DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini diatur tentang: Mengubah Pasal 4 tentang sasaran pendidikan baca tulis Al-Qur'an; mengubah Pasal 5 tentang ketentuan pelaksanaan pendidikan baca tulis Al-Qur'an; mengubah Pasal 8 tentang target pendidikan baca tulis Al-Qur'an; mengubah Pasal 9 tentang kurikulum pendidikan baca tulis Al-Qur'an; mengubah Pasal 10 tentang tenaga pendidik dalam baca tulis Al-Qur'an; mengubah Pasal 14 tentang mekanisme pasca pendidikan baca tulis Al-Qur'an; mengubah Pasal 15 tentang pendanaan; mengubah Pasal 17 tentang pelaksanaan pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR’AN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pendidikan Baca Tulis Al- Qur’an (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitu ng Timur.
3.Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disin gkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka bupaten Belitung Timur.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupate n Belitung Timur.
7.Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an adalah upaya sistemati s untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menuli s, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kand ungan Al-Qur’an.
8.Lembaga Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an adalah taman kanak-kanak Al-Qur’an, taman pendidikan Al-Qur’an da n/atau sebutan lainnya yang menyelenggarakan Pendidi kan Baca Tulis Al-Qur’an;
9.Pengajar Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an adalah orang yang direkrut oleh Lembaga Pendidikan Baca Tulis Al-Qu r’an untuk mengajarkan Baca Tulis Al-Qur’an di Lembag a Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
10.Guru Mengaji Tradisional adalah orang yang mengajar B aca Tulis Al-Qur’an di masjid, mushalla/surau dan/atau rumah.
11.Peserta Didik adalah peserta didik yang beragama Islam pada satuan pendidikan Jenjang Pendidikan anak usia d ini, Jenjang Pendidikan dasar.
12.Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang dit etapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta did ik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dike mbangkan.
13.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidika n yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pe ndidikan.
14.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang berstru ktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar.
15.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pe ndidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstru ktur dan berjenjang.
16.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga d an lingkungan.
17.Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Ba ca Tulis Al-Qur’an adalah lembaga pembinaan dan penge mbangan taman kanak-kanak Al-Quran/badan komuni kasi pemuda remaja masjid Indonesia, badan koordinasi pendidikan Al-Qur’an dan keluarga sakinah Indonesia at au lembaga lain yang menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pendidikan Al-Qur’an.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Sasaran Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an adalah peserta didi k yang beragama Islam pada satuan pendidikan Jenjang Pend idikan anak usia dini dan Jenjang Pendidikan dasar.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Peserta Didik wajib untuk mengikuti Pendidikan Baca T ulis Al-Qur’an.
(2)Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada:
1. a.Pendidikan Formal;
2. b.Pendidikan Nonformal; dan
3. c.Pendidikan Informal. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
(3)Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an pada Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
1. a.kegiatan intrakulikuler yang terintegrasi dengan pendidikan agama islam untuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar; dan/atau
2. b.kegiatan ekstrakulikuler bagi pendidikan dasar.
(4)Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an pada Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui Lembaga Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an.
(5)Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an pada Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c dilakukan melalui:
1. a.keluarga secara mandiri di rumah; dan/atau
2. b.Guru Mengaji Tradisional di masjid, mushalla/surau, atau di lingkungan sekitar rumah.
  1. 4.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehinggal Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Target Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an pada jalur Pendidikan Formal terdiri dari:
1. a.Jenjang Pendidikan anak usia dini untuk tingkat taman kanak-kanak/sederajat adalah Peserta Didik mengenal dan mampu melafalkan huruf hijaiyah dengan baik dan mampu menirukan dan mewarnai huruf hijaiyah;
2. b.Jenjang Pendidikan dasar untuk tingkat sekolah dasar/sederajat adalah Peserta Didik mampu membaca dengan baik dan benar dengan mengenal tajwid dasar; dan
3. c.Jenjang Pendidikan dasar untuk tingkat sekolah menengah pertama/sederajat adalah Peserta Didik mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar berdasarkan ilmu tajwid dan mampu menulis ayat Al- Qur'an dengan benar.
(2)Target Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an pada Pendidikan Nonformal ditetapkan oleh Lembaga Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an.
(3)Target Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an pada Pendidikan Informal menjadi kewenangan penyelenggara Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Kurikulum Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an pada Pendi dikan Formal disusun bersama oleh PD yang menyelengg arakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, Sekret ariat Daerah, dan Kantor Kementerian Agama.
(2)Kurikulum Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an pada Pendi dikan Nonformal disusun oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an dengan berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusa n pemerintahan bidang pendidikan, Sekretariat Daerah, dan Kantor Kementerian Agama.

6.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Tenaga Pendidik Baca Tulis Al-Qur’an terdiri dari:
1. a.guru pendidikan agama Islam;
2. b.Pengajar Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an;
3. c.Guru Mengaji Tradisional; dan
4. d.orang tua/keluarga Peserta Didik.
(2)Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap Pen gajar Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an dan Guru Mengaji Tradisional.
(3)Pengajar Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an dan Guru Men gaji Tradisional yang terdata pada Pemerintah Daerah da pat diberikan insentif.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan insentif Pengajar Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an dan Guru Men gaji Tradisional diatur dengan Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Peserta Didik yang telah atau sedang mengikuti Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan tanda bukti telah/sedang mengikuti Pendidikan Baca Tulis Al- Qur’an. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
(2)Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai:
1. a.bukti dukung untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya;
2. b.bukti dukung untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya melalui jalur prestasi; atau
3. c.memenuhi persyaratan tertentu.
(3)Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pendanaan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an bersumber dari:
1. a.Lembaga Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an selaku penyelenggara;
2. b.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
3. c.sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2)Pendanaan yang bersumber dari dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

9.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an dilaksanakan oleh tim pengawas.
(2)Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bera nggotakan:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bi dang pendidikan;
3. c.Kantor Kementerian Agama;
4. d.dewan pendidikan;
5. e.komite sekolah;
6. f.majelis ulama Indonesia;
7. g.dewan masjid Indonesia; dan
8. h.Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Al-Qur’an.
(3)Pembentukan tim pengawas sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR’AN

1.UMUM Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, urusan pemerintahan bidang pendidikan dibagi menjadi 3 (tiga) dimana jenjang pendidikan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat, jenjang pendidikan menengah menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan jenjang pendidikan usia dini dan jenjang pendidikan dasar menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sehingga, walaupun satuan pendidikan menengah berada pada wilayah administrasi suatu kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap penyelenggaraan pendidikan formal pada satuan pendidikan tersebut. Hal tersebut berlaku juga di Kabupaten Belitung Timur. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya membuat semua kewenangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan menengah di wilayah Kabupaten Belitung Timur dialihkan ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Implikasi dari hal tersebut adalah, semua produk hukum daerah Kabupaten Belitung Timur yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan menengah ataupun hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan menengah harus disesuaikan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan yang mengakibatkan disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam penyelenggaraan pendidikan perlu adanya jaminan akan kebebas an berpendapat dan berkeyakinan bagi pendidik, tenaga pendidikan, dan juga pese rta didik. Segala ketentuan yang mewajibkan peserta didik untuk melaksanakan s esuatu yang berkaitan dengan agama atau keyakinan baik itu keyakinan yang mer eka anut maupun keyakinan yang tidak mereka anut dapat dikatakan sebagai suat u pemaksaan dan merusak marwah demokrasi dalam berkeyakinan. Sehingga sey ogyanya segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan suatu agama/k eyakinan merupakan hak dari masing-masing pemeluk agama/keyakinan tersebu t.
2.PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…