DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, ruang lingkup, hak dan kewajiban, penyelenggaraan bantuan hukum, persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum, pendanaan, pengawasan, larangan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

b.bahwa beberapa ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2014 ten tang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan perlu dilakukan penyesuaian;
a.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah; DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA BUPATI BELITUNG TIMUR, BANTUANHUKUM BAGI MASYARAKATMISKIN PERATURANDAERAH KABUPATENBELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG BUPATI BELITUNG TIMUR PROVINS! KEPULAUANBANGKABELITUNG [ SALINAN Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUJKUM BAGI MASYARAKATMISKIN. MEMUTUSKAN: BUPATIBELITUNGTIMUR dan Menetapkan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBELITUNGTIMUR I 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manufia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syalrat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Peny,iuran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Ind9nesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manu~ia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeratJran Menteri I Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 r.ahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerntah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata C8.If Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manlsia Nomor 4 I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Ban~an Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 lomor 97); Dengan Persetujuan Bersama 6. 5. i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia I Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana fetah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndWfig Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indodesia Nomor 5679); I Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 te~tang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); 4. I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: ·
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur. :: I:i;::~:::tia:::~::::~ KabupattenBelitung
2. 4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingka PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur. I
3. 5.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum atau sebptan lainnya yang merupakan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan. I
4. 6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutrtya disingkat DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur. I
5. 7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. 8.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diperikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. j
7. 9.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undant Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang telah lolos verifikasidan akreditasi.
8. 10.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. I
9. 11.Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum. I
10. 12.Pelaksana Bantuan Hukum adalah advokat, par~egal, dosen dan/ atau mahasiswa fakultas hukum yang te~raftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.
11. 13.Orang Miskin adalah penduduk Daerah yang tidak mampu memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. I
12. 14.Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
13. 15.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. 16.Nonlitigasiadalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menye~bsaikannya.
15. 17.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebena.Ijan laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan ~leh Pemberi Bantuan Hukum. J
16. 18.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pem~eri Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum terebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum. I BABI KETENTUANUMUM

Pasal 1

Pemberi Bantuan Hukum memilikihak untuk:

a.melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum; I
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum; !

Pasal 5

BABIII HAK DAN KEWAJIBAN Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.hak dan kewajiban;
b.penyelenggaraan Bantuan Hukum;
c.persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum;
d.pendanaan;
e.pengawasan; dan
f.larangan.

Pasal 4

BAB II RUANG LINGKUP

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin bertujuan intuk:

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Barmian Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; I
b.mewujudkan hak konstitusional warga Daerah sesuai dengan asas persamaan kedudukan dalam hukum;
c.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum agar dapat dimanfaatkan oleh Orang Miskin di Daerah;
d.mewujudkan pemenuhan atas perlindungan r' rhadap hak asasi manusia; dan
e.mewujudkan peradilan yang efektif,efisien dan • ntabel. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dilaksanakan berdasarkan asas:
a.keadilan;
b.persamaan kedudukan dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 2

Penerima Bantuan Hukum memiliki hak untuk:

a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah kum selesai dan/ atau perkaranya telah mempunyai keku tan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; (
b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/ atau Kode Etik Advokat; db
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang ber~aitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum se uai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum memiliki kewajiban untuk:

a.melaporkan proses pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan tahapan peradilan tingkat pertama, banding dan!/atau kasasi kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum;
b.melaporkan penggunaan anggaran dan basil pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Penyelenggara Bantuan Hukum;
c.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa ralfu1tashukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pa5f1 5 huruf a;
d.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerifa Bantuan Hukum berdasarkan Perjanjian Kerja S:fa dengan Penyelenggara Bantuan Hukum serta syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
e.menjaga kerahasiaan data, informasi dan/ata keterangan yang diperoleh berkaitan dengan perkara fang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peratur perundang- undangan.

Pasal 6

f. e. d. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pen~elenggaraan Bantuan Hukum; I menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum; mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela I perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundarig-undangan; dan I mendapatkan informasi dan data lain dari Pemeryntah Daerah dan/ atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara. c.

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan dengan cara:
1. a.pendampingan dan/atau menjalankan kuaJa mulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
2. b.pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan mulai dari tin,kat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi; dan
3. c.pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 12

( 1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi permasalahan hukum. I

(2)Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperda+, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasimaupun Nonlitigasi.

Pasal 11

a.mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Ban11uan Hukum; dan
b.melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB IV

PENYELENGGARAANBANTUANHUKUM Penyelenggara Bantuan Hukum memilikikewajiban untuk:

Pasal 10

Penyelenggara Bantuan Hukum memilikihak untuk:

a.bekerja sama dengan Pemberi Bantuan kum yang memenuhi persyaratan;
b.menyeleksi perkara yang akan dibiayai sesuai dengan persyaratan dan kemampuan keuangan Daerah; ldan
c.menerima laporan penggunaan anggaran dan hasil pelaksanaan Bantuan Hukum dari pemberi Bant an Hukum.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…