DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, asas, maksud dan tujuan, kedudukan, ruang lingkup dan jangka waktu perencanaan, Sistematika Rencana Pembangunan Industri, dan Industri Unggulan Daerah. selain itu juga mengatur tentang pelaksanaanya, pemantauan dan evaluasi serta ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2040. Menimbang BUPATI BELITUNG TIMUR, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020-2040 TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2020 BUPATI BELITUNG TIMUR PROVINS! KEPULAUAN BANGKA BELITUNG ( SALINAN

14.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
15.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor:110/M- IND/PER/ 12/ 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan lndustri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 1

BUPATIBELITUNGTIMUR MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAH TENTANG RENCANAPEMBANGUNAN INDUSTRIKABUPATENBELITUNGTIMURTAHUN2020-2040. Menetapkan dan DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATENBELITUNGTIMUR Dengan Persetujuan Bersama

17.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung 'l'i.mur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016- 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 11).
16.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 64/M- IND/PER/7 / 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri (Serita Negara Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1089); Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepentingan daerah dan nasional;
b.demokrasi ekonomi;
c.kepastian berusaha;
d.pemerataan pesebaran;
e.persaingan usaha yang sehat; dan
f.keterkaitan industri.

Pasal 2

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3.Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan lndustri.
7.Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan lndustri Nasional.
8.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2040 yang selanjutnya disebut RPIK 2020-2040 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Belitung Timur.
9.Program Pembangunan Industri Kabupaten adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di Kabupaten Belitung Timur.
10.Kawasan Perwilayahan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan serta dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Kedudukan RPIK2020-2040 sebagai berikut:

a.merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku di sektor industri;
b.sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah sektor industri dan Rencana Strategis PD yang terkait dengan bidang perindustrian; dan
c.sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan industri daerah.

BAB II

Halamau - 11 Sesuai dengan teori Solow, perekonomian akan bergerak pada kondisi steady state, yaitu kondisi ketika besar investasi yang ditanamkan sama dengan depresiasi barang modal yang terjadi hingga tingkat input K yang ada dalam perekonomian adalah tingkat keseimbangan jangka panjang pada K*. Dengan kata lain, jika tingkat tabungan tinggi, maka perekonomian akan mempunyai persediaan modal yang besar dan tingkat ouput yang tinggi, serta sebaliknya. Berdasarkan analisis Solow dapat disimpulkan bahwa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara/daerah adalah melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan tingkat tabungan atau akumulasi modal di masyarakat.

Pasal 5

a.sebagai pedoman bagi instansi yang berwenang untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri daerah;
b.memberikan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
c.meningkatkan keterlibatan dan partisipasi dunia usaha dan masyarakat secara lebih sistematis dan terarah;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Belitung Timur guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan ekonomi lokal; dan
e.meningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

BAB III

KEDUDUKAN, RUANO LINGKUPDAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN Tujuan pengaturan pembangunan industri daerah adalah untuk:

Pasal 4

Bagian Ketiga Tujuan Maksud pengaturan pembangunan industri daerah adalah untuk mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri, berdaya saing, kuat dan maju berbasis pemanfaatan sumber daya lokal.

Pasal 3

(2)RPIK 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Kajian Teoritis Kajian Regulasi Profil Regional Identifikasi Potensi Daerah
(1)Sistematika RPIK2020-2040 terdiri atas:

BAB I

Pendahuluan

Pasal 8

BAB IV SISTEMATIKARPIK RPIK 2020-2040 berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, mulai dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2040.

BAB IV

Halaman - 48 = ==--==m 4 [ Jumfah penduduk Kabupaten Befitung Timur sesuai dengan data dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2015 adalah sebesar 119.394 jiwa. Terjadi peningkatan penduduk sebesar 8.169 jiwa dari jumfah penduduk tahun 2014 yang berjumlah 111.225 jiwa, hal ini disebabkan data dari Penduduk Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-lakl, akan tetapi pertumbuhan penduduk perempuan lebih besar dengan pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya sampai tahun 2013 adalah sebesar 2,864%, sedangkan pertumbuhan rata-rata jenis kelamin laki-laki sebesar 2,653%. Jika trend ini terus terjadi, maka tidak mustahil dimasa yang akan datang penduduk Kabupaten Belitung Timur akan didominasi oleh penduduk perempuan. Seba ran penduduk terkonsentrasi pada daerah Kecamatan Manggar dengan kepadatan penduduk sebesar 163,6 jiwa/km2, sedangkan selebihnya menyebar pada 6 (enam) kecamatan lainnya dengan tingkat kepadatan penduduk relatif kecil.

Pasal 7

(1)Ruang lingkup RPIK2020-2040 meliputi:
1. a.gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri;
2. b.visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah;
3. c.strategi dan program pembangunan industri daerah; dan
4. d.kesimpulan dan rekomendasi terhadap pembangunan industri daerah;
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi dan program pembangunan industri daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Bagian Kedua Ruang Lingkup RPIK 2020-2040 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang memuat Kebijakan lndustri Nasional, yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di Daerah. BAB VI PELAKSANAAN

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 11

Kawasan perwilayahan industri daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan berpedoman kepada rencana ketataruangan daerah.

Pasal 10

( 1) Sektor basis Industri unggulan daerah yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu:

a.Industri pengolahan berbasis pertanian;
b.Industri pengolahan berbasis perikanan;
c.Industri pengolahan berbasis perkebunan; dan
d.lndustri pengolahan berbasis pertambangan;

(2)Subsektor unggulan daerah yang dikembangkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan komoditi utama daerah, yaitu:
1. a.lndustri pengolahan makanan berbahan baku lokal {ikan, udang, kepiting, dan lainnya;
2. b.Industri oleokimia;
3. c.Industri pengolahan minyak nabati;
4. d.Industri pengolahan furniture;
5. e.Industri pengolahan kayu;
6. f.lndustri tekstil; dan
7. g.Industri farmasi dan kosmetik.
(3)Selain industri unggulan daerah sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) dan (2), di daerah dapat dikembangkan industri lain yang potensial yang teridentifikasi di masa yang akan datang.

Pasal 9

BABV INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

(1)RPIK 2020-2040 dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun guna mendapat bahan masukan sebagai bahan penyempumaan RPIK selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi pada masa yang akan datang.
(2)Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah daerah, maka RPIK 2020-2040 dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
(3)Hasil peninjauan kembali RPIK 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:
1. a.RPIKtetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
2. b.RPIKperlu dilakukan perubahan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…