DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 172

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu meliputi Ketentuan Umum, Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Laporan Realiasai Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD, Penyusunan Rancangan PertanggungJawaban Pelaksanaan APBD, Kekayaan Daerah dan Utang Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negarla Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, I Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); I
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan I Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 g Sistem Perencana.an Pembangunan Nasional n Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lemboaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 4 2 1 ) ;
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerint an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No or 4438);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang P jak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republi, Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran N e ga r a Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang P mbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Nega a Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lemb ran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana t lah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2 0 1 9 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 183, Tambahan Lemoaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 1 1 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republijk Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 ahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega a Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lemb ran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 2 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2 0 1 4 tentang dministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indo iesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Nega a Republik Indonesia Nomor 5601);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomo 74 Tahun 2 0 1 2 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Bad n Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2 0 1 2 Nomor 1 7 1 , Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5340);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tehtang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 2005 Nomor 1 3 7 , Tambahan Lembaran Negara Republ k Indonesia Nomor 4575); 1 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten ang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 3 8 , Tambahan Lemb ran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana t lah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2 1 0 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 ahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lemb ran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 1 1 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 5 5 ) ;
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tenta g Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 6 1 4 ) ; 1 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2 0 1 0 tent ng Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republ k Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 1 2 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 6 5 ) ; 1 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2 0 1 2 te tang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2 0 1 2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 5272); 1 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2 0 1 6 tenta g Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 2 4. ,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun tent.ang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2 0 1 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republij Indonesia Nomor 6041); 2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 2 0 1 7 t ntang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Ang ota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 106, Tambahan Lem aran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2 0 1 8 tent ng Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Ind nesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Repub ik Indonesia Nomor 6 1 7 8 ) ;
23.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2 0 1 8 tenta g Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2 0 1 8 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republ k Indonesia Nomor 6279);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 9 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran N e g ar a Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 42, Tambahan Lem aran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tent Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Repub · Indonesia Nomor 6385);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 te tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka endukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lemb an Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2 12 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Dae ah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 N o mo r 2036);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 20 2 0 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (B rita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR dan BUPATI BELITUNG TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH.

Pasal 1

UANGAN Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1 . Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Ind nesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatu Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang D sar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.Menteri adalah menteri yang urusan pemerintahan dalam negeri .
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dew Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-lua nya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repub · Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang D sar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupa en Belitung Timur.
5.Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
6.Bupati a.dalah Bupati Belitung Timur.
7.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belitung Timur.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupa en Belitung Timur;
9.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutn a disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur. 1 0 . Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewaji an Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan aerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk ke ayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung deng hak dan kewajiban Daerah tersebut. 1 1 . Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruh n kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, elaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawa an, dan pengawasan Keuangan Daerah. 1 2 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur. 1 3 . Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke ka 1 4 . Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari k 1 5 . Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah ang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam p riode tahun anggaran berkenaan.
16.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialoka ikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada D erah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah gu a mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan dese tralisasi. 1 7. Dana Transfer Khusus adalah dana yang ialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara ke ada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegia an khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah. 1 8 . Dana Bagi Hasil yang selanjuznya disingkat DBH bdalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daer h penghasil berdasarkan angka persentase tertentu den tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuan, antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 1 9 . Dana Alokasi Umum yang selanjutnya gkat DAU adalah dana yang bersumber dari anggaran pen apatan dan belanja negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untu mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan dese tralisasi.
20.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disi gkat OAK adalah dana yang bersumber dari anggaran pen apatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Dae ah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai k e g ia t a n khusus yang merupakan urusan pemerintahan menjadi kewenangan Daerah. 2 1. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
22.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang p er l u dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diteri a kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya.
23.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang me gakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau meneri a manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehing a Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar embali.
24.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Uta g adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerinta Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang apat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundan -undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang s
25.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentu investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum da rah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan p e n g e m b l i a n pokok pinjaman.
26.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan unt k mendanai kebutuhan pembangunan prasarana clan sarana. aerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu} tahun anggar.n.
27.Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuit s atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran at u konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
28.Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen erencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
29.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan D erah untuk periode 1 (satu) tahun.
30.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disi gkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang endapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang rr endasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 3 1. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada peran kat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai uan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran atuan kerja perangkat daerah.
32.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan an belanja satuan kerja perangkat daerah atau dokumen ya g memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan atuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi benda ara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusuna rancangan APBD.
33.Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan engambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilak kan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun a n gg a r a n dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat kepu usan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang ditua kan dalam prakiraan maju.
34.Program adalah bentuk instrumen kebijakan y 1 ( satu) atau le bih Kegiatan yang dilaksanakan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dik ordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasara dan tujuan pembangunan Daerah.
35.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilak anakan oleh 1 (satu} atau beberapa satuan kerja perangkat da rah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau s mber daya manusia, barang modal termasuk peralatan d n teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau se ua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk enghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
36.Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dian garkan dan dilaksanakan un tuk masa le bih dari 1 ( satu) tah n anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahu jamak.
37.Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan leh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
38.Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan erfungsinya keluaran dari kegiatan dalam 1 (satu) program.
39.Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
40.Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/ke iatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang teru ur. 4 1. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimp nan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan memba ar seluruh Pengeluaran Daerah.
42.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekcning tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan aerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah bank yang ditetapkan.
43.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerj Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD ada ah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja satuan k et j a perangkat daerah atau dokumen yang memuat pendapa an, belanja, dan Pembiayaan satuan kerja perangkat erah yang melaksanakan fungsi bendahara umum aerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran o h pengguna anggaran. Beban disingkat n untuk as Beban bagai UP ai kegiatan aerah/unit membiayai nya tidak embayaran
50.Surat Perintah Membayar UP yang selanjutny SPM-UP adalah dokumen yang diguna penerbitan surat perintah pencairan dana pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan untuk mendanai Kegiatan. 5 1. Surat Perintah Membayar Ganti Uang P e r s el li a a n yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yan digunakan untuk penerbitan surat perintah pencaira dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dfpergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
52.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digun kan u n t u k penerbitan surat perintah pencairan dana tas Bcban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan danany tidak dapat menggunakan LS dan UP.
53.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digun kan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
54.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutny disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan seb gai dasa.r pencairan dana atas Behan APBD. 4-.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat/SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana s e] a g a i dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas elaksanaan APBD.
45.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya d isingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk nengajukan permintaan pembayaran.
46.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat p adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yan diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membia operasional pada satuan kerja perangkat satuan kerja perangkat daerah dan/ atau untu pengeluaran yang . menurut sifat dan tujua mungkin dilakukan melalui mekanisme langsung.
47.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingka LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara p ngeluaran/ penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/ atau surat perintah kerja lainnya melalui pen rbitan surat perintah membayar langsung.
48.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya adalah tambahan uang muka yang diberikan kepad bendahara pengeluaran/bendahara pengelua.ran pemba tu u n t u k membiayai pengeluara.n atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu da am I (satu) bulan.
49.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya dis ngkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk pene bitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengell taran DPA SKPD.
55.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disin kat BMD adalah semua barang yang dibeli atau dip roleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya y a n ug sah.
56.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjut ya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi peneri aan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode angg ran.
57.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wjib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemeri tah Daerah yang dapat: dinilai dengan uang sebagai akib t perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentu peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
58.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut P e r d a adalah Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
59.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Belitung Timur.
60.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan p merintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan p nyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat 6 1. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan merintahan yang wajib diselenggarakan oleh Kabupaten Belitur g Timur.
62.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan emcrintahan yang wajib diselenggarakan oleh Kabupaten Be itung T i m u r sesuai dengan potensi yang dimiliki Ka bu paten Beli lung T i m u r .
63.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untu, memenuhi kebutuhan dasar. warga negara.
64.Standar Pelayanan Minimal adalah ketentua, mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merup kan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh s tiap warga negara secara minimal.
65.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutn a disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemer ntah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
66.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penun ang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daer{h yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
67.Unit SKPD adalah bagian SKPD yang mela l (satu) atau beberapa Program.
68.Sadan Layanan Umum Daerah yang selanjutn a disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh s tuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat da.erah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberik n pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian d ri ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
69.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingka PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi KPD yang dipimpinnya.
70.Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian ke enangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi S PD. 7 1 . Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutn a disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyi pkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah da am rangka penyusunan APBD.
72.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD bcrtindak sebagai bendahara umum daerah.
73.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat B U D adalah PPKD yang bertindak dalam kapasit s sebagai BUD.
74.Kuasa BUD adalah pejabat yang untuk melaksanakan tugas BUD.
75.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit KPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan] dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
76.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerj: Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK S PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata angan pada SKPD.
77.Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang dit njuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menataus:/hakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Dae ah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
78.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yan ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menataus hakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperl an Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada S <PD.
79.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutny} disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil d n pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas alam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negar lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
80.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutny disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh at u sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 8 1 . Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas asuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arusl kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup gu a mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
82.Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik ri p r o s c d u r . penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk newujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sa ;pai dengan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerinta Kabupatcn Belitung Timur.
83.Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, dasar, konv nsi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerinta Kabupaten Belitung Timur sebagai pedoman dalam men usun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daer h untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keua gan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar et titas.
84.Bagan Akun Standar yang selanjutnya disi gkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkai transaksi keuangan yang disusun secara sistemati: scbagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
85.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Keuangan Daerah meliputi:

a.hak Daerah untuk memungut pajak Daerah dan retri' usi Daerah • serta melakukan pinjaman;
b.kewajiban Daerah untuk menyelenggaraka Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak k
c.Penermaan Daerah;
d.Pengeluaran Daerah;
e.kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, se ta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan aerah yang dipisahkan; dan/ atau
f.kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh P e m e r i rl t a h Daerah dalarn rangka penyelenggaraan tugas Pemerinta an Daerah dan/a:au kepentingan umum.

Pasal 3

( 1 ) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara t rtib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung j wab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, ma faat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang undangan.

(2)Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dim ksud pada avat ( 1 ) diwujudkan dalam APBD.
(3)APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) m e r u , a k a n d a s a r bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan P e n d r i m a a n d a n Pengeluaran Daerah.

Pasal 4

( 1 ) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) a Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu da yang didukung dengan bukti administrasi dipertanggungjawabkan. tertib bahwa tepat guna ang dapat

(2)Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan sec ra efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( I ) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masu an tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk menca ai keluaran tertentu.
(6)Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara ertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan erja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengend lian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayaka, kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkdn.
(3)Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secar ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas t rtentu pada tingkat harga yang terendah.
(4)Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) m c r u p a k a n pencapaian Hasil Program dengan target yang telah] ditctapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan asil.
(5)Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) merup kan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untu mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luas ya tentang Keuangan Daerah.
(7)Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan me: perhatikan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 3 aya t ( 1 ) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pen
(8)Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan me perhatikan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ay t ( 1 ) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan denga wajar dan proporsional.
(9)Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan me perhatikan manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud d lam Pasal 3 ayat ( 1 ) adalah bahwa Keuangan Daerah diutam pemenuhan kebutuhan masyarakat. ( 10) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara] taat pad a peraturan perundang-undangan sebagaimana dim ksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) adalah bahwa Pengelolaan Keuargan Daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundan -undangan.

BAB II

PENGELOLA KEUANGAN DAERAI-1

Pasal 5

( 1 ) Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaa, Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

(2)Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) , mempunyai ke w e n a n g a n :
1. a.menyusun rancangan Perda tentang APBD, r a n cv n g a n Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Pe da tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
2. b.mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan ranca gan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan AP D kepada DPRD untuk dibahas bersama;
3. c.menetapkan Perda tentang APBD, rancangan P rda tentang perubahan APBD, dan rancangan Per a tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tel h mendapat persetujuan bersama DPRD;
4. d.menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuan an Daerah;
5. e.mengambil tindakan tertentu dalam keadaa mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah y ng sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/ a tau masyarakat;
6. f.menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
7. g.menetapkan KPA;
8. h.menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
9. i.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan emungut.an pajak Daerah dan retribusi Daerah; j . menetapkan pejabat yang berlugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
10. k.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan p ngujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  1. 1.menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentua peraturan perundang-undangan;dan
11. m.melaksanakan kewenangan lain sesuai denga ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pa a ayat (2) terdapat kewenangan Bupati yang lain yaitu p ling sedikit menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD, bendahara unit o r g a nj s a s i bersifat khusus dan/atau bendahara khusus lainnya yang li a m a n a t k a 1 peraturan perundang-undangan. erdiri a tas: Keuangan
(4)Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana di aksud pada ayat ( 1 ) Bupati melimpahkan sebagian at u seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pe ganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelapora dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuan an Daerah kepada Pejabat SKPD.
(5)Pejabat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
1. a.Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelola Daerah;
2. b.kepala SKPKD selaku PPKD; dan
3. c.kepala SKPD selaku PA.
(6)Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan ssebagaimana dimaksud pada ayat () didasarkan pada prinsi, pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, meng 'ji dan yang menerima atau mengeluarkan uang.
(7)Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pa d a ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. dipisahkan suai dengan Pasal 6 ( 1 ) Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dim ksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) berkedudukan sebagai pemilik odal pada perusahaan umum daerah atau pcmcgang saham pa a perseroan daerah.
(2)Ketentuan mengenai Bupati selaku wakil Pemeri dalam kepemilikan kekayaan daerah yang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan s ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelola. n Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) mempunyai tugas:
1. a.koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.koordinasi dibidang penyusunan rancangan APBi , rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertang ungjawaban pelaksanaan APBD;
3. c.koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APB ;
4. d.memberikan persetujuan pengesahaan DPA SKP
5. e.koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentua. peraturan perundang-undangan;dan
6. f.memimpin TAPD.
(2)Koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Da.erah se bagai mana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a. paling sedikit melip ti :
1. a.koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; .b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah; dan
2. c.koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dim sud pada ayat (1) koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah ertanggung jawab kepada Bupati.
(5)Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksud pada ayat (1) merupakan terkait deng peran dan fungsi Sekretaris Daerah membantu Kepala Da rah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan peny lenggaraan urusan Pemerintahan Daerah termasuk Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 8

(1)Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
1. a.menyusun dan melaksanakan kebijakan engelolaan Keuangan Daerah;
2. b.menyusun rancangan Perda tentang APBD, ranc gan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Pe da tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. c.melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
4. d.melaksanakan fungsi BUD; dan
5. e.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD s bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d berwenang:
1. a.menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan
2. b.mengesahkan DPA-SKPD;
3. c.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. d.memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum Daerah;
5. e.melaksanakan pemungutan pajak Daerah;
6. f.menetapkan SPD;
7. g.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pembe atas nama Pemerintah Daerah;
8. h.melaksanakan sistem akuntansi dan pelapor Keuangan Daerah;
  1. 1.menyajikan informasi Keuangan Daerah; dan
9. j.melakukan pencatatan dan pengesahan alam hal penerimaan dan pengeluaran Daerah ses ai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tid dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
(3)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada a at (2) PPKD mempunyai kewenangan lain, yaitu :
1. a.mengelola investasi;
2. b.menetapkan anggaran kas;
3. c.melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D d . membuka Rekening Kas Umum Daerah;
4. e.membuka rekening penerimaan;
5. f.membuka rekening pengeluaran; dan
6. g.menyusun laporan keuangan yang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
(4)Dalam hal kewenangan pemungutan pajak Daerah dimaksud pada ayat 2 dipisahkan dari kewena huruf (e), SKPD sesuai dengan ketentuan peratura undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak
(5)Dalam hal kewenangan mengelola investasi dimaksud pada ayat (3) huruf a dipisahkan dari SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perunda dapat melaksanakan pengelolaan investasi. merupakan ebagaimana gan SKPKD perundang aerah. ebagaimana kewenangan g-undangan Pasal 9 ( 1 ) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingku gan SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai kuasa BU .
(2)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan Anggaran Kas;
2. b.menyiapkan SPD;
3. c.menerbitkan SP2D;
4. d.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengel aran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainny yang telah ditunjuk;
5. e.mengusahakan dan mengatur dana yang diper ukan dalarn pelaksanaan APBD;
6. f.menyimpan uang Daerah;
7. g.melaksanakan penempatan uang Daerah dan, mengelola/ menatausahakan investasi;
8. h.melakukan pembayaran berdasarkan permint an PA/KPA atas beban APBD;
9. i.melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah; j . melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daera ; dan
10. k.melakukan penagihan Piutang Daerah.
(4)Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD sebagaima a dimaksud pada ayat ( l ) mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan Anggaran Kas yang dilakuk n dengan menghimpun dan menguji Anggaran Kas yang di usun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD;
2. b.melakukan penyisihan piutang tidak t e rj a g i h dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan ana bergulir yang tidak tertagih atas investasi;
3. c.menyiapkan dokumen pengesahan dan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui Umum Daerah.
(5)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD. Pasal 1 0 Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan be aran jumlah uang yang dikelola, be ban kerja, lokasi, dan/ a tau rent ng kendali.
1. a.menyusun RKA SKPD;
2. b.menyusun DPA SKPD;
3. c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pen eluaran atas beban anggaran belanja;
4. d.melaksanakan anggaran SKPD yang d i p i m p i n n y: ;
5. e.melakukan pengujian atas tagihan dan met erintahkan pembayaran;
6. f.melaksanakan pemungutan retribusi Daerah;
7. g.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama deng n pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. h.menandatangani SPM;
9. i.mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menj di tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; J . menyusun dan menyampaikan laporan keuanga SKPD yang dipimpinnya;
10. k.mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang di impinnya;
  1. 1.menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
11. m.menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; de
12. n.melaksanakan tugas lainnya sesuai dcnga kclcn tuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) epala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:
1. a.menyusun anggaran kas SKPD;
2. b.melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli Daerah;
3. c.menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Da rah;
4. d.menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
5. e.menyusun dokumen permintaan pengesahan pe dapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran D erah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-und ngan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum aerah dan dilakukan pencatatan dan pengesahan Pen rimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut oleh BUD; dan pencatatan ckening Kas
6. f.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
(3)Kepala SKPD selalru PA sebagaimana dimaksud p da ayat ( 1 ) mempunyai wewenang, meliputi:
1. a.menandatangani dokumen permintaan engesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan engeluaran Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-un angan;
2. b.menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hib Daerah;
3. c.menandatangani dokumen Pemberian Bantuan So ial;
4. d.menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang ipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
5. e.menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang m laksanakan wewenang melaksanakan pemungutan pajak aerah, PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) m laksanakan pemungutan pajak Daerah sesuai dengan ketentu peraturan perundang-undangan.
(5)PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelol utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab KPD yang dipimpinnya yang merupakan akibat yang ditim ulkan dari pelaksanaan DPA SKPD. anggaran yai hukum kepada sehingga ketentuan
(6)PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat:
1. a.pekerjaan yang telah selesai pada tahu sebelumnya;
2. b.basil pekerjaan akibat pemberian kesempa penyedia barang/jasa menyelesaikan melampaui tahun anggaran sesuai peraturan perundang-undangan;
3. c.akibat putusan pengadilan yang telah tetap; dan
4. d.kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD dianggarkan pada APBD setiap tahun sam ai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola iutang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat:
1. a.perjanjian atau perikatan;
2. b.berdasarkan ketentuan peraturan perundang-un
3. c.akibat putusan pengadilan yang telah mempun hukum tetap; dan
4. d.piutang lainnya yang menjadi hak SKPD se ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berti dak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentu peraturan perundang-undangan.
(9)PA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) yang b e r t i d a k sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(10)PA bertanggung jawab atas pclaksanaan tugas damn wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat] ( 1 ) kepada Bupati melalui Sekretaris Dacrah.
(11)Berdasarkan pertimbangan beban kcrja, Sekret ris Daerah dapat melimpahkan pada kepala bagian selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan.

Pasal 12

(1)PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya k pada kepala Unit SKPD selaku KPA.
(2)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ada ayat ( berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
(3)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana d i m a k s u d pada ayat ( 1 ) ditetapkan oleh Bupati atas usu! kepala SK D.
(4)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengrluaran alas beban anggaran belanja;
2. b.melaksanakan anggaran Unit SKPD yang d i p i m p i» n y a ;
3. c.melakukan pengujian atas tagihan dan m1 1 11erintahkan pembayaran;
4. d.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama d e n g e n pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. e.melaksanakan pemungutan retribusi Daerah;
6. f.mengawasi pelaksanaan anggaran yang m e n ja d i tanggung jawabnya; dan
7. g.melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai n ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal kewenangan pemungutan pajak Dacrah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, PA dapal f1elimpi.1hkan kewenangannya memungut pajak Dacrah kepada K 'A .
(6)Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA sebagaimana dimaksid pada ayat. (l) menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
(7)Dalam ha! mengadakan ikatan untuk pengadaan barang clan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)KPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) yang] merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu leh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang t gas pejabal pembuat komitmen atau agen pengadaan s e st ta i dengan peraturan perundang-undangan.
(9)Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat k l ·u s u s , KPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mempunyai tu
1. a.menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus
2. b.menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus
3. c.melakukan tindakan yang mengakibatkan peng - luaran atas beban anggaran belanja dan/atau pcngeluaran embiayaan;
4. d.melaksanakan anggaran pada unit organis bersifa t khusus yang dipimpinnya;
5. e.melakukan pengujian atas tagihan dan me erintahkan pembayaran;
6. f.melaksanakan pemungutan retribusi Daerah;
7. g.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama deng n pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. h.menandatangani SPM;
9. i.mengelola utang dan Piutang Daerah yang menj di tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; J. menyusun dan menyampaikan laporan ke angan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
10. k.mengawasi pelaksanaan anggaran pada uni] organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya; I. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;
11. m.menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; clan
12. n.melaksanakan tugas lainnya sesuai denga1 ketentuan peraturan perundang-undangan. ( 1 0 ) Dalam hal KPA sebagaimana dimaksud pa a ayat ( 1 ) berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentu n peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk me gambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah disera kan kepada Unit SKPD selaku KPA. ( 1 1 ) Dalem melaksanakan kewenangan sebagaiman dimaksud pada ayat (4) KPA bertanggung jawab kepada PA. (3] Tugas PPTK dalam membantu tugas dan w e w e n u g PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
13. a.mengendalikan dan melaporkan perkembangan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
14. b.menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksan atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/ s dan anggaran b kegiatan; ayat ( 1 ) , besaran g kendali, kriterianya
15. c.menyiapkan dokumen pengadaan barang/ asa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesu ketentuan peraturan perundang-undangan yang menga. mengena1 pengadaan barang/jasa.
(4)Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaks aan teknis kegiatan/ sub kegiatan sebagaimana dimaksud pa a ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/ sub kegi tan;
2. b.memonitoring dan evaluasi pelaksanaan k giatan/ sub kegiatan; dan
3. c.melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA.
(5)Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan meliputi:
1. a.menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan;
2. b.menyiapkan dokumen administrasi pembay dengan persyaratan yang ditetapkan perundang-undangan;dan
3. c.menyimpan dan menjaga keutuhan sel dokumen pelaksanaan kegiatan.
(6)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang ebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPTK bertanggung jawab epada PA/ KPA.
(7)Dalam hal PPTK sebagaimana dimaksud pad ayat (1) berhalangan sementara sesuai ketentuan perundan -undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan leh PPTK.
(8)PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 PPTK di lingkungan SKPD/Unit SKPD.
(9)Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud pad berdasarkan pertimbangan kompetensi jaba anggaran Kegiatan, beban kerja, lokasi, ren dan/ atau pertimbangan objektif lainnya yang ditetapkan Bupati. (lO)Pertimbangan penetapan PPTK sebagaimana dim sud pada ayat (9) didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fun sinya. ( l l)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merup Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai d ngan tugas dan fungsinya.
(12)Pegawai ASN yang menduduki. jabatan struktural ebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 1 ) merupakan pejabat sat tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/ atau memiliki manajerial dan berintegritas.
(13)Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK cbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manjerial dan berin egritas.
(14)Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang mend ukijabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fung ional umum selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan Bupati.

Pasal 14

ada ayat ( 1 ) ang lingkup ebagaimana elaksanakan

(3)Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenan BLUD.
(4)PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ay t ( 1 ) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai ya g bertugas melakukan pemungutan pajak Daerah dan r e t r i u s i Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluara , dan/atau PPTK. ( l } Kepala SKPD selaku PA menetapkan dimaksud daam Pasal 1 1 ayat ( 1 ) huruf I untuk fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
(2)Pada SKPKD, PPK SKPD sebagaimana dimaksud melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai tugas dan wewenang di SKPKD.
(5)PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mempunya1 tugas:
1. a.melakukan verifikasi SPP-UP, SPP Ganti Uang, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang d ajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
2. b.menyiapkan SPM;
3. c.melakukan verifikasi laporan pertanggungjawab n Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
4. d.melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
5. e.menyusun laporan keuangan SKPD.
(6)Verifikasi oleh PPK SKPD sebagaimana dimaksud ada ayat (5) dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kele gkapan dan keabsahan.
(7)Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPK SKPD melaksanak n tugas dan wewenang lainnya yaitu:
1. a.melakukan verifikasi SPP-UP, SPP Ganti Uang, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang iajukan oleh Bendahara lainnya; pegawai ya g bertugas meningkatkan efektivitas
2. b.melakukan verifikasi surat permintaan pemb yaran atas pengembalian kelebihan pendapatan Daerah d a " bendahara penerimaan; dan
3. c.menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelen kapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-TU dan SPP-LS b serta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
(8)Kepala SKPD dapat menetapkan membantu PPK-SKPD untuk penatausahaan keuangan SKPD.
(2)Penetapan PPK Unit SKPD sebagaimana dimaks didasarkan atas .pertimbangan:
1. a.besaran anggaran yang berlaku untuk bagian di Sekretariat Daerah;
2. b.rentang kendali dan/ atau lokasi;
3. c.dibentuknya unit organisasi bersifat memberikan layanan secara profesional melalu otonomi dalam Pengelolaan Keuangan dan B Daerah serta bidang kepegawaian sesuai dcnga perundang-undangan.
(3)PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud ayat ( I ) mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS b serta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara engeluaran pembantu;
2. b.menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan ISPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara [Pengeluaran pembantu; dan
3. c.melakukan verifikasi laporan pertanggungiawaba Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara [Pengeluaran pembantu.
(4)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan untuk:
1. a.meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pem antu; dan
2. b.meneliti kelengkapan dan keabsaha laporan pertanggungiawaban Bendahara Penerimaan Pe bantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
(5)Selain melaksanakan tugas pada ayat (3) PPK Unit SKPD melaksanakan tugas lainnya meli pu ti:
1. a.melakukan verifikasi surat permintaan pemb yaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah d bendahara penerimaan pembantu/bendahara lainnya; dan
2. b.menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelen kapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS bese bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM. gjawaban dan
(6)PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) pada unit SKPD bersifat khusus mempunyai tugas meliputi:
1. a.melakukan verifikasi SPP-UP, SPP Ganti Uang, PP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang di~jukan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluar Pembantu dan Bendahara lainnya;
2. b.menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelen keabsahan SPP-UP, SPP Ganti Uang, SPP-TU, beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar pen
3. c.menyiapkan SPM;
4. d.melakukan verifikasi laporan pertan Bendahara Penerimaan, Bendahara Bendahara lainnya;
5. e.melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD
6. f.menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.
(7)PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pad ayat ( 1 ) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jaba struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD.
(8)Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai y membantu PPK Unit SKPD.

Pasal 16

Bupati atas usul PPKD mengangkat bendahara pene · aan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka elaksanaan anggaran pada SKPD.

Pasal 17

(1)Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dal memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimp ke Rekening Kas Umum Daerah, menataus mempertanggungjawabkan Pendapatan Daer diterimanya.
(2)Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
1. a.meminta bukti transaksi atas pendapatan y langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah;
2. b.melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan ditetapkan oleh Bupati; Pasal 16, , menyetor an, dan yang bank yang
3. c.meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang dit rima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
4. d.menatausahakan dan mempertang ngjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
5. e.menyiapkan dokumen pembayaran atas engembalian elebihen/pndapatan?erah.
(3)Daam a ~' #eta?k sebagian kewenang#nya kepada KPA, Bupati dapat menetapkan Bendahara Pererimaan (mbantu pada unit kerja SKPD yang bersangkutap.
(4)Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh kepala KPD kepada Bupati melalui PPKD.
(5)Bendahara Penerimaan pembantu pada unit SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan we enang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati
(6)Tugas dan wewenang sesuai dengan lingku penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sediki meliputi:
1. a.menerima, menyimpan dan menyetorkan s ' u m l a h uang dalam rangka pelaksanaan anggaran penda atan daerah pad a SKPD, kecuali un tuk transaksi secara elektronik;
2. b.meminta bukti transaksi atas pendapatan ang diterima langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah;
3. c.melakukan verifikasi dan rekonsiliasi denga bank yang ditetapkan oleh Bupati;
4. d.meneliti kesesuaian antara jumlah uang dengan jumlah yang ditetapkan;
5. e.menatausahakan dan mempertanggungjawabk pendapatan daerah yang diterimanya; dan
6. f.menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
(7)Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan bendahara penerimaan pembantu sebagaim na dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab secara ad inistratif dan fungsional.
(8)Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertanggung jawab secara administratif den an membuat laporan pertanggungjawaban secara admi atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada
(9)Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertanggung jawab secara fungsional dengan me buat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pe erimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BU . (lO)Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana imaksud pada ayat (7) bertanggung jawab secara admini tratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara ad inistratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan ke ada KPA. (ll)Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana di aksud pada ayat (7) bertanggung jawab secara fungsional den an membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional a penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepad Bendahara Penerimaan. Penerimaan elaksanakan
(3)Pegawai yang bertugas membantu Bendahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam tugasnya bertanggungjawab kepada Bendahara Pe

Isi peraturan

Teks172PDFHirarki

Memuat teks peraturan…