DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu diakomodir beberapa kebutuhan dalam pengelolaan barang milik daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dibutuhkan penyelarasan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diubah; SALINAN SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Beliltung (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Peorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR dan BUPATI BELITUNG TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3.Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
9.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10.Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
11.Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah adalah Bupati selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman Barang Milik Daerah.
12.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
13.Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
14.Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
15.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada pengguna barang.
16.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
17.Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
18.Pengurus Barang Pengguna adalah aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
19.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
20.Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
21.Pengurus Barang Pembantu adalah aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
22.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
23.Rumah Daerah adalah rumah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang ditempati oleh Pejabat tertentu atau pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
24.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
25.Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
26.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa.
27.Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman Barang Milik Daerah dari gudang ke unit kerja pemakai.
28.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
29.Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang Milik Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
30.Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan Barang Milik Daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.
31.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
32.Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
33.Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya atau pemerintah desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati Belitung Timur.
34.Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
35.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasiltasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
36.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
37.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
39.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
40.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
41.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat, antara Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lain, antara pemerintah daerah lain kepada Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
42.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimilik negara.
43.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
44.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
45.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
47.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
48.Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh Barang Milik Daerah.
49.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
50.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
51.Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.
52.Standarisasi Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
53.Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf e dan huruf f, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Barang Milik Daerah meliputi:
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
2. b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. e.barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; atau
6. f.barang yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.
  1. 3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwewenang dan bertanggungjawab:

a.menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
b.menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
e.mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
f.menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya; dan
g.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah selain Pemanfaatan dalam bentuk Sewa pada Pengguna Barang.
1. 4.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab:

a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
c.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
d.mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
e.mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.
1. 5.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pejabat Penatausahaan Barang berwenang dan bertanggung jawab:

a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang;
b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang;
c.memberikan pertimbangan pada Pengelola Barang atas pengajuan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
d.memberikan pertimbangan pada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
e.memberikan pertimbangan pada Pengelola Barang atas pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi Barang Milik Daerah;
g.melakukan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang;
h.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
i.membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Barang Milik Daerah;
j.menyusun laporan Barang Milik Daerah; dan
k.pusat informasi Barang Milik Daerah.
1. 6.Ketentuan ayat (5) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/Unit Kerja serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada.
(2)Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan Barang Milik Daerah.
(3)Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi SKPD/Unit Kerja dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative), pemeliharaan (maintenance) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.
(4)Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada:
1. a.standar barang;
2. b.standar kebutuhan; dan/atau
3. c.standar harga.
(5)Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b disusun oleh SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah dengan melibatkan SKPD teknis terkait dan ditetapkan oleh Bupati.
(6)Penetapan standar kebutuhan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.
(7)Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Bupati dapat melimpahkan kewenangan penetapan status Penggunaan atas Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang.
(2)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati.

9.Ketentuan ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) Pasal 33 diubah serta Pasal 33 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (11) sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Barang Milik Daerah dapat disewakan kepada Pihak Lain.
(2)Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(3)Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
1. a.kerja sama infrastruktur;
2. b.kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
3. c.ditentukan lain dalam undang-undang.
(4)Formula tarif/besaran Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan diatur dengan Peraturan Daerah.
(5)Besaran Sewa atas Barang Milik Daerah untuk kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.
(6)Formula tarif/besaran Sewa Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(7)Sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian, paling sedikit memuat:
1. a.dasar perjanjian;
2. b.para pihak yang terikat dalam perjanjian;
3. c.jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu;
4. d.tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa;
5. e.peruntukan Sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;
6. f.hak dan kewajiban para pihak; dan
7. g.hal lain yang dianggap perlu.
(8)Hasil Sewa Barang Milik Daerah merupakan penerimaan Daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum Daerah.
(9)Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa Barang Milik Daerah.
(10)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), penyetoran uang Sewa Barang Milik Daerah dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang atas:
1. a.Sewa untuk kerja sama infrastruktur; dan/atau
2. b.Sewa untuk Barang Milik Daerah dengan karakteristik/sifat khusus.
  1. 10.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dilaksanakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.
(2)Pinjam Pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan:
1. a.pemerintah pusat;
2. b.pemerintah daerah lain; atau
3. c.pemerintah desa.
(3)Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(4)Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
1. a.para pihak yang terikat dalam perjanjian;
2. b.dasar perjanjian;
3. c.identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian;
4. d.jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
5. e.tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
6. f.hak dan kewajiban para pihak; dan
7. g.persyaratan lain yang dianggap perlu.
(5)Pinjam pakai sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

11.Ketentuan ayat (1) huruf b dan huruf c, ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 37 diubah, serta di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 37 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 21

Pasal 24

Pasal 33

Pasal 34

Dasar hukum (5)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 21

Pasal 24

Pasal 33

Pasal 34

Dasar hukum (5)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015