DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Jenis sampah yang dikelola meliputi sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Kebersihan lingkungan yang diatur dalam peraturan ini meliputi kebersihan lingkungan di sekitar lahan/halaman/pekarangan/bangunan yang bertatus kepemilikan termasuk kebersihan saluran air/drainase dan sempadan yang berada disekitarnya. Pemerintah daerah membentuk lembaga pengelola sampah pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan. Di dalam peraturan daerah ini juga diatur mengenai perizinan penyelenggaraan usaha pengelolaan sampah, serta insentif dan disinsentif yang diberikan kepada pihak-pihak terkait kepatuhan dalam pengelolaan sampah dan lingkungan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sampah telah menjadi suatu permasalahan yang rumit sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Sama Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 02); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR dan BUPATI BELITUNG TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3.Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5.Sampah adalah Limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan atau anorganik, logam dan atau non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.
6.Kebersihan lingkungan adalah kebersihan umum dan kebersihan di sekitar pekarangan atau lahan yang memiliki status kepemilikan.
7.Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
8.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
9.Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
10.Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
11.Tempat Pemrosesan Akhir selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
12.Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/ atau badan hukum.
13.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
14.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.pengelolaan sampah; dan
b.kebersihan lingkungan.

Pasal 3

(1)Jenis sampah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
1. a.sampah rumah tangga; dan
2. b.sampah sejenis sampah rumah tangga.
(2)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(3)Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya.

Pasal 4

Kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi kebersihan lingkungan disekitar lahan/halaman/ perkarangan/bangunan yang berstatus kepemilikan termasuk kebersihan saluran air/drainase dan sempadan yang berada disekitarnya.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 5

Pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Pasal 6

Pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 7

Sasaran pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan adalah:

a.meningkatkan kesadaran dan kepedulian Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan;
b.meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan; dan
c.menerapkan hierarkhi pengelolaan sampah meliputi pencegahan dan pengurangan sampah dari sumber sampah, pemanfaatan kembali dan tempat pembuangan akhir sampah.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Setiap orang berhak:

a.mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
b.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan;
c.memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan; dan
d.mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
e.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 9

(1)Setiap orang berkewajiban untuk:
1. a.melakukan pengurangan dan pengelolaan sampah yang dihasilkan dengan cara yang baik dan berwawasan lingkungan;
2. b.menjaga kebersihan lingkungan disekitar lahan/ halaman/ pekarangan/ bangunan yang berstatus kepemilikan termasuk kebersihan saluran air/ drainase dan sempadan yang berada disekitarnya; dan
3. c.mengikuti dan mematuhi segala peraturan dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.
(2)Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pengelolaan sampah dan fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan di sekitar fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah secara khusus.
(3)Setiap pelaku usaha pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah dan fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG BUPATI

Pasal 10

(1)Bupati mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah dan kebersihan dengan baik dan berwawasan lingkungan.
(2)Bupati mempunyai wewenang:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dan kebersihan berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi;
2. b.menyelenggarakan pengelolaan sampah dan kebersihan skala Kabupaten/Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
3. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah dan kebersihan di wilayah Kabupaten;
4. d.menetapkan lokasi TPA sampah;
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pengelolaan sampah dan kebersihan secara berkala;
6. f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah dan kebersihan sesuai dengan kewenangannya; dan
7. g.memberikan insentif dan disinsentif.

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…