DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Mengubah ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 9 tentang tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; mengubah ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) pada Pasal 13 tentang pengaturan rumah negara bagi pimpinan dan anggota DPRD; mengubah Pasal 14 tentang pelarangan pemindahtanganan rumah negara dan perlengkapannya; mengubah Pasal 15 ayat (1) tentang kendaraan perorangan dinas bagi pimpinan DPRD; mengubah Pasal 16 tentang mekanisme pemberian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD; mengubah Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tentang besaran tunjangan transportasi; dan mengubah Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) tentang uang jasa pengabdian kepada pimpinan atau anggota DPRD.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

a.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; BUPATI BELITUNG TIMUR, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2024 BUPATI BELITUNG TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG ( SALINAN
1. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 201 7 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 77), diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURANDAERAHTENTANGPERUBAHANATASPERATURAN DAERAHNOMOR7 TAHUN2017 TENTANGHAKKEUANGANDAN ADMINISTRATIFPIMPINANDANANGGOTADPRD. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATIBELITUNGTIMUR dan DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATENBELITUNGTIMUR Dengan Persetujuan Bersama
4. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 7);
5. 7.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 77); ( 1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Ru.mah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRDsesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

2.Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat

(7)Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian; dan
4. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan perorangan dinas; dan
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi.
  1. 1.Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

{ 1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas yang disediakan sebagaimana cli.maksud dalam Pasal 13 tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan.

Pasal 14

3.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana cli.maksudpada ayat ( 1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
(5)Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
(6)Dalam hal Anggota DPRDyang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya.
(5)Pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi kepada Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya.
(3)Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya.
(2)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
(1)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 15

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kendaraan perorangan dinas yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud clalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 18

6.Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Rumah negara clan perlengkapannya serta kenclaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 16

5.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(9)Bagi Pimpinan clan/ atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
(8)Bagi Pimpinan clan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati pada Daerah yang sama ticlak diberikan tunjangan perumahan.
(6)Tanggal 1 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) merupakan hari libur, maka tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diterima pada hari kerja berikutnya.
(7)Bagi suami dan/ atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
(1)Pimpinan atau Anggota DPRDyang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa pengabdian.
(2)Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa jabatan Pimpinan dan AnggotaDPRD,dengan ketentuan:
1. a.masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
2. b.masa jabatan sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
3. c.masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;

Pasal 20

7.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Besaran tunjangan transportasi dihitung oleh Pernerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 tahun.
(3)Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas.
(4)Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRDtidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRDProvinsi.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. TORAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINS! ANOKA BELITUNG: (4.32/2024). LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHON 2024 NOMOR 4 Diundangkan di Manggar pada tanggal 23 September 2024 SEKRETARIATDAERAH KABUPATENBELITUNG TIMUR, ttd MATHUR NOVIANSYAH Ditetapkan di Manggar pada tanggal 23 September 2024 BUPATI BELITUNG TIMUR, ttd BURHANUDIN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
1. d.masajabatan sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
2. e.masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uangjasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
(3)Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uangjasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
(4)Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak. diberikan uangjasa pengabdian. II. PASALDEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 9

Ayat (1) Cukupjelas Ayat (2) Hurufa Cukup jelas. Hurufb Yang dimaksud dengan "kendaraan perorangan dinas" adalah barang milik negara/ daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya. I. UMUM Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, DPRD dan Bupati memiliki hubungan kerja kemitraan yang sejajar sehingga diharapkan terjalin hubungan yang baik, harmonis, sating bersinergi melaksanakan pembangunan di daerah secara profesional guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Seiring dinamika perkembangan terkait pengaturan tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan penyelarasan berdasarkan peraturan pemerintah tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 201 7 Ten tang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Materi muatan yang diselaraskan dalam Perubahan atas Peraturan Daerah ini antara lain kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Pimpinan DPRD, pemindahtanganan kendaraan perorangan dinas yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah, dan pembatasan jangka waktu pengembalian rumah negara dan kendaraan perorangan dinas. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH Angka 5

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "tidak dapat diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan" adalah bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, begitu pula sebalik:nya. Angka 4

Pasal 15

Cukup jelas. Angka 3

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…