DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, ruang lingkup, pelaksana layanan informasi publik yang terdiri dari badan publik, kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi, DDIP, RPID, SIDP, LLID, SOP PPID. Selain itu juga mengatur tentang PPID Desa, hak, kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik, informasi yang wajib disediakan, diumumkan dan dikecualikan, mekanisme permohonan informasi dan dokumentasi, komisi informasi daerah, keberatan dan sengketa informasi, pendanaan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa layanan informasi yang berkualitas di daerah diperlukan guna memberikan kepastian bagi masyarakat dan badan publik dalam penyelenggaraan layanan Inf ormasi yang prof esional, terbuka, beretika, a. dan nondiskriminasi;
c.bahwa dalam rangka mewujudkan layanan informasi publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, diperlukan pedoman yang memberikan arahan untuk melaksanakan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan Informasi di daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi /Kepulauan Bangka Belitung (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 200 Keterbukaan lnformasi Publik (Lembar Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten g Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia T un 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No or 5587), sebagaimana telah beberapa sebagaim a telah diubah terakhir dengan dengan Und g-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 N mor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 20 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 T tentang Keterbukaan lnformasi Publik Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5149);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 T tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam egeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informa · Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komun kasi dan lnformatika (Berita Negara Republik Indon sia Tahun 2019 Nomor 1026);
10.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 T un 2017 tentang Pengklafikasian Informasi Puhl k (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No or 429);
11.Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 T un 2018 tentang Standar Layanan lnformasi Pu lik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 18 Nomor 1899);
12.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 T tentang Standar Layanan lnformasi Pub ik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No or 741);

Pasal 1

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBELITUNG IMUR dan BUPATI BELITUNG TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG KETERBUKAAN I FORMASI PUBLIK. BABI KETENTUANUMUM Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud den an:

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah bupaten Belitung Timur.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah d Dewan Perwakilan rakyat Daerah menurut asas ot nomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otono · seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaks d dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang s lanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakil rakyat daerah yang berkedudukan sebag unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Belitung Timur.
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitun Timur.
8.lnforrnasi Daerah adalah keterangan, p rnyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengand g nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, an dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan format sesuai dengan perkembangan teknologi info asi dan komunikasi secara elektronik ataupun non el ktronik.
9.Dokumentasi adalah pengumpulan, p ngolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, dat , gambar, dan suara untuk bahan informasi publik. 10_. Informasi Publik adalah informasi yang · asilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau dite ima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Bad Publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan p rundang- undangan serta informasi lain yang berkai dengan kepentingan publik.
11.lnformasi Publik Desa adalah inform si yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dan/ atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkai dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pe aksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyar tan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. I
12.Data Pribadi adalah data perseorangan tert ntu yang disimpan, dirawat, dan dijaga keben serta dilindungi kerahasiaannya.
13.Badan Publik adalah lembaga eksekutif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi pokoknya berkaitan dengan penyelenggar negara, yang sebagian atau seluruh dananya hers her dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanjan Dae ah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang seba ian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran P ndapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran P ndapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.
14.Badan Publik Desa adalah Pemerintah De a, Badan Permusyarawatan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa.
15.Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk tugas untuk menduduki posisi atau jaba tertentu pada Badan Publik,
16.Pejahat Pengelola Informasi dan Dokumen asi, yang selanjutnya disingkat PPID, adalah pej bat yang bertanggung jawah dalam pen mpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pe eliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan infocsi dan dokumentasi di Pemerintahan Daerah.
17.Atasan Pejabat Pengelola lnformasi dan Do entasi yang selanjutnya disebut Atasan PPID adal yang merupakan atasan langsung PPID atasan dari atasan langsung.
18.Pejahat Pengelola lnformasi dan Dokume tasi Desa yang selanjutnya disingkat PPID Desa adal yang hertanggungjawab dibidang pen panan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan Informasi Publik Desa.
19.Pengelola Layanan Informasi tasi yang selanjutnya disingkat PLID adalah susunan pengelola layanan informasi dan dolrumentasi di 1· gkungan Pemerintah Daerah.
20.Standar Operasional Prosedur yang s lanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunj tertulis yang dibakukan mengenai proses penyel nggaraan tugas PPID.
21.Daftar Inf ormasi dan Dolrumentasi Pu lik yang selanjutnya disingkat DIDP adalah catatan g berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh inf ormasi dan dolrumentasi publik yang berada , i bawah penguasaan Pemerintah Daerah tidak informasi dan dolrumentasi yang dikecualil 11.c.1.&...
22.Bantuan Kedinasan adalah kerjasama an Badan Publik guna kelancaran penyelenggaraan pe dan pelayanan publik.
23.Ruang Pelayanan Informasi dan Dolrume selanjutnya disingkat RPID adalah tempat elayanan informasi dan dolrumentasi publik dan berbagai informasi dan dolrumentasi lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian info dan dolrumentasi publik di Daerah.
24.Sistem Informasi dan Dolrumentasi yang selanjutnya disingkat SIDP adalah sistem enyediaan layanan informasi dan dolrumentasi sec mudah, dan wajar sesuai dengan Und Keterbukaan Informasi Publik.
25.Laporan Layanan lnformasi dan Dolrume selanjutnya disingkat LLIDadalah laporan gambaran umum kebijakan teknis info dokumentasi, pelaksanaan pelayanan info dokumentasi, dan rekomendasi serta renc lanjut untuk meningkatkan kualitas informasi dan dolrumentasi.
26.KomisiInformasi Daerah adalah lembaga m berfungsi menjalankan peraturan daerah peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk: teknis standar layanan informasi pu Iik dan menyelesaikan sengketa informasi publik b rdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27.Sengketa lnformasi Publik adalah sengketa y g terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Info asi Publik dan/ atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/ atau me , ggunakan informasi publik berdasarkan peraturan rundang- undangan.
28.Tim Fasilitasi Sengketa lnformasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mengupay sengketa informasi publik.
29.Orang adalah orang perseorangan, kelomp k orang, badan hukum, atau badan publik agaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
30.Pengguna Informasi Publik adalah or g yang menggunakan informasi publik sebagaim a diatur dalam peraturan perundang-undangan.
31.Pemohon Informasi Publik adalah warg negara dan/ atau badan hukum Indonesia yang m ngajukan permintaari informasi publik sebagaimana di tur dalam peraturan perundang-undangan.
32.Interoperabilitas Data adalah kemampuan d ta untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik y g saling berinteraksi.
33.Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae ah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Belitu g Timur.

BAB II

RUANO LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan mengenai ke erbukaan Informasi Publik dalam Peraturan Daerah ini me iputi:

a.pelaksana layanan Informasi Publik;
b.PPIDDesa;
c.Hak, kewajiban pemohon dan pengguna Informasi Publik;
d.Informasi yang wajib disediakan, dium dan dikecualikan;
e.mekanisme permohonan Informasi dan Do
f.KomisiInformasi Daerah; .g. keberatan dan Sengketa Informasi Publik; d
h.pendanaan.

BAB III

PELAKSANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 3

Badan Publik di Daerah meliputi:

a.Pemerintah Daerah;
b.Desa;
c.DPRD;dan
d.organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.

Pasal 4

Paragraf2 Hak dan Kewajiban ( 1) Badan Publik berhak:

a.menolak memberikan lnformasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang
b.menolak memberikan Informasi Publik ap bila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan rundang- undangan; dan
c.memperoleh suatu lnformasi Publik · Badan Publik lainnya dengan mekanisme Kedinasan dalam penyelenggaraan pe dan pelayanan publik.

(2)Bantuan Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c dilaksanakan sesuai dengan etentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

( 1) Badan Publik wajib:

a.menyediakan, membuka, dan memberik Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, bi ya ringan dan cara sederhana, kecuali Info dikecualikan; b.menyediakan lnformasi Publik yang t, benar, dan tidak menyesatkan;
c.membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penye pelayanan Informasi Publik;
d.membuat pertimbangan secara te kebijakan yang diambil untuk memenuhi Orang atas lnformasi Publik; dan
e.melakukan pengujian tentang konse ensi atas Informasi Publik yang dikecualikan.

(2)Pelaksanaan kewajiban Badan Publik agaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
1. a.menetapkan standar layanan;
2. b.menunjuk dan menetapkan PPID;
3. c.menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
4. d.menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik dengan Sistem Elektroni dan non elektronik;
5. e.menetapkan standar biaya salinan Informasi Publik;
6. f.menganggarkan pembiayaan bagi pen · panan, pendokumentasian, penyediaan, dan elayanan lnformasi Publik;
7. g.membuat dan mengumumkan laporan layanan lnformasi Publik;
8. h.menyampaikan salinan laporan layanan Informasi Publik kepada KomisiInformasi; dan
9. i.melakukan monitoring, evaluasi, dan embinaan pelaksanaan layanan Informasi Pub · pada ins tan sinya.
(3)Pelaksanaan kewajiban dimaksud pada ayat (1) wajib pelindungan Data Pribadi.
(4)Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dim ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)Pelaksanaan kewajiban Badan Publik se dimaksud pada ayat (1) wajib mem aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
(6)Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas se dimaksud dimaksud pada ayat (5) dilaksan dengan ketentuan peraturan perundang-und

Pasal 6

(1)Kelembagaan pengelola Informasi dan Do entasi terdiri atas:
1. a.Atasan PPID; b.PPID;
2. c.tim pertimbangan; dan/ atau
3. d.bidang pendukung atau petugas elayanan Informasi Publik.
(2)Atasan PPID sebagaimana dimaksud pad ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat struktural t rtinggi di kesekretariatan Badan Publik atau pejabat lain yang ditetapkan oleh Badan Publik.
(3)PPID sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) huruf b terdiri atas:
1. a.PPIDutama; dan
2. b.PPIDpembantu.
(4)PPID utama sebagaimana dimaksud pad ayat (3) huruf a dijabat oleh kepala Perangkat Da rah atau pejabat pada Badan Publik yang membid · urusan pelayanan Informasi dan Dokumentasi dan/ atau kehumasan.
(5)PPID pembantu sebagaimana dimaksud pa a ayat (3) huruf b dijabat oleh pejabat Perangkat D rah atau unit kerja pada Badan Publik yang engelola Informasi dan Dokumentasi dan/ atau kehu
(6)Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud ada ayat
(1)huruf c ditunjuk oleh Atasan PPI dengan mempertimbangkan kompetensi di bidan hukum, komunikasi dan/ atau pelayanan Informasi blik.
(7)Petugas pelayanan Informasi Publik se~agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditunjuk o_Irh Atasan PPID dengan mempertimbangkan penge uan di bidang pengelolaan dan/ atau pelayanan lnformasi Publik.
(8)Untuk mendukung kegiatan dan pengelola lnformasi dan Dokumentasi dimaksud pada ayat (1) dibentuk PLID.

Pasal 7

(1)Struktur organisasi PLID Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) terdiri atas:
1. a.pembina, dijabat oleh Bupati dan wakil B ati;
2. b.pengarah selaku Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Daerah;
3. c.PPID utama, dijabat oleh Pejabat Eselo II yang menangam informasi dan dokumen si serta kehumasan;
4. d.PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat pada Perangkat Daerah yang mengelola informasi dan do entasi;
5. e.tim pertimbangan, dijabat oleh Para Peja at Eselon 11.b di lingkungan Sekretariat Daer seluruh pimpinan Perangkat Daerah dan pej bat yang menangani bidang hukum;
6. f.bidang pendukung, yang terdiri PLID, Bidang Pengolahan Data Informasi, Bidang Pelayanan asi Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Infomasi; dan
7. g.pejabat fungsional sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bagan struktur organisasi PLID Pemerin Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terc tum pada Lampiran I yang merupakan bagian y g tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Susunan PLID sebagaimana dimaksud pad ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

PPIDutama sebagaimana dimaksud dalam Pas huruf a bertugas:

a.menyusun dan melaksanakan kebijakan info asi dan dokumentasi;
b.menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
c.mengoordinasikan dan pengumpulan bahan informasi PPIDpembantu;
d.menyimpan, mendoku.mentasikan, menyedi an, dan memberi pelayanan informasi dan doku.ment si kepada publik;
e.melakukan verifikasi bahan informasi dan do entasi publik;
f.melakukan uji konsekuensi atas dan doku.mentasiyang dikecualikan;
g.melakukan pemutakhiran informasi dan do
h.menyediakan informasi dan doku.mentasi un oleh masyarakat;
i.melakukan pembinaan, pengawasan, eval monitoring atas pelaksanaan kebijakan info dokumentasi yang dilakukan oleh PPIDpemb tu;
j.melaksanakan rapat koordinasi dan rapat k rja secara berkala dan/ atau sesuai dengan kebutuhan;
k.mengesahkan informasi dan doku.mentasi untuk dipublikasikan;
1. 1.menugaskan PPID pembantu dan/ ata pejabat fungsional untuk mengumpulkan, meng ola, dan memelihara informasi dan doku.mentasi;dan
m.membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimak ud dalam Pasal 8, PPIDutama berwenang:

a.menolak memberikan informasi dan doku.me tasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.meminta dan memperoleh informasi dan do entasi dari PPIDpembantu yang menjadi cakupan k rjanya;
c.mengoordinasikan pemberian pelayanan info dokumentasi dengan PPID pembantu yan cakupan kerjanya;
d.menentukan atau menetapkan suatu info dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; an
e.menugaskan PPID pembantu dan/ atau pejabat fungsional untuk membuat, mengumpulk , serta memelihara informasi dan dokumenta i untuk kebutuhan organisasi,

Pasal 10

(1)PID pembantu sebagaimana dimaksud dal Pasal 6 ayat (3) huruf b bertugas:
1. a.membantu PPID utama mel sanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenanganny ;
2. b.menyampaikan informasi dan dokument si kepada PPID utama dilakukan paling sedikit 6 (en ) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. c.melaksanakan kebijakan teknis info asi dan dokumentasi sesuai dengan tugas p kok dan fungsinya;
4. d.menjamin ketersediaan dan akseleras layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
5. e.mengumpulkan, mengolah dan mengompi asi bahan dan data lingkup komponen Perangkat aerah di lingkungan Pemerintahan Daerah menj di bahan informasi publik; dan
6. f.menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan do entasi kepada PPID utama secara berkala d kebutuhan.
(2)Selain tugas sebagaimana dimaksud pada PPID pembantu khususnya sekretariat DP untuk:
1. a.menyampaikan, meminta, mengelola, enyimpan informasi dan dokumentasi kepada DP sesuai peraturan perundarig-undangan; dan
2. b.mengoordinasikan informasi dan do kepada DPRD untuk menetapkan info dokumentasi yang dapat diakses oleh pub · . entasi dan

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…