DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, keanggotaan BPD, Pemberhentian Anggota BPD, pengisian anggota BPD antarwaktu, kelembagaan BPK yang meliputi pimpinan dan bidang. Selain itu juga mengatur fungsi dan tugas BPD, hak, kewajiban, wewenang dan larangan Anggota BPD, musyawarah, peraturan tata tertib BPD, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; BADANPERMUSYAWARATAN DESA DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA BUPATI BELITUNG TIMUR, BUPATI BELITUNG TIMUR PROVINS! KEPULAUAN BANGKABELITUNG PERATURANDAERAH KABUPATENBELITUNG TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG SALINAN Mengingat Menimbang 5. 3. 4. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur. Pemerintah Daerah adalah Bupati seba ai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Belitung Timur. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutn:va disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah rabupaten Belitung Timur. Camat adalah pemimpin dan koordinator pe9yelenggara Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh elimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk enangani Sebagian urusan otonomi daerah, dan menyel .nggarakan tugas umum Pemerintahan. 1. 2. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM PERATURANDAERAH TENTANGBADAN PERMUSY WARATAN DESA. MEMUTUSKAN: BUPATIBELITUNGTIMUR dan Menetapkan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBELITUNG IMUR Dengan Persetujuan Bersama

8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 T un 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang ipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20!20 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonl1sia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 201J tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telf3-1: diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerin lah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia T un 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Musyawarah Desa adalah musyawarah an Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12.Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah di ahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desk.
13.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang terupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
14.Musyawarah BPD adalah musyawarah yang dipimpin oleh ketua BPD yang dihadiri oleh minimal 2 / 3 d 1 • jumlah anggota BPD untuk mengambil keputusan yang dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, elanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuang tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetuj i bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawar tan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16.Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan b · dari segi administrasi pengetahuan maupun k mampuan kepemimpinan. 1 7. Harl adalah hari kerja.
18.Pesangon adalah uang yang dibayarkan oleh pe beri kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam ben k apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja a u terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang p nghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. 11. 10. 9. 8. 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yan · memiliki batas wilayah yang berwenang untuk men atur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan ~asyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hakl asal usul, dan/ atau hak tradisional yang dialrui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara~ urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sete pat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik I donesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan esa. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, laksanana kewilayahaan dan pelaksna teknis sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disi gkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pe erintahan yang anggotanya merupakan wakil dari pend duk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetap secara demokratis. 6. Jumlah anggota BPD ditetapkan sebagai berikut: a jika jumlah dusun berjumlah 2 (dua) maka komposisi pengisian keanggotaan BPD sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari:
1.2 (dua) orang dari masing-masing du un calon keanggotaan baik laki-laki/perempuan; dan
2.1 (satu) keterwakilan perempuan pemilihan di tingkat desa;

b.jika jumlah dusun berjumlah 3 (tiga) maka komposisi pengisian keanggotaan BPD sebanyak 5 (lima) rang yang terdiri dari:
1. 1.1 (satu) orang dari masing-masing dusun calon keanggotaan baik laki-laki/perempuan d11 (satu) dusun yang memiliki jumlah penduduk terbanyak keterwakilan keanggotaan BPD sebanyak 2 ( ua) orang calon keanggotaan baik laki-laki/perempuan; dan
2. 2.1 (satu) orang keterwakilan perempuan pe, ilihan di tingkat desa;
c.jika jumlah dusun berjumlah 4 (empat) maka komposisi pengisian keanggotaan BPD sebanyak 5 (lima) lrang yang terdiri dari:
1. 1.1 (satu) orang dari masing-masing du un calon keanggotaan baik laki-laki/perempuan; dan I
2. 2.1 (satu) orang keterwakilan perempuan pe · · an di tingkat desa; d, jika jumlah dusun berjumlah 5 (lima) maka pengisian keanggotaan BPD sebanyak 7 (tujuh) terdiri dari:

Pasal 3

(4)
(3)
(2)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa yang mencerminkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukarl secara demokratis melalui proses pemilihan secara Ian sung atau musyawarah perwakilan. Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud ada ayat ( 1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedi · t 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan)orang. Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah pend kemampuan keuangan Desa. Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) erupakan wilayah dusun.
(1)

Pasal 2

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negar Indonesia Tahun 1945, serta mempertah memelihara keutuhan Negara Kesatuan Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) t sudah/pemah menikah;
d.berpendidikan serendah-rendahnya menengah pertama atau sederajat;
e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
g.wakil penduduk Desa setempat yang dip· ih secara demokratis;
h.bertempat tinggal di wilayah pemilihan; dan

BAB II

KEANGGOTAANBPD sekolahtamat Persyaratan calon anggota BPD adalah:

Pasal 4

1.1 (satu) orang dari masing-masing du un calon keanggotaan baik laki-laki/perempuan d 1 (satu) dusun yang memiliki jumlah penduduk I terbanyak keterwakilan keanggotaan BPD sebanyak 2 (~ua) orang keanggotaan baik laki-laki/perempuan; dan
2.1 (satu) orang keterwakilan perempuan pe ilihan di tingkat desa;

e.jika jumlah dusun berjumlah 6 (enam) maka komposisi pengisian keanggotaan BPD sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari: 1
1. 1.1 (satu) orang dari masing-masing du un calon keanggotaan baik laki-laki/perempuan; dan
2. 2.1 (satu) orang keterwakilan perempuan petnilihan di tingkat desa;
f.jika jumlah dusun berjumlah 7 (tujuh) maka komposisi pengisian keanggotaan BPD sebanyak 9 (sembi an) orang yang terdiri dari:
1. 1.1 (satu) orang dari masing-masing dusun calon keanggotaan baik laki-laki/perempuandan 1 (satu) dusun yang memiliki jumlah penduduk terbanyak keterwakilan keanggotaan BPD sebanyak 2 ( ua) orang keanggotaan baik laki-laki/perempuan; dan
2. 2.1 (satu) orang keterwakilan perempuan pemilihan di tingkat desa;
g.jika jumlah dusun berjumlah 8 (delapan) maka komposisi pengisian keanggotaan BPD sebanyak 9 (semb an) orang yang terdiri dari:
1. 1.1 (satu) orang dari masing-masing dusun calon keanggotaan baik laki-laki/perempuan; dan
2. 2.1 (satu) orang keterwakilan perempuan pe ilihan di tingkat desa.

(6)Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dim ayat (5) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bul masa keanggotaan BPD berakhir. sud pada sebelum
(1)Panitia pengisian sebagaimana dimaksud d~~ Pasal 5 ayat (2) melakukan penjaringan dan peny~!~ bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (er) bulan sebelum masa keanggotaan BPDberakhir.
(2)Penjaringan dan penyaringan bakal calon anrota BPD dilaksanakan secara demokratis dan transparan.
(3)Pengumuman pendaftaran dan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota BPb dalam jangka waktu 9 (sembilan)Harl. j
(4)Klarlfikasi kelengkapan persyaratan adminis asi bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 3 (tiga)I Harl sejak pengumuman pendaftaran dan penelitian kelengkapan I persyaratan administrasi bakal calon anggota BP ditutup.
(5)Bakal calon anggota BPDyang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD oleh panitia pengisi

Pasal 6

(1)Pengisian keanggotaan BPD secara demokratis melalui proses pemilihan se~ara Ian sung atau musyawarah perwakilan dengan mem erhatikan keterwakilan perempuan.
(2)Dalam rangka proses pemilihan secara lang1ung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimakiud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan Kepala
(3)Dpes~.. · · b · di ak d di (2) anitia pengisian se agaimana im su pa ,=!- ayat paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tigj) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan)or g.
(4)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pa a ayat (3) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

1.sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya dibuktikan de gan surat keterangan dokter pemerintah;

Pasal 5

(1)Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tah sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(2)Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada aya (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut- urut. terhitung

Pasal 10

(3) (2) (1)

Pasal 9

Paragraf 3 Peresmian dan Pelantikan Anggota BPD

Pasal 8

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan ieputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Harl sejak terimanya laporan basil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD. ~ Pengucapan sumpah janji anggota BPD dip du oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling 1 30 (tiga puluh] Harl sejak diterbitkannya keputus Bupati mengenai peresmian anggota BPD. ( 1) Calon anggota BPD terpilih adalah dengan perolehan suara terbanyak.

(2)Calon anggota BPD terpilih disampaikan ol h panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Harl ejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
(3)Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dim sud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepa a Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujub) Harl sejak d terimanya basil pemilihan dari panitia pengisian untuk , iresmikan oleh Bupati.
(1)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung se~gaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon an ota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pili,.
(2)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotran BPD ditetapkan melalui proses musyawarah ~erwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah , erwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih,

Pasal 7

a.APBDesa;dan/ atau
b.sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 14

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh emerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…