DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 135

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penyelenggaraan Kepariwisataan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Selain itu diatur mengenai Asas, Fungsi dan Tujuan Penyelenggaraan Kepariwisataan. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kepariwisataan didaerah, pembangunan kepariwisataan dan kawasan strategis, usaha pariwisata, pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi dan tenaga kerja, hak, kewajiban dan larangan, Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah, pendanaa, peran masyarakat, penanaman modal, sanksi administrasi dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;

b.bahwa penyelenggaraan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan Kabupaten Belitung Timur yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, kekayaan alam, peninggalan sejarah, seni, karakteristik daerah dan kelestarian alam yang dimiliki daerah merupakan sumber daya dan modal dasar pembangunan kepariwisataan;
a.bahwa untuk mendukung terwujudnya kepariwisataan Belitung Timur yang berkelanjutan dan berdaya saing dunia sebagai penggerak perekonomian lokal, perlu dilakukan pengaturan tentang penyelenggaraan kepariwisataan; BUPATI BELITUNG TIMUR, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA BUPATI BELITUNG TIMUR PROVINS! KEPULAUANBANGKABELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATENBELITUNG TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAANKEPARIWISATAAN [ SALINAN Mengingat Menimbang KEPARIWISATAAN. PENYELENGGARAANTENTANGDAERAHPERATURANMenetapkan MEMUTUSKAN: BUPATI BELITUNG TIMUR dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBELITUNG TIMUR Dengan Persetujuan Bersama
1. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Kepariwisataan Kabupaten Belitug Timur Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 37);
2. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 201 7 ten tang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 53);
3. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
4. 6.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
5. 7.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum {Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2016 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 7);
6. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19);
7. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2016 ten tang Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 34); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
8. 1.Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
9. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. 3.Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
11. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
12. 5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
13. 6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Belitung Timur yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
14. 7.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabu paten Belitung Timur, yang selanjutnya disingkat Ripparkabadalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan yang ditentukan; mencakup aspek pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.
15. 8.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
16. 9.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
17. 10.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
18. 11.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
19. 12.Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Pasal 1

13.Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk pariwisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepen tingan.
15.Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
16.Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 1 7. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
18.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jems sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
19.Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
20.Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
21.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
22.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
23.Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
24.Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut. Penyelenggaraan Kepariwisataan berfungsi:

a.memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan;
b.memberikan perlindungan dan kepastian hukum berdasarkan azas manfaat, kepentingan umum, inovasi sumberdaya, proporsional, transparan dan akuntabel terhadap usaha pariwisata yang menunjang perkembangan/pertumbuhan daerah, selaras dengan nilai-nilai agama, budaya dan kesusilaan masyarakat daerah; dan
c.meningkatkan pendapatan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

a.manfaat;
b.kekeluargaan;
c.adil dan merata;
d.keseimbangan;
e.kemandirian;
f.kelestarian;
g.partisipatif;
h.berkelanjutan;
1. 1.demokratis; J. kesetaraan; dan
k.kesatuan. Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

Pasal 2

25.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
26.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
27.Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjut disingkat TDUP adalah Dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.

(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menyusun dan menetapkan Ripparkab;
2. b.menetapkan dan mengelola destinasi pariwisata Daerah;
3. c.menetapkan dan mengelola Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah;
4. d.menetapkan dan mengelola daya tarik wisata unggulan Daerah;
5. e.memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
6. f.menetapkan dan melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
7. g.mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan Daerah;
8. h.memfasilitasi dan melakukan pemasaran daya tarik wisata, destinasi pariwisata, dan kawasan strategis pariwisata Daerah;
  1. 1.memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru; J. memfasilitasi pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
9. k.melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata tingkat dasar;
  1. 1.menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
10. m.mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
(3)Bupati dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KepalaOPD. ( 1) Bupati berwenang menyelenggarakan Kepariwisataan di Daerah.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Kepariwisataan Daerah bertujuan untuk:

a.meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b.membuka peluang usaha dan lapangan kerja;
c.meningkatkan pendapatan asli Daerah;
d.melestarikan sumber daya alam dan lingkungan;
e.melestarikan dan mengembangkan kebudayaan;
f.mengangkat citra dan jati diri Daerah dengan memperkuat nilai- nilai kearifan lokal;
g.memupuk rasa cinta tanah air; dan
h.mempererat persahabatan antardaerah dan antarbangsa.

Pasal 4

(1)Pembangunan Kepariwisataan Daerah dilakukan untuk mewujudkan Kepariwisataan berbasis sejarah timah, budaya, dan bahari yangberkelanjutan dan berdaya saing dunia sebagai penggerak perekonomian lokal sesuai dengan Ripparkab atau ditentukan lain oleh undang-undang.

Pasal 8

(1)Pembangunan Kepariwisataan meliputi:
1. a.industri pariwisata;
2. b.destinasi pariwisata;
3. c.pemasaran pariwisata; dan
4. d.kelembagaan Kepariwisataan.
(2)Pembangunan Kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaan Ripparkab yang merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
(3)Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan Kepariwisataan, dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
(4)Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsimenjadi pedoman penyusunan Ripparkab.
(5)Untuk mensinergikan penyusunan Ripparkab dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi, dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasionalsebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian.
(6)Ripparkab diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan Kepariwisataan.
(2)Pemerintah Daerahwajib mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kondisi Dae rah.

Pasal 6

(5)Penerapan prinsip ramah lingkungan clan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada standar berwawasan lingkungan yang dikeluarkan oleh lembaga nasional dan intemasional yang kredibilitasnya diakui secara nasional dan internasional.
(6)Kemitraan antara usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan prinsip ekonomi inklusif.
(7)Iklim investasi yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibangun dengan regulasi untuk mempercepat proses perizinan investasi, serta pemberian insentif fiskal dengan kriteria tertentu sesuai peraturan perundang- undangan. ( 1) Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.penguatan struktur industri pariwisata;
2. b.peningkatan daya saing produk pariwisata;
3. c.pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
4. d.penciptaan kredibilitas bisnis; dan
5. e.pengembangan tanggungjawab terhadap lingk.ungan.
(2)Pembangunan industri pariwisata Daerah dilakukan dengan:
1. a.mendorong usaha pariwisata di Daerah untuk memenuhi standar nasional dan intemasional di bidang Kepariwisataan;
2. b.mendorong industri pariwisata di Daerah untuk menerapkan prinsip ramah lingkungan dan tanggungjawab terhadap lingkungansosial budaya dalam pengelolaan usahanya;
3. c.mendorong kemitraan antara usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah diDaerah;dan/ a tau
4. d.membangun iklim investasi yang kondusif bagi industri pariwisata berstandar nasional dan intemasional.
(3)Standar nasional di bidang Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada standar usaha pariwisata yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri.
(4)Standar intemasional di bidang Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada standar usaha pariwisata yang dikeluarkan oleh lembaga internasional di bidang Kepariwisataan yang kredibilitasnya diakui secara in ternasional.

Pasal 9

(2)Pelaksanaan Ripparkab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media.
(1)Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat ( 1) huruf b meliputi:
1. a.perwilayahan Kepariwisataan;
2. b.pembangunan daya tarik wisata;
3. c.pembangunan aksesibilitas pariwisata;
4. d.pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata;
5. e.pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
6. f.pengembangan investasi di bidang pariwisata.
(2)Pembangunan destinasi pariwisata Daerah dilakukan dengan:
1. a.menetapkan dan mengembangkan Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten;
2. b.mendorong pengembangan daya tarik wisata berbasis sejarah timah, budaya, dan bahari yang berdaya saing serta menjunjung tinggi norma sosial dan budaya masyarakat;
3. c.membangun keterpaduan aksesibilitas di Daerah dan yang menghubungkan Daerah dengan sumber pasar wisatawan dalam dan luar negeri;
4. d.mendorong pembangunan fasilitas pariwisata, fasilitas um um, prasarana umum berstandar nasional, internasional dan ramah lingkungan;
5. e.mendorong pemberdayaan masyarakat dengan memberikan peran lebih besar kepada masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata Daerah; dan/ atau
6. f.pengembangan investasi pariwisata diarahkan untuk mendorong iklim investasi bagi industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (7). {3) Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf atertuang dalam Ripparkab.
(4)Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria:
1. a.pembangunan Kepariwisataan di kawasan tersebut akan memulihkan dan memberikan nilai tambah terhadap kawasan bekas pertambangan timah;
2. b.pembangunan Kepariwisataan di kawasan tersebut akan memperkuat fungsi Daerah sebagai kawasan pengembangan pariwisata nasional;dan/ atau
3. c.pembangunan Kepariwisataan di kawasan tersebut akan melindungi dan memperkuat sumber daya alam bahari dan budaya khas sebagai identitas pariwisata Daerah.

Pasal 10

(1)Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.pengembangan pasar wisatawan;
2. b.pengembangan citra pariwisata;
3. c.pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
4. d.pengembangan promosi pariwisata.
(2)Pembangunan pemasaran pariwisata dilakukan dengan:
1. a.menetapkan target jumlah dan segmen pasar wisatawan;
2. b.membangun citra sebagai destinasi pariwisata yang memiliki kekuatan pada sejarah timah, budaya, dan bahari;dan

Isi peraturan

Teks135PDFHirarki

Memuat teks peraturan…