DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan yang memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 102); 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 112);
13.Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 69);
14.Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 20);
15.Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 39); 16 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 70); 17 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 76); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR dan BUPATI BELITUNG TIMUR Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp918.611.472.294,56
b.belanja dan transfer Rp875.849.073.729,11 surplus Rp 42.762.398.565,45
c.Pembiayaan 1 . Penerimaan
1. 2.Pengeluaran Rpl 10.772.619.463,00 Rp 0,00 pembiayaan netto Rpll0.772.619.463,00

Pasal 3

Rp918.611.472.294,56 (Rp 35.697.924.105,56)Selisih Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp35.697.924.105,56 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pendapatan setelah Rp882.913.548.189,00 perubahan
2. 2.Realisasi b. c. selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp117.038.129.122,89 dengan rincian sebagai berikut: 1 . anggaran belanja setelah perubahan Rp992.887.202.852,00
3. 2.Realisasi Rp875.849.073. 729, 1 1 Selisih Rpl 17.038.129.122,89 selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp152.736.053.228,45 dengan rincian sebagai berikut:
4. 1.defisit setelah perubahan Rp109.973.654.663,00
5. 2.Realisasi Rp 42. 762.398.565,45 Selisih Rp152.736.053.228,45 Rpl 10. 772.619.463,00 Rp 298.964.800,00Selisih selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp298.964.800,00 dengan rincian sebagai berikut:
6. 1.anggaran penerimaan pembiayaan Rp110.473.654.663,00 setelah perubahan Realisasi2. d. Rp 0,00 RpSOO. 000. 000 ,00Selisih selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah RpS00.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 1 . anggaran pengeluaran pembiayaan RpS00.000.000,00 setelah perubahan Realisasi2. e. Rpl 10.772.619.463,00 Rp 798.964.800,00selisih 2. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto dengan sejumlah Rp798.964.800,00 dengan rincian sebagai berikut:
7. 1.anggaran pembiayaan netto Rp109.973.654.663,00 setelah perubahan Realisasi f.

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, per 3 1 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a.saldo anggaran lebih awal Rpll0.473.654.663,00
b.penggunaan SAL tahun berjalan Rpl 10.473.654.663,00
c.sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Rp153.535.018.028,45
d.jumlah saldo anggaran lebih akhir Rp153.535.018.028,45

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a.jumlah asset
b.jumlah kewajiban
c.jumlah ekuitas

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a.jumlah pendapatan
b.jumlah beban
c.surplus/ defisit kegiatan operasional
d.surplus/ defisit kegiatan non operasional
e.surplus/defisit sebelum pos luar biasa
f.surplus/ defisit pos luar biasa
g.surplus/defisit LO

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1 Desember 2022 sebagai berikut:

a.saldo kas awal per 1januari 2022 Rp 51.812.444.289,04
b.arus kas dari aktivitas operasi Rp153.952.841.532,80
c.arus kas dari aktivitas investasi asset (Rpl 17.725.519.231,09) Rp1.632.642.260.007,63 Rp 3.852.725.079,79 Rp1.628.789.534.927,84 Rp911.523.002.509,49 Rp883.546.761.977 ,09 Rp 27.976.240.532,40 (Rp 4.153.279.197,00) Rp 23.822.961.335,40 (Rp 249.084.207,00) Rp 23.573.877 .128,40 d. e. f. non keuangan arus kas dari aktivitas pembiayaan arus kas dari aktivitas anggaran saldo kas akhir per 3 1 Desember Tahun 2022

Pasal 8

Rp 298.964.800,00 Rp 36.526.287.101,71 Rp 153. 790.654. 796,27 Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i, per 3 1 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a.ekuitas awal
b.surplus/defisit LO
c.koreksi nilai persediaan
d.selisih revaluasi asset
e.koreksi ekuitas lainnya
f.dampak akumulatif atas perubahan nilai akumulasi penyusutan aset tetap Rp1.601.400.149.226,28 Rp 23.573.877.128,40 Rp 331.971.762,60 Rp 0,00 Rp 3.483.536.810,56 Rp 0,00 g. h. i. dampak akumulatif atas perubahan nilai amortisasiasetlainnya dampak akumulatif atas perubahan nilai asset lainnya jumlah ekuitas akhir

Pasal 9

Rp Rp 0,00 0,00 Rp 1.628. 789 .534. 927,84 Cata.tan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g, Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a.Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran 1. 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi; Lampiran 1.2 Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran 1.3 Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Lampiran 1.4 Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Cata.tan atas laporan keuangan; Daftar rekapitulasi piutang daerah; Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar rekapitulasi aset tetap; Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; Daftar rekapitulasi aset lainnya; Daftar dana cadangan daerah; Daftar kewajiban jangka pendek; Daftar kewajiban jangka panjang;
b.Lampiran II C. Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
i.Lampiran IX
j.LampiranX
k.Lampiran XI
1. 1.Lampiran XII
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
o.LampiranXV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XIX
t.Lampiran XX Lampiran XX. l Lampiran XX. 2 Daftar subkegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahan Daerah; Ikhtisar Laporan Keuangan {laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Pasal 1 1 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…