DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur antara lain mengenai ketentuan umum, koordinasi Bupati dengan Kepala Kantor Kementerian Agama dan pimpinan instansi vertikal terkait lainnya, pelaksanaan transportasi Jemaah haji, pelaporan dan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Transportasi Kepada Jemaah Haji Yang Berasal Dari Kabupaten Belitung Timur;

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji asal Kabupaten Belitung Timur, maka dipandang perlu memberikan fasilitas dalam bentuk penyediaan transportasi kepada jemaah haji dimaksud dari tempat keberangkatan ke Bandara Internasional H.A.S Hanandjoedin dan dari Bandara Intemasional H.A.S Hanandjoedin ke tempat pemulangan; Menimbang BUPATI BELITUNG TIMUR, DENGAN RAHMAT TUHANYANGMAHAESA BUPATI BELITUNG TIMUR PROVINS! KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURANDAERAH KABUPATENBELITUNG TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI TRANSPORTASI KEPADA JEMAAH HAJI YANGBERASAL DARI KABUPATENBELITUNG TIMUR [ SALINAN ] Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. I I
3. 3.Bupati adalah Bupati Belitung Timur. !
4. 4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkati PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah\ Kabupaten Belitung Timur yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang keagamaan. j
5. 5.Gubemur adalah Gubemur Kepulauan Bangka Belitung.
6. 6.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kemenierian Agama Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. ]
7. 7.lbadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
8. 8.Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah kegiatan Jerencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, e!1uasi, serta pelaporan Ibadah Haji.
9. 9.Jemaah Haji adalah Jemaah Haji yang berasal d · Kabupaten Belitung Timur dan telah mendaftarkan diri untuk pienunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang dite1,-.:.kan. IO. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari Tempat Keberangkatan ke Bandara Internasional H.AS Hanandjoeddin dan dari ~andara ke Intemasional H.ASHanandjoeddin ke Tempat Pemulangan.

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI T KEPADA JEMAAH HAJI YANG BERASAL DARI BELITUNGTIMUR. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATIBELITUNGTIMUR dan Dengan Persetujuan Bersama i I DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBELITUNGTIMUR I I

5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 · tentan~ Cipta Kerja I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, I Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ~omor 6573);

(2)Pelayanan Transportasi Jemaah Haji dari Tempat Keberangkatan ke Bandara dan dari BandarJ ke Tempat Pemulangan menjadi tanggung jawab Pemerintah faerah. Pelayanan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji ke dan dari Arab Saudi.! I I ( 1)

Pasal 3

(1)Bupati berkoordinasi dengan Kepala Kantor [Kementerian Agama dan pimpinan instansi vertikal terkait lainnya dalam penyelenggaraan lbadah Haji di Daerah.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan dan pelaksanaan pelayanan ransportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, dokumen perjalanan, administrasi, dan pembinaan serta pelindungan.

BAB III

PELAKSANAANTRANSPORTASIJEMAAH HAJI

Pasal 2

15. 16. 13. 12. Biaya Transportasi Jemaah Haji adalah Biaya \Transportasi dari Tempat Keberangkatan ke Bandara lnternasional H.AS Hanandjoeddin dan dari Bandara ke Internasional H.AS Hanandjoeddin ke Tempat Pemulangan. I Tempat Keberangkatan adalah tempat yang ditentukan oleh Kantor Kementerian Agama sebagai titik kumpul ~emaah Haji sebelum diberangkatkan ke Bandara H.AS Hanandjoeddin 1 . I Be itung. ! Tempat Pemulangan adalah tempat yang ditehtukan oleh Kantor Kementerian Agama sebagai titik kumpul ~emaah Haji setelah dipulangkan dari Bandara H.AS Hcinandjoeddin Belitung. ' Bandara adalah Bandara H.AS Hanandjoeddin Belitung. Harl adalah hari kerja. I Uang Saku adalah pemberian sejumlah uang kepada Jemaah Haji sebagai bentuk apresiasi dan kepeduli~I Pemerintah Daerah yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 11. Biaya Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dim sud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

a.Transportasi Jemaah Haji dari Tempat Keberrgkatan ke Bandara;
b.Transportasi Jemaah Haji dari Bandara ke Tempat Pemulangan;
c.Konsumsi Jemaah Haji; l
d.Transportasi petugas pengamanan dan penga alan, serta I petugas kesehatan dari Tempat Keberangkatan ke Bandara; dan
e.Uang Saku.

BAB II

KOORDINASI 14.

Pasal 7

(2) Bagian Ketiga Biaya Transportasi Jemaah Haji

Pasal 6

Biaya Transportasi Jemaah Haji dibebankan paha Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. Biaya Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikelola oleh Sekretariat Daerah.

(1)
(2)Penetapan pelaksana transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam perjanjian yang paling sedikit memuat:
1. a.hak dan kewajiban para pihak;
2. b.spesifikasi alat angkut;
3. c.kapasitas penumpang;
4. d.biaya angkutan; dan
5. e.jangka waktu. Ketentuan mengenai mekanisme penetapB.Ij pelaksana Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksudlpada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. I I
(1)

Pasal 5

(2)Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh pelaksana Transportasi Jemaah Haji yang ditetapkan berdasarkan peraturan I perundang- undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan I mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi. j Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa moda Transportasi darat.
(1)

Pasal 4

TURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINS! KEPULAUA BANGKA BELITUNG: (10.69/2021). ivJJ:!~H,rLJAH, SH. 2 200604 1 005 gan aslinya HUKUM, LEMBARAN D RAH KABUPATENBELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 11 IKHWANFAHROZI ttd Diundangkan di Manggar pada tanggal 31 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, BURHANUDDIN ttd Ditetapkan di Manggar pada tanggal 31 Desember 2021 BUPATI BELITUNG TIMUR, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 9

Perangkat Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Ayat (3) Cukup Jelas.

BAB IV

PELAPORAN Yang dimaksud dengan "instansi vertikal terkait lainny~" antara lain Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, dan Kantor Imigrasi, Ayat (2) Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…