DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, bentuk dan kriteria inovasi daerah, pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah, uji coba, penerapan, penilaian dan pemberian penghargaan, diseminasi dan pemanfaatan inovasi daerah, informasi dan pembiayaan, tim pengembangan inovasi daerah yang dibentuk oleh Bupati, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa inovasi daerah merupakan sarana bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan dan pernbangunan daerah yang lebih produktif, inovatif, efisien dan efektif sehingga mempercepat kemajuan, kemandirian, kesejahterat dan daya saing Daerah;
c.bahwa dalam rangka mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi daerah diperlukan pedoman sebagai landasan arah pengaturan bagi para pemangku kepentingan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu enetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;
a.bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan =: masyarakat perlu memacu kreativitas daer h dengan melakukan inovasi; BUPATI BELITUNG TIMUR, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA INOVASI DAERAH TENTANG BUPATI BELITUNG TIMUR PROVINS! KEPULAUAN BANGKABELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2021 ( SALINAN Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATIBELITUNGTIMUR dan DEWANPERWAKILANRAKYAT DAE~AH KABUPATENBELITUNG IMUR Dengan Persetujuan Bersama

7.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Norn r 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peran kat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lemba an Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagai ana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratu an Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2 20 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupa en Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembe tukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belit ng Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur hun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupat n Belitung Timur Nomor 80); I·
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentan · Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republjk Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang P merintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemba an Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 ten ang lnovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 6123); Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas embantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia ebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Nega a Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupa en Belitung Timur.
4.Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutn a disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daera Kabupaten Belitung Timur.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disi gkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Beli ung Timur.
8.Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembanga , dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi ya g telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
9.lnovasi Daerah adalah semua bentuk pembaha uan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
10.Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut keseluruhan proses dalam suatu sist untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan tar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga ya g memiliki tugas dan fungsi di bidang penelitian pengembang n, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia saha, dan masyarakat di Daerah.
11.Ilmu pengetahuan dan teknologi yang selanjut ya disebut IPTEK adalah suatu sumber informasi y ng dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang dibidang teknologi.
12.Teknologi adalah cara atau metode serta proses tau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaat n berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan pening atan mutu kehidupan manusia.
13.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemeri ahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pela sanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan pe yelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyaraka .
14.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkai n kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelay an sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi s tiap warga negara dan penduduk atas . barang atau jas dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pe yelenggara Pelayanan Pu blik. n Urusan Perwakilan
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggar Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dew Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.peningkatan efisiensi;
b.perbaikan efektivitas;
c.perbaikan kualitas pelayanan;
d.tidak menimbulkan konflik kepentingan;
e.berorientasi kepada kepentingan umum;
f.dilakukan secara terbuka;
g.memenuhi nilai kepatutan;

Pasal 3

(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud p sasaran Inovasi Daerah diarahkan pada: a terwujudnya peningkatan kesejahteraan asyarakat disegala bidang melalui pengembangan kebijakan, program dan kegiatan yang inovatif di Daerah;
1. b.terwujudnya peningkatan pelayanan pu blik, pemberdayaan dan peran serta masya akat dan peningkatan daya saing Daerah;
2. c.peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerin h Daerah melalui pengembangan SIDa; dan
3. d.perumusan altematif solusi permasalahan-pe masalahan strategis Daerah.
(1)Inovasi Daerah bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kinerja penyelenggaraan Daerah;
2. b.mewujudkan penyelenggaraaan Pemerintah aerah yang efektif dan efisien, berbasis pada IPTEK,serta erorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat dan p erintahan Daerah; dan
3. c.mempercepat terwujudnya visi dan misi ser a program pembangunan Daerah.

Pasal 2

15.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan · Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pa a Instansi Pemerintah.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggaral an Urusan Pemerintahan dalam negeri. 1 7. Badan adalah PD yang menyelenggarak urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembanga .
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan an Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
19.Diseminasi adalah penyebarluasan ide/gagasan atau suatu kegiatan penyebarluasan ide/gagasan tentang i ovasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu gar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, men rima, dan akhimya memanfaatkan informasi tersebut. Inovasi Daerah memiliki kriteria sebagai berikut:

a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
b.memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyaraka ;
c.tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pemb asan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 6

(3)Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud da am Pasal 4 huruf c merupakan segala bentuk inov si dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. alam Pasal pelayanan pemberian an bentuk
(2)Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud 4 huruf b merupakan inovasi dalam penyedia kepada masyarakat yang meliputi proses pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis barang/ jasa pu blik.
(1)Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah s bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan in vasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah y ng meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

Pasal 5

lnovasi Daerah berben tu k:

a.inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
b.inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
c.Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan P merintahan yang menjadi kewenangan Daerah. untuk

Pasal 4

h.dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tida kepentingan diri sendiri;
1. 1.perlindungan hukum;
j.koordinasi dan kerjasama; dan
k.sistematik.

(3)U sulan inisiatif lnovasi Daerah yang berasal dari AS N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( ) huruf c disampaikan kepada kepala PD yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
(2)U sulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal d ri anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak d am rapat paripurna DPRD. ( l) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal ari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( ) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu pihak ya g ditunjuk oleh Bupati.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERA

Pasal 8

(3} Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2)disampaikan kepada Badan.
(2)U sulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dim sud pada ayat ( 1) dilengkapi dengan proposal Inovasi D erah yang sekurang-kurangnya memuat: a bentuk lnovasi Daerah;
1. b.rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
2. c.tujuan lnovasi Daerah; d manfaat yang diperoleh;
3. e.waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
4. f.anggaran jika diperlukan. ( 1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari: a Bupati;
5. b.anggota DPRD;
6. c.ASN;
7. d.PD;
8. e.BUMD; dan
9. f.anggota masyarakat.

Pasal 7

d.merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi ewenangan Daerah; dan
e.dapat direplikasi.

(3)Keputusan Bupati tentang penetapan Inisiatif lno si Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang kurangnya memuat: a bentuk Inovasi Daerah;
1. b.PD yang menjadi pelaksana;
2. c.rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok peru ahan yang akan dilakukan; d tujuan Inovasi Daerah; e manfaat yang diperoleh; f waktu uji coba lnovasi Daerah; dan g anggaran jika diperlukan.
(2)Penunjukan usulan Inovasi Daerah yang la ak untuk dilakukan uji coba sebagaimana dimaksud pa ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(1)Usulan Inovasi Daerah yang dinyatakan layak b rdasarkan basil pembahasan, verifikasi dan evaluasi s bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditunjuk untuk dilakukan uji coba.

BAB III

PENGUSULANDAN PENETAPANINISIATIFINOVASIDAERAH

Pasal 11

Bagian Kedua Penetapan lnisiatif Inovasi Daerah Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan inisi tif lnovasi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(3)Badan melakukan evaluasi terhadap proposal lno asi Daerah inisiatif ASN, pegawai BUMD, PD, BUMD, d anggota masyarakat.
(2)Sadan melakukan verifikasi kesesuaian propo al Inovasi Daerah inisiatif anggota DPRD dengan kriteria Ino asi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(1)Tim independen melakukan pembahasan terhad p proposal Inovasi Daerah inisiatif Bupati.

Pasal 9

(5)Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal d ri anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasa 7 huruf f disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupa . dari PD uruf d dan
(1)huruf e
(4)Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 aya disampaikan kepada Badan. (1:, Inovasi Daerah yang melalui tahap uji coba se agaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diterap an dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…