DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Belitung Timur pada tahun anggaran 2023 dengan memuat laporan keuangan selama tahun anggaran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; BUPATI BELITUNG TIMUR, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang BUPATI BELITUNG TIMUR PROVINS! KEPULAUANBANGKABELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATENBELITUNG TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2023 ( SALINAN )

13.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 127);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten tang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Rp913.345.884.385,81 (Rp 16.531. 708.226,81)Selisih Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp16.53 l. 708.226,81 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pendapatan setelah Rp896.814.176.159,00 perubahan
2. 2.Realisasi

Pasal 3

Rp153.680.929.458,00 Rp 0,00 pembiayaan netto Rp153.680.929.458,00

c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf a, Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Rp913.345.884.385,81
2. b.Belanja Rp929.775.827.118,94 defisit (Rp 16.429.942.733,13)
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN2023. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBELITUNGTIMUR dan BUPATIBELITUNGTIMUR

Pasal 2

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

Pasal 6

Rpl.682.643.406.406,20 Rp 7.950.634.145,96 Rpl .674.692. 772.260,24 Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a.jumlah asset
b.jumlah kewajiban
c.jumlah ekuitas

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a.saldo anggaran lebih awal Rp153.535.018.028,00
b.penggunaan SALtahun berjalan Rp153.535.018.028,00
c.sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Rp137.250.986.724,87
d.jumlah saldo anggaran lebih akhir Rp137.250.987.724,87

Pasal 4

f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto dengan sejumlah (Rp145.91l.430,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pembiayaan netto Rp153.535.018.028,00 setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp153.680.929.458,00 selisih (Rp 145.911. 430, 00)
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan Rp500.000.000,00 setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp O 100 Selisih Rp500.000. 000, 00
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp354.088.570,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan Rp154.035.018.028,00 setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp153.680.929.458,00 Selisih Rp 354.088.570,00
c.selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah (Rp137.105.075.294,87) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.defisit setelah perubahan (Rp153.535.018.028,00)
2. 2.Realisasi (Rp 16.429.942.733,13) Selisih (Rp137.105.075.294,87)
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp120.573.367.068,06 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran belanja setelah perubahan Rpl.050.349.194.187,00
2. 2.Realisasi Rp 929.775.827.118,94 Selisih Rp 120.573.367 .068,06 Lampiran 1.2 organisasi; Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:
a.Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran 1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g, Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Rpl.674.692. 772.260,24 Rp1.67 4.692. 772.260,24 0,00 0,00 Rp 147.502.430,00 Rp124.812.697.586,40

Pasal 9

Pasal 8

e. d.

Pasal 7

c. d. e. f. g. Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i, per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a.surplus/defisit LO Rp 36.898.915.477,53
b.koreksi nilai persediaan Rp 0,00
c.selisih revaluasi asset Rp 0,00
d.koreksi ekuitas lainnya Rp 9.004.321.854,87
e.dampak akumulatif atas perubahan nilai Rp 0,00 akumulasi penyusutan aset tetap dampak akumulatif atas perubahan nilai Rp amortisasi aset lainnya
g.dampak akumulatif atas perubahan nilai Rp asset lainnya
h.jumlah ekuitas akhir
1. 1.jumlah ekuitas akhir Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:
a.saldo kas daerah per 1 januari 2023 Rp138.460.996.188,75
b.arus kas dari aktivitas operasi Rpl 19.062.427.212,95
c.arus kas dari aktivitas investasi asset (Rp132.858.228.245,30) non keuangan arus kas dari aktivitas pembiayaan saldo kas daerah per 31 Desember Tahun 2023 Rp959.246.420.398, 15 Rp916.908.503.884,54 Rp 42.337.916.513,61 (Rp 4.811.921.833,08) Rp 37.525.994.680,53 (Rp 627.079.203,00) Rp 36.898.915.477,53 jumlah pendapatan jumlah beban surplus/ defisit kegiatan operasional surplus/ defisit kegiatan non operasional surplus/ defisit sebelum pos luar biasa surplus/ defisit pos luar biasa surplus/ defisit LO a. b. Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 11

Rincian APBDmenurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan atas Laporan Keuangan; Daftar rekapitulasi piutang daerah; Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar rekapitulasi aset tetap; Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; Daftar rekapitulasi aset lainnya; Daftar dana cadangan daerah; Daftar kewajiban jangka pendek; Daftar kewajiban jangka panjang; Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha MilikDaerah/Perusahaan Daerah; Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha MilikDaerah/Perusahan Daerah; Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Lampiran XX.2 Lampiran XX.1

t.Lampiran XX Lampiran 1.4
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.LampiranIV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
1. 1.Lampiran IX J. LampiranX
k.Lampiran XI
1. 1.Lampiran XII
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
1. 0.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XIX Lampiran 1.3 TURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINS! BANGKABELITUNG:(3.21/2024) Diundangkan di Manggar pada tanggal 29 Agustus 2024 SEKRETARISDAERAH, KABUPATENBELITUNGTIMUR, ttd MATHURNOVIANSYAH Ditetapkan di Manggar pada tanggal 29 Agustus 2024 BUPATI BELITUNG TIMUR, ttd BURHANUDIN Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…