DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan kewenangan dan usaha bidang ketenagalistrikan. Kewenangan pengelolaan pemerintah daerah di bidang ketenagalistrikan antara lain meliputi penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha dan perseorangan, penetapan izin operasi yang fasilitas instilasinya dalam daerah, penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dan penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri. Usaha ketenagalistrikan terdiri atas usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf a, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah dibidang ketenagalistrikan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Kewenangan dan Usaha Bidang Ketenagalistrikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. 3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); SALINAN
4. 5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
6. 7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. 8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
8. 9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. 10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
10. 11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
15. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR dan BUPATI BELITUNG TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DAN USAHA BIDANG KETENAGALISTRIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2.Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3.Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5.Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.
7.Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
8.Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronik, atau isyarat.
9.Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
10.Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
11.Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
12.Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
13.Penyediaan tenaga listrik adalah kegiatan penyediaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai titik pemakaian.
14.Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
15.Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
16.Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disebut RUKD Kabupaten Belitung Timur adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Kabupaten Belitung Timur.
17.Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah rencana penyediaan tenaga listrik yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum.
18.Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
19.Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan macam dan dalam bentuk apapun, persekutuan, kumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
20.Instalasi Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut instalasi adalah bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran, dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.
21.Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat PKUK adalah Badan Usaha Milik Negara yang diserahi hanya semata-mata untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum disisi transmisi dan distribusi.
22.Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri adalah usaha Pembangkitan, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik yang diberikan kepada suatu Badan untuk penggunaan kepentingan sendiri.
23.Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan Umum adalah usaha Pembangkitan, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik yang diberikan kepada suatu Badan untuk penggunaan kepentingan umum.
24.Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah usaha penunjang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.
25.Izin usaha penyediaan tenaga listrik Untuk Kepentingan Umum adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
26.Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
27.Rekomendasi Teknis adalah rekomendasi yang dibuat oleh SKPD yang secara teknis membidangi ketenagalistrikan.
28.Pengujian adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk mengukur dan menilai unjuk kerja suatu instalasi.
29.Usaha penunjang tenaga listrik adalah usaha yang menunjang penyediaan tenaga listrik.
30.Pengoperasian adalah suatu kegiatan usaha untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan antar sistem pada instalasi.
31.Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah izin yang diberikan untuk melakukan usaha Jasa penunjang dan Usaha industri Penunjang dari penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.
32.Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disebut SLO adalah Sertifikat yang berfungsi sebagai Tanda Penilaian bahwa Instalasi yang diperiksa dan diuji sudah sesuai dengan standar.
33.Keselamatan Ketenagalistrikan adalah suatu keadaan yang terwujud apabila terpenuhi persyaratan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman bagi instalasi dan manusia, baik pekerja maupun masyarakat umum, serta kondisi akrab lingkungan dalam arti tidak merusak lingkungan hidup di sekitar instalasi ketenagalistrikan serta peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang memenuhi standar.
34.Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
35.Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat dia tas tanah tersebut.
36.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengembalian keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
37.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengendalian dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
38.Inspektur Ketenagalistrikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.
39.Persyaratan Teknis adalah ketentuan-ketentuan teknis yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan usaha ketenagalistrikan.
40.Petugas Teknis adalah petugas teknis SKPD yang membidangi ketenagalistrikan.
41.Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan dalam pengelolaan ketenagalistrikan.
42.Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengatur, penelitian, dan pemantauan ketenagalistrikan untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
43.Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan ketenagalistrikan.
44.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas:
1. a.manfaat;
2. b.efisiensi berkeadilan;
3. c.berkelanjutan;
4. d.optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber energi;
5. e.mengandalkan pada kemampuan sendiri;
6. f.kaidah usaha yang sehat;
7. g.keamanan dan keselamatan;
8. h.kelestarian fungsi lingkungan; dan
9. i.otonomi daerah.
(2)Pembangunan Ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

BAB III

KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 3

(1)Kewenangan Pengelolaan Pemerintah Daerah dibidang ketenagalistrikan meliputi:
1. a.penetapan Peraturan Daerah Kabupaten dibidang ketenagalistrikan;
2. b.penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Kabupaten;
3. c.penetapan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Badan Usaha dan perseorangan yang wilayah usahanya dalam Daerah;
4. d.penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah;
5. e.penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
6. f.penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
7. g.penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
8. h.penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang Izin Operasi yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
9. i.penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah.
10. j.pembinaaan dan pengawasan kepada orang/badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
11. k.pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk Daerah;
12. l.penetapan sanksi administratif kepada orang/badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
13. m.pengelolaan data dan informasi ketenagalistrikan;
14. n.penyiapan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan ketenagalistrikan;
15. o.mendorong peran masyarakat dalam kegiatan konservasi, dan pengawasan dalam rangka pengelolaan ketenagalistrikan;
16. p.melaksanakan kewenangan di bidang ketenagalistrikan yang diperbantukan oleh Pemerintah;
17. q.menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pengelolaan ketenagalistrikan; dan
18. r.melakukan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pengelolaan ketenagalistrikan.
(2)Kewenangan dan tanggun gjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
(3)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait serta Badan Usaha yang sudah mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

BAB IV

RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2)Dalam menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan dan pendapat masyarakat.

BAB V

USAHA KETENAGALISTRIKAN

Pasal 5

Usaha ketenagalistrikan terdiri atas:

a.usaha penyediaan tenaga listrik; dan
b.usaha penunjang tenaga listrik.

Pasal 6

Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a.usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
b.usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Pasal 7

(1)Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi jenis usaha:
1. a.pembangkitan tenaga listrik;
2. b.transmisi tenaga listrik;
3. c.distribusi tenaga listrik; dan/atau
4. d.penjualan tenaga listrik.
(2)Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
(3)Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satu badan usaha dalam satu wilayah usaha.
(4)Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.
(5)Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
(2)Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
(3)Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi dan swadaya masyarakat sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.

Pasal 9

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

a.pembangkitan tenaga listrik;
b.pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
c.pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.

Pasal 10

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…