DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengubah Pasal 4, Pasal 12, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 50, dan Pasal 70, dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan kepala desa antar waktu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pem.ilihan Kepala Desa;
a.bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 128/PUU-XIII/2015 serta untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu diubah; Menimbang BUPATI BELITUNGTIMUR, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATI BELITUNGTIMUR PROVINS!KEPULAUANBANGKABELITUNG PERATURANDAERAHKABUPATENBELITUNGTIMUR NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHANATAS PERATURAN DAERAH KABUPATENBELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANGPEMILIHAN KEPALA DESA I SALINAN BUPATI BELITUNG TIMUR dan DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENBELITUNG TIMUR Dengan Persetujuan Bersama

Mengingat

9.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 30);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l 4 Nomor 12~, Tambahan Lernbaran Neg~g g5~~) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
7.Peraturan Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Pasal 12 Panitia Pemilihan Kabupaten mempunyai tugas meliputi:

a.merencanakan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan; c.

Menetapkan

menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
e.menyampaian surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
1. 2.Ketentuan dalam Pasal 12 huruf g dan huruf h diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

(1)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan mengidentifikasi desa berdasarkan waktu habis masa jabatan Kepala Desa dan melakukan pengelompokan paling banyak 3 (tiga) gelombang untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalamjangka waktu 6 (enam) tahun.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan paling banyak 3 {tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pasal 4

1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur N9m9r l Q Tahun 20 l 5 t~ntgng PemilWgJ} Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 30) diubah sebagai berikut:

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHANKEPALADESA. Menetapkan

(1)Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan, sebagai berik:ut:
1. a.warga Negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. g.dihapus
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  1. 1.tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; J. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. k.berbadan sehat; clan
  1. 1.tidak pemah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang meliputi:
1. a.fotocopy ijasah yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
2. b.salinan Akta Kelahiran atau Alda Kenal Lahir;
3. c.surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah dan surat Keterangan Bebas dari Narkoba;
4. d.surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
5. e.daftar riwayat hidup;
6. f.surat pemyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa diatas kertas bermaterai cukup;
7. g.fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

Pasal 30

3.Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf m, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:
5.Ketentuan dalam Pasal 50 huruf a diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

a.surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pembantu Pemungutan Suara (PPPS} di clap Tempat Pemungutan Suara (TPS);
b.tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segiempat yang memuat satu calon; atau
c.tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
d.tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kota segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
e.tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon. ( 1) Dalam hal calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua), Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari.

(2)Dalam hal calon yang memenuhi syarat tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakuk.an pembatalan proses pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
(3)Dalam hal calon yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:
1. a.ujian akademis;
2. b.tingkat pendidikan;
3. c.memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
4. d.usia termuda; dan/atau
5. e.persyaratan lain yang ditetapk.an dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

4.Ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut: 1.

h.pas photo berwarna ukuran 4x6 cm; surat pernyataan kebenaran data yang disampaikan dan bersedia dituntut dimuka peradilan; dan surat pernyataan siap menerima clan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggungjawab diatas kertas bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. . J.

Pasal 70

(1)Dalam hal Kepala Desa berhenti dan sisa masa Jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun, dipilih Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawah Desa.
(2)Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
(3)Penjabat Kepala Desa sebagaimana climaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
(4)Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa An tar Waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
  1. 1.pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalamjangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
  2. 2.pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
  3. 3.pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak cliajukan oleh Panitia Pemilihan;
  4. 4.pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
  5. 5.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
  6. 6.penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
2. b.Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
  1. 1.penyelenggaraan musyawarah Desa clipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pernilihan;
  2. 6.Ketentuan dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:
  3. 2.pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  4. 3.pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
  5. 4.peserta musyawarah Desa melibatkan unsur masyarakat Desa yang berasal dari: a) tokoh adat; b) tokoh agama; c) tokoh masyarakat; d) tokoh pendidikan; e) perwakilan kelompok tani; t) perwakilan kelompok nelayan; g) perwakilan kelompok perajin; h) perwakilan kelompok perempuan; i) perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; j) perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau k) unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
  6. 5.unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun; 6, pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa;
  7. 7.jumlah peserta musyawarah Desa dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk. yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD;
  8. 8.pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
  9. 9.pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
  10. 10.pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Des a oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
  11. 11.penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan SUHARMAN, S NIP 19750331 2006 ~ 1 005 Salinan sesuai dengan aslinyf KEPALA GIAN HUKUM, b LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR PROVINS! KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5.5/2020) IKHWAN FAHROZl Ttd Diundangkan di Manggar pada tanggal 10 Juni 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, YUSLIH IHZA Ditetapkan di Manggar pada tanggal 9 Juni 2020 BUPATI BELITUNG TIMUR, ttd Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur. Pasal II
  12. 12.pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAHKABUPATEN BELITUNG TIMURNOMOR82 I. UMUM Dalam rangka melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 128/PUU-XII/2015, dimana ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa dinyata.kan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Serta melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 ten tang pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 65 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa dan penyesuaian dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa perlu diubah, II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukupjelas Pasal II Cukupjelas PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATEN BELITUNGTIMUR NOMOR5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAH KABUPATENBELITUNGTIMUR NOMOR 10 TAHUN2015 TENTANGPEMILIHANKEPALADESA '

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…