DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan · Pasal 320 ayat ( 1} Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7;

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); BUPATI BELITUNGTIMUR, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA Mengingat Menimbang BUPATIBELITUNGTIMUR PROVINS! KEPULAUANBANGKABELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATENBELITUNGTIMUR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJADAERAH TAHUN ANGGARAN2017 SALIN AN ](
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 51);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 58); Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf a,Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Rp 738.225.627. 778,63
2. b.Belanja dan Transfer Rp 710.661.361.410,18 Surplus Rp 27.564.266.318,45

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUNANGGARAN2017. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATENBELITUNGTIMUR dan BUPATIBELITUNGTIMUR

12.Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 48) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 18);
13.Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 45);

f.selisih anggaran dengan realiasi pembiayaan netto sejumlah Rp (1.696.571.731,73)dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp 45.895.293.077,13
2. 2.Realisasi Rp 44.198.721.345,40 Selisih Rp ( 1.696.571.731,73)
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp (1.001.094.760,27)dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 1.094.760,27
2. 2.realisasi Rp 0,00 Selisih Rp (1.094.760,27)
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp (1.697.666.492,00)dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 45.896.387 .837,40
2. 2.realisasi Rp 44.198.721.345.40 Selisih Rp (1.697.666.492,00)
c.selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (73.459.559.395,58)dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.(defisit}setelah perubahan Rp (45.895.293.077,13)
2. 2.realisasi Rp 27.564.266.318,45 Selisih Rp (73.459.559.395,58)
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp (83.899.838.935,62) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran belanja setelah perubahan Rp 794.561.200.345,80
2. 2.Realisasi Rp 710.661.361.410.18 Selisih Rp (83.899.838.935,62) Uraian laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut:
a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (10.440.279.540,04.) dengan rincian sebagai berikut;
1. 1.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 748.665. 907 .268,67
2. 2.Realisasi Rp 738.225.627. 728,63 Selisih Rp (10.440.279.540,04.)

Pasal 3

Rp 44.198.721.345,40 Rp 0,00 Rp 44.198. 721.345,40

c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran
3. 3.Pembiayaan Netto Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:
a.Ekuitas Awai Rp 1.467.159.728.562,91
b.Surplus/Defisit LO Rp (108.427.433.692,98}
c.Koreksi Nilai Persediaan Rp 123.099.501,00
d.Selisih Revaluasi Aset Rp 2.663.696.800,00
e.Koreksi Ekuitas Lainnya Rp 13.758.603.366,87
f.Jumlah Ekuitas Akhir Rp 1.375.277.694.537,80

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e,untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a.saldo kas awal per 1 Januari 2017 Rp 32.243.440.619,82
b.arus kas dari aktivitas operasi Rp 137.119.059.458,72
c.arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan Rp (104.645.276.262,50)
d.arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp (2.114.336.397,00)
e.arus kas dari aktivitas non anggaran Rp O
f.saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2017 Rp 54.631.931.857,87

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d,per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a.jumlah Pendapatan Rp 738.869.486.640,60
b.jumlah Behan Rp 739.729.463.547,18
c.Surplus defisit kegiatan Operasinal Rp (859.976.906,58)
d.Surplus Defisit kegiatan Non operasional Rp 532.262.000,00
e.Surplus Defisit Pos Luar Biasa Rp (108.099.718.786,40)
f.Surplus/Defisit LO Rp (108.427.433.692,98)

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c,per 31 Desember Tahun 201 7 sebagai berikut:

a.jumlah aset Rp 1.379.732.522.494,36
b.jumlah kewajiban Rp 4.454.827.956,56
c.jumlah ekuitas Rp 1.375.277.694.537,80

Pasal 5

Laporan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 42.085.387 .837 ,40
b.Penggunaan Sal Tahun Berjalan Rp 42.085.387 .837 ,40
c.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp 71.762.987.663,85
d.Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 71.762.987.663,85

Pasal 4

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, dan kegatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan Modal (investasi) daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Daftar dana cadangan daerah; dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Neraca; Laporan Arus Kas; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Perubahan Ekuitas; Catatan atas laporan keuangan; dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah. Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi Laporan Realisasi Anggaran Lampiran 1.10 Lampiran 1.11

b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran v
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII Lampiran I.9 Lampiran 1.8 Lampiran 1.5 Lampiran 1.6 Lampiran 1.7 Lampiran 1.4 La.mpiran 1.3 Lampiran l.2 Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:
a.Lampiran I Lampiran I. I

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g, Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

v ..w..~~DI RINURSYAH, SH 0529 201001 1 014 NO PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINS! KEPULAUANBANGKABELITUNG: (5.5/2018). LEMBARANDAERAHKABUPATENBELITUNG TIMURTAHUN2018 NOMOR 5 s . Diundangkan di Manggar pada tanggal 28 Agustus 2018 SEKRETARISDAERAH, KABUPATENBELITUNG TIMUR, ttd IKHWANFAHROZI Ditetapkan di Manggar pada tanggal 28 Agustus 2018 BUPATI BELlTUNG TIMUR, ttd YUSLIH IHZA Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabu paten Belitung Timur.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2020