pemerintah Daerah dengan dunia pendidikan (Government to Academic).

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…