DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup atas perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, perencanaan, penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian, pengawasan oleh Pemerintah Daerah, system informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, pebiayaan, peran serta masyarakat dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, penyidikan, sanksi administrasi dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d.bahwa untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian di daerah secara berkelanjutan, diperlukan kecermatan dalam perencanaan dan penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan yang tersistem;
c.bahwa semakin meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan aktifitas manusia mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmen tasi lahan pertanian pang an yang berpengaruh terhadap daya dukung guna menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah;
b.bahwa lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat di daerah baik dari aspek ekonomis, sosial, dan bahkan aspek religius yang digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran petani dan masyarakat;
a.bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan upaya pemerintah dalam melindungi segenap bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Unclang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; BUPATI BELITUNG TIMUR, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA PERLINDUNGANLAHANPERTANIANPANGANBERKELANJUTAN TENTANG BUPATI BELITUNG TIMUR PROVINS! KEPULAUANBANGKABELITUNG PERATURANDAERAH KABUPATENBELITUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2021 [ SALINAN Mengingat Menimbang
1. 10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 07 /Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedornan Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, fan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Ber·ta Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
2. 11.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ru!g Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bang ,a Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lemba~an Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52); 9. 8. 7. 6. 5. 4. Undang-Undang Nomor 5 Tah~n 2003 tentang P~mbentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, I Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentaJg Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Fahun 2007 I Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pfrlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, I Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 506l . Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indotesia Nomor 5360); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201f tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemb~an Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undanf Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undfng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201$ Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonh1sia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 20 1 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertani Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonJsia Nomor 5279); 3. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
3. 1.Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
4. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. 3.Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
6. 4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. 5.Laban adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi t~nahbeserta segenapfaktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. I
8. 6.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan,I perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambah~n Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang I digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman. I
9. 7.Lahan Pertanian Pangan adalah bidang Lah an yang digunakan untuk usaha pertanian tanama+ Pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan. I
10. 8.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang Laban pertanian yang ditetapkan untuk dilindingi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan Pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan Kedaulatan Pangan Daerah.

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATI BELITUNG TIMUR dan DE"'WANPER\VAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG IMUR Dengan Persetujuan Bersama

12.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilaya' Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembar~ Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Norrlor 19); ,!.'· PanganPerlindungan Lahan Pertanian diselenggarakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.keberlanjutan dan konsisten;
c.keterpaduan; I I sJrkelanj utan Pasal 2 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjjlltan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi Lahan Pertanian Pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola Lahan dan agroekosistem dengan bantuan tekn!logi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan Ketahanan Pangan serta kesejahteraan rakya . Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi I rumah tangga yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. . Intensifikasi Lahan Pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologiftepat gun a, menggunakan sarana produksi bermutu dalam 1'umlah dan waktu yang tepat. Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah peningkatan prod uksi I dengan perluasan areal usaha dan memanfaai.an lahan- lahan yang belum diusahakan. Diversifikasi Pertanian adalah usaha penganf karagaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan pengan karagaman usaha dalam penanganan satu komoditas perta ian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pen lolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal). Alih Fungsi Lahan adalah suatu proses yang disengaja oleh manusia untuk mengubah fungsi Lahan yan~ akibatnya dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestr1'an fungsi Lahan. Pengendalian Alih Fungsi Lahan adalah kegiftan untuk mencegah terjadinya Alih Fungsi Lahan ~lang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi Lahan. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluargd.nya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. ! Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsiU:an Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. : 9. ,~ •. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a.perencanaan; b-. penetapan;
c.pengembangan;
d.pemanfaatan;
e.pembinaan dan pengendalian;
f.pengawasan;
g.sistem informasi;
h.perlindungan dan pemberdayaan petani;
i.pembiayaan; dan
j.peran serta masyarakat.

BAB II

ASAS, MAKSUD,TUJUAN DANRUANGLINGKUP 18.

Pasal 3

d.keterbukaan dan akuntabilitas;
e.kebersamaan dan gotong-royong;
f.partisipatif;
g.keadilan;
h.keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
i.kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
j.keragaman; dan
k.sosial dan budaya.

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengendalikan Alih Fungsi Laban Pertanik Pangan Berkelanjutan guna menjamin ketersediaan Lahah Pertanian Pangan secara berkelanjutan.
(2)Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.melindungi kawasan dan Laban Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
2. b.menjamin tersedianya Laban Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
3. c.mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan Kedaulatan Pangan;
4. d.melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik petani; I
5. e.meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraa~ petani dan masyarakat; I
6. f.meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
7. g.meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
8. h.mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
9. i.mewujudkan revitalisasi pertanian. I
(1)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian menyusun program kegiatan Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelan~utan pada kawasan dan Laban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara sistematis, efektif dan efesien. l
(2)Penyusunan program kegiatan sebagaimana dim I ksud pada ayat ( 1) dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.inventarisasi data;
2. b.koordinasi dengan instansi terkait;
3. c.menampung aspirasi masyarakat; dan
4. d.koordinasi dengan pemerintah provinsi.
(3)Penyusunan program kegiatan sebagaimana dim ksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
(1)Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan Lahan Perta.nian Pangan Berkelanjutan berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pebbangunan jangka menengah daerah, rencana pembangun1~~ tahunan, tata ruang dan rencana kerja Pemerintah Daerah ., I
(2)Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Birkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan telhadap:
1. a.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. b.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
3. c.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutap.
(3)Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukab terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering. I
(4)Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.kebijakan;
2. b.strategi;
3. c.program
4. d.rencana pembiayaan; dan
5. e.evaluasi.
(5)Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Belrkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.rencana jangka panjang disusun untuk wai tu 20(dua puluh) tahun;
2. b.rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima)tahun; dan
3. c.rencanajangka pendek disusun untuk waktu 1 (1atu)tahun. Pasa16

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

( 1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanj utan terdiri dari: ·

a.lahan tanaman padi;
b.lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
c.lahan pertanian hortikultura berkelanjutan; dan
d.lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan.

(2)Luas lahan tanaman padi sebagaimana dimaksudl pada ayat ( 1) huruf a dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. I
(3)Luas lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanju tan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d I dilakukan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 5 (lima) ta un.

Pasal 8

BABIV PENETAPAN

(1)Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan mengusulkan progrfil kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjjtan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan plerencanaan pembangunan Daerah.
(2)Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum musyawarah rencana pembangunan Daerah.
(3)Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat: I
1. a.lokasi dan jumlah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; . b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. c.upaya mempertahankan Lahan Pertani Pangan Berkelanju tan;
3. d.target dan sasaran yang akan dicapai; dan
4. e.pembiayaan.

Pasal 7

a.kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
b.kesediaan petani untuk dijadikan Lahan. Pertalian Pangan Berkelanjutan; dan
c.rencana tata ruang dan tata wilayah Daerah.

(4)Dalam menyusun program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang membid I gi urusan pertanian dibantu oleh tim Perlindungan Lah Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dia ur dengan Peraturan Bupati. Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelan utan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
1. a.pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. b.penetapan Lahan Pertanian Pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau

Pasal 11

Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimak ud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

a.peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
b.peningkatan penyediaan sarana dan prasarana Pertanian beru pa:
1. 1.penyediaan alat mesin pertanian;
2. 2.pengembangan jalan usaha tani dan jalan produksi pertanian; dan
3. 3.meningkatkan kualitas mutu hasil pertanian;
c.peningkatan kualitas benih dan/ atau bibit melalui:
1. 1.penyediaan bibit unggul;
2. 2.penyediaan kebun induk; dan
3. 3.pengembangan seed centre (pusat perbenihan);
d.pendiversifikasian tanaman pangan;
e.pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
f.pengembangan irigasi;
g.pemanfaatan teknologi pertanian;
h.pengembangan inovasi pertanian;
i.penyuluhan pertanian; dan/atau
j.jaminan akses permodalan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengembanga~ terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui ++ Laban Pangan.
(2)Optimalisasi Lahan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.Intensifikasi Lahan; dan
2. b.Ekstensifikasi Lahan. BABV PENGEMBANGAN
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi dan uas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(1)Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan her ,ewajiban: a.memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukanJya; b.menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah; l-
1. e.mencegah kerusakan Lahan dan Pertaniah Pangan I Berkelanjutan; , d.memelihara kelestarian lingkungan; dan
2. e.mencegah kerusakan irigasi.
(2)Pemanfaatan Laban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan cara: I
1. a.menanam tanaman Pertanian Pangan semusim pada Lahan beririgasi dan Laban tadah hujan; I
2. b.membudidayakan perikanan darat pada Laban kering;
3. c.membudidayakan peternakan pada Lahan kering;ldan/atau
4. d.membudidayakan tanaman perkebunan pada Laban kering.
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) birlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan , erundang- undangan.

Pasal 14

(1)Pemanfaatan Laban Pertanian Pangan Beikelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
(2)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap p1 laksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi:
1. a.perlindungan sumber daya Lahan dan air;
2. b.pelestarian sumber daya Laban dan air;
3. c.pengelolaan kualitas Lahan dan air; dan
4. d.pengendalian pencemaran. . (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaiman dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan.
5. a.pola tanam;
6. b.tumpang sari; dan/atau
7. c.sistem pertanian terpadu.

BAB VI

PEMANFAATAN Diversifikasi tanaman pangan sebagaimana dimaksud alam Pasal 10 huruf d dilakukan dengan cara:

Pasal 12

c.pengalihanfungsi lahan nonpertanian pangan men·adi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 18

( 11 lnsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap; dan/atau kelompok tani, berupa: . I

a.keringanan pajak bumi dan bangunan; ;
b.pengembangan infrastruktur pertanian;
c.pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
d.kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
e.fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertaniai!;
f.jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik; dan / a tau
g.penghargaan bagi petani berprestasi. (2:1 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denga11Peraturan Bupati. Pengendalian Lahan Pertanian Pangan BeJkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) melaluf
a.pemberian insentif; dan/atau
b.pengendalian alih fungsi.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…