DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realiasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 19);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR dan BUPATI BELITUNG TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan realisasi anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan arus kas; dan
4. d.Catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp. 584.461.690.570,64
b.Belanja dan Transfer Rp. 596.878.359.473,16 Defisit Rp. (12.416.668.902,52)
c.Pembiayaan - Penerimaan Rp. 170.939.860.049,57 - Pengeluaran Rp. 9.556.908.800,10 Pembiayaan Netto Rp. 161.382.951.249,47

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut:

1.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 22.415.093.756,64 dengan rincian sebagai berikut:

a.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 562.046.596.814,00
b.Realisasi Rp. 584.461.690.570,64 Selisih lebih Rp. 22.415.093.756,64
1. 2.Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp. 125.553.684.056,31 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 722.432.043.529,47
b.Realisasi Rp. 596.878.359.473,16 Selisih Kurang Rp. 125.553.684.056,31
1. 3.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 147.968.777.812,95 dengan rincian sebagai berikut:
a.(defisit) setelah perubahan Rp. 160.385.446.715,47
b.Realisasi (Defisit) Rp. 12.416.668.902,52 Selisih kurang Rp. 147.968.777.812,95
1. 4.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 507.504.534,00 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 170.432.355.515,57
b.Realisasi Rp 170.939.860.049,57 Selisih Lebih Rp 507.504.534,00
1. 5.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 490.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp10.046.908.800,10
b.Realisasi Rp 9.556.908.800,10 Selisih kurang Rp 490.000.000,00
1. 6.Selisih anggaran dengan realiasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 997.504.534,00 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp 160.385.446.715,47
b.Realisasi Rp 161.382.951.249,47 Selisih Lebih Rp 997.504.534,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut :

a.Jumlah aset Rp. 1.447.674.243.359,51
b.Jumlah kewajiban Rp. 3.363.748.006,91
c.Jumlah ekuitas dana Rp. 1.444.310.495.352,60

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 sebagai berikut :

a.Saldo kas awal per 1 Januari 2013 Rp. 167.810.339.225,84
b.Arus Kas dari aktivitas operasi Rp. 165.045.005.194,48
c.Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan Rp.(177.461.674.097,00)
d.Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (6.426.293.216,10)
e.Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. -
f.Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2013 Rp. 148.967.377.107,22

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a.Lampiran I : Laporan realisasi anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, dan kegatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah; Lampiran I.6 : Daftar penyertaan Modal (investasi) daerah; Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
b.Lampiran II : Neraca.
c.Lampiran III : Laporan arus kas.
d.Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

a.Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
b.Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur. Ditetapkan di Manggar pada tanggal 18 Agustus 2014 BUPATI BELITUNG TIMUR, ttd BASURI TJAHAJA PURNAMA Diundangkan di Manggar pada tanggal 19 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH, KABUPATEN BELITUNG TIMUR, ttd TALAFUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (5.3)/(TAHUN 2014) Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd AMRULLAH, SH Penata(III/c) NIP. 19710602 200604 1 005

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…