DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketentuan yang diatur dalam perda ini antara lain asas, tujuan dan prinsip penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah, peserta Jamkesda hak dan kewajiban peserta, pemberi pelayanan kesehatan, penyelenggaraan Jamkesda, kerjasama dan penganggaran dan peran serta masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;

b.bahwa salah satu upaya dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur perlu dilakukan Jaminan Kesehatan Daerah;
a.bahwa setiap orang berhak atas jaminan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan mendapatkan pelayanan kesehatan agar hidup sehat menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur; BUPATI BELITUNGTIMUR, PENYELENGGARAANJAMINANKESEHATANDAERAH TENTANG BUPATI BELITUNGTIMUR PROVINS! KEPULAUANBANGKABELITUNG PERATURAN DAERAHKABUPATENBELITUNG TIMUR NOMOR4 TAHUN2018 SALINAN )( Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. 3.Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENBELITUNG TIMUR Dan BUPATI BELITUNG TIMUR Dengan Persetujuan Bersama

9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
8.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
7.Peratu.ran Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4372);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Menetapkan Jamkesda diselenggarakan dengan prinsip:

a.keterbukaan;
b.kehati-hatian;
c.akuntabilitas; dan
d.portabilitas.

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

Pasal 4

Tujuan Jamkesda adalah untuk memberikan jaminan kesehatan bagi penduduk Daerah agar memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu.

Pasal 3

Jamkesda diselenggarakan berasaskan:

a.kemanusiaan;
b.kemanfataan; dan
c.keadilan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DANPRINSIP

Pasal 2

5.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
6.Jaminan Kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin agar memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak, bersifat pelayanan menyeluruh yang diberikan secara berjenjang dan dengan mutu yang terjamin.
7.Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah sistem jaminan kesehatan yang pembiayaannya, pengorganisasian dan pelayanan kesehatannya ditetapkan oleh Pemerintah.
8.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9.Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
10.Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjutan.
11.Pelayanan Kesehatan bersifat komprehensif adalah pelayanan kesehatan yang terdiri atas pelayanan promotif (peningkatan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan).
12.Identitas penduduk daerah adalah Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA). dan akta kelahiran.

Pasal 8

Setiap peserta Jamkesda berkewajiban:

a.menunjukkan Kartu Identitas Penduduk Daerah; dan
b.mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh penyelenggara Jamkesda sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Setiap peserta Jamkesda berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. BABV HAK DAN KEWAJIBANPESERTA

Pasal 7

( 1) Sasaran kepesertaan Jamkesda adalah Penduduk yang memiliki identitas penduduk Daerah.

(2)Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang belum dan/atau tidak memiliki Jamkesda atau asuransi kesehatan lainnya.
(3)Ketentuan mengenai Tata Cara Kepesertaan Jaminan Kesehatan yang kriterianya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang- undangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PESERTA JAMKESDA

Pasal 6

( 1) Pemerintah Daerah menjamin kesehatan Penduduk Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)Pemerintah Daerah mendukung Program Jarninan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan melalui BPJS Kesehatan.
(3)Penyelenggaraan Jamkesda dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi kesehatan.
(4)Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

BAB III

PENYELENGGARAANJAMINANKESEHATANDAERAH

Pasal 5

(1)Peserta Jamkesda berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang diberikan PPK, kecuali pelayanan kesehatan yang tidak dijamin.
(2)Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas:
1. a.pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencak.up:
  1. 1.administrasi pelayanan;
  2. 2.pelayanan promotif dan preventif;
  3. 3.pelayanan Keluarga Berencana;
  4. 4.pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
  5. 5.tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;
  6. 6.pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
  7. 7.pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama;
  8. 8.pelayanan akomodasi rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi; dan
  9. 9.persalinan normal.
2. b.pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup:
  1. 1.rawat jalan yang meliputi: a) administrasi pelayanan; b) pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis; c) tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis; d) pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; e) pelayanan alat kesehatan implan; f) pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis; BABVII PENYELENGGARAANJAMKESDA

Pasal 10

(1)PPK adalah fasilitas layanan kesehatan milik Pemerintah Daerah atau fasilitas layanan kesehatan yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/ a tau BPJS Kesehatan.
(2)PPKsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.PPK 1;
2. b.PPK 2; dan
3. c.PPK3.
(3)Ketentuan mengenai Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBER!PELAYANANKESEHATAN

Pasal 9

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi:

a.pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku;
b.pelayanan kesehatan yang dilakukan di PPK yang tidak bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, kecuali untuk kasus gawat darurat;
c.pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;
d.kecelakaan lalu Iintas, kecuali kecelakaan lalu lintas tunggal dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang;
e.pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
f.pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
g.pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
h.pelayanan meratakan gigi;
1. 1.gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/ atau alkohol; J. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…