DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2020

Nomor: 12
Tahun: 2020
Ditetapkan: 1 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, penyelenggaraan parkir, yang meliputi penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan dan parkir di luar ruang milik jalan. Selain itu juga mengatur tentang juru parkir, sewa parkir, karcis parkir, pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pengawasan, sanksi administrasi, dan ketentuan penyidikan serta ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melakukan penataan kawasan parkir di Kabupaten Belitung Timur dan mengakomodir perkembangan kehidupan masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diperlukan penataan dan pelayanan parkir yang aman, tertib, dan terpadu;
c.bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam penataan dan pelayanan parkir kepada masayarakat di daerah diperlukan suatu aturan untuk melaksanakan penyelenggaraan perparkiran;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pernbentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara BUPATI BELITUNG TIMUR PROVINS! KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2020 TENT ANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DEN GAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG TIMUR,

a.bahwa penyelenggaraan pemerintah bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur; [ SALINAN ] Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. 3.Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. 4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
5. 5.Pemilik usaha adalah setiap orang atau Badan yang memiliki kegiatan dan/ atau usaha yang bersifat tetap.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN. dan Menetapkan DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATENBELITUNGTIMUR Dengan Persetujuan Bersama

4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5468);

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan parkir;
b.fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan;
c.tempat khusus parkir;
d.juru parkir;
e.sewa parkir;
f.karcis parkir;
1. 6.Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
2. 7.Kendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
3. 8.Kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
4. 9.Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
5. 10.Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
6. 11.Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat parkir.
7. 12.Parkir di dalam ruang milik jalan adalah parkir yang dilakukan di dalam ruang milik jalan Daerah dan/ atau jalan desa.
8. 13.Tempat khusus parkir adalah tempat parkir kendaraan yang meliputi gedung parkir dan taman parkir.
9. 14.Juru parkir adalah orang yang dipekerjakan dan/atau diberi izin untuk menyelenggarakan tugas parkir pada Fasilitas Parkir.
10. 15.Sewa parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir.
11. 16.Pajak parkir adalah adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

BAB II

RUANO LINGKUP

Pasal 6

( 1) Penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari forum lalu lintas dan angkutan jalan Daerah.

(2)Penetapan ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

BAB III

PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 3

Penyelenggaraan Parkir terdiri:

a.penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan; dan
b.penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan.

Pasal 4

( 1) Penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2)Penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat bersifat insiden tal.
(3)Penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang atau Badan dengan izin Pemerintah Daerah.
(4)Izin penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

( 1) Penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diselenggarakan pada Tempat Khusus Parkir.

(2)Penyediaan tempat khusus parkir dapat dilakukan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah; atau
2. b.pemilik usaha.
3. g.pajak parkir dan retribusi parkir;
4. h.pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
5. i.pengawasan; J. sanksi administratif;
6. k.ketentuan penyidikan; dan
  1. 1.ketentuan pidana. BABV TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 8

(1)Tempat khusus parkir terdiri atas:
1. a.tempat khusus parkir penunjang; dan
2. b.tempat khusus parkir umum.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak boleh dilakukan pada:
1. a.sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
2. b.sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
3. c.sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
4. d.pada tempat-tempat yang dapat menutupi rambu- rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
5. e.sepanjang 100 {seratus} meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
6. f.sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan; g, sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan;dan
7. h.sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.
(2)Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan yang ada di kawasan tempat ibadah dan pendidikan dipergunakan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
1. a.paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan Daerah;
2. b.dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
3. c.mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
4. d.kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
5. e.tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.
(3)Ruas jalan yang ditetapkan menjadi parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu lalu lintas dan/ atau marka jalan.
(4)Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan pola:
1. a.sejajar menurut arah lalu lintas; atau
2. b.membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
(4)Penyediaan tempat khusus parkir harus memenuhi kriteria tentang:
1. a.kebutuhan ruang parkir;
2. b.persyaratan satuan ruang parkir;
3. c.komposisi peruntukan;
4. d.alinyemen;
5. e.kemiringan;
6. f.ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
7. g.alat penerangan;
8. h.sirkulasi kendaraan;
9. i.fasilitas pemadam kebakaran; J. fasilitas pengaman;
10. k.fasilitas keselamatan; dan
11. l.keterjangkauan lokasi.
(5)Untuk menjamin kelancaran dan keselamatan lalu lintas di dalam dan diluar tempat khusus parkir, penyedia tempat khusus parkir harus melakukan analisis dampak lalu lintas.
(6)Tempat khusus parkir umum berupa gedung parkir harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan.
(7)Tempat khusus parkir berupa taman parkir harus dilengkapi batas lokasi.
(8)Pengaturan sirkulasi dan posisi parkir kendaraan pada tempat khusus parkir dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/ atau marka jalan.
(9)Tempat khusus parkir dapat dilengkapi dengan bangunan penunjang berupa tempat peristirahatan pengemudi dan awak kendaraan, tempat ibadah, kamar mandi/wc, kios/los, fasilitas keamanan dan fasilitas kebersihan.
(10)Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria dan persyaratan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)sampai dengan ayat (9) diatur dengan Peraturan Bupati.
(2)Tempat khusus parkir penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tempat khusus parkir yang disediakan untuk menunjang kegiatan pada bangunan utama.
(3)Tempat khusus parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b merupakan tempat khusus parkir yang disediakan untuk diusahakan sebagai kegiatan tersendiri.

Pasal 12

(1)Pengelola tempat khusus parkir umum wajib memiliki izin pengelolaan fasilitas parkir.
(2)Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 9

( 1) Ternpat khusus parkir wajib menyediakan ruang parkir khusus untuk:

a.penyandang disabilitas;
b.manusia lanjut usia; dan
c.wanita hamil.

(2)Ruang parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.kemudahan akses menuju dari dan/ atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
2. b.tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
3. c.dipasang marka parkir khusus; dan
4. d.tersedia ramp trotoar di kedua sisi kendaraan.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…