(1)Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an dilaksanakan oleh tim pengawas.
(2)Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bera nggotakan:
a.Sekretariat Daerah;
b.PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bi dang pendidikan;
c.Kantor Kementerian Agama;
d.dewan pendidikan;
e.komite sekolah;
f.majelis ulama Indonesia;
g.dewan masjid Indonesia; dan
h.Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Al-Qur’an.
(3)Pembentukan tim pengawas sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR’AN
1.UMUM Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, urusan pemerintahan bidang pendidikan dibagi menjadi 3 (tiga) dimana jenjang pendidikan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat, jenjang pendidikan menengah menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan jenjang pendidikan usia dini dan jenjang pendidikan dasar menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sehingga, walaupun satuan pendidikan menengah berada pada wilayah administrasi suatu kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap penyelenggaraan pendidikan formal pada satuan pendidikan tersebut.
Hal tersebut berlaku juga di Kabupaten Belitung Timur. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya membuat semua kewenangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan menengah di wilayah Kabupaten Belitung Timur dialihkan ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Implikasi dari hal tersebut adalah, semua produk hukum daerah Kabupaten Belitung Timur yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan menengah ataupun hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan menengah harus disesuaikan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan yang mengakibatkan disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam penyelenggaraan pendidikan perlu adanya jaminan akan kebebas an berpendapat dan berkeyakinan bagi pendidik, tenaga pendidikan, dan juga pese rta didik. Segala ketentuan yang mewajibkan peserta didik untuk melaksanakan s esuatu yang berkaitan dengan agama atau keyakinan baik itu keyakinan yang mer eka anut maupun keyakinan yang tidak mereka anut dapat dikatakan sebagai suat u pemaksaan dan merusak marwah demokrasi dalam berkeyakinan. Sehingga sey ogyanya segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan suatu agama/k eyakinan merupakan hak dari masing-masing pemeluk agama/keyakinan tersebu t.
2.PASAL DEMI PASAL Pasal I