DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan zakat. Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Terdapat 12 bab, yang secara berurutan berisi tentang Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan, Baznas Kabupaten; Obyek Zakat; Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Sanksi Administratif; Larangan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Zakat, Infak dan Sedekah juga merupakan sumber dana yang potensial untuk membangun kepentingan umat jika dikelola dengan tepat dan profesional;
c.bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan, pelayanan dan pengawasan, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakatnya perlu dibentuk peraturan daerah tentang pengelolaan zakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 7). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR dan BUPATI BELITUNG TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
4.Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pada Kementerian Agama.
7.Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
8.Nishab adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar’i (agama) untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya.
9.Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
10.Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
11.Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
12.Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
13.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
14.Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
15.Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
16.Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
17.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
18.Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.
19.Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
20.Munfiq adalah orang yang memberikan infaq.
21.Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
22.Mushodiq adalah orang yang mengeluarkan sedekah.
23.Aghniya' adalah orang yang kaya atau mempunyai harta lebih dari cukup.
24.Fakir adalah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga dan tidak mempunyai kekayaan dan usaha sehingga sangat perlu ditolong keperluannya.
25.Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup minimal sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Zakat berasaskan:

a.syariat Islam;
b.amanah;
c.kemanfaatan;
d.keadilan;
e.kepastian hukum;
f.terintegrasi; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan:

a.meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan Zakat; dan
b.meningkatkan manfaat Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BAB III

BAZNAS KABUPATEN

Pasal 4

(1)Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten dibentuk BAZNAS Kabupaten.
(2)BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
(3)BAZNAS Kabupaten bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah.
(4)BAZNAS Kabupaten melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
(5)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten berwenang untuk membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan perusahaan swasta serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, desa/ kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
(2)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
(3)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
(4)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
(5)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil.
(6)Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Pasal 6

Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

a.warga negara Indonesia;
b.beragama Islam;
c.bertakwa kepada Allah SWT;
d.berahlak mulia;
e.berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
f.sehat jasmani dan rohani;
g.tidak menjadi anggota partai politik; dan
h.memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat dan tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 7

(1)Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
(2)Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 8

Pengurus BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila:

a.meninggal dunia;
b.habis masa jabatan;
c.mengundurkan diri;
d.tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
e.tidak memenuhi syarat lagi sebagi pengurus.

Pasal 9

(1)Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), BAZNAS Kabupaten wajib:
1. a.melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten;
2. b.melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur dan instansi terkait di tingkat kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
3. c.melaporkan dan mempertanggunjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi, Bupati, dan DPRD.
(2)Sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun, harus diadakan audit terhadap pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten.
(3)Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.audit yang dilakukan oleh BAZNAS dan/atau Kementerian Agama; dan/atau;
2. b.audit yang dilakukan oleh akuntan publik dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang audit.

Pasal 10

Masa jabatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…