DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belu No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 1 Desember 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang penghapusan ketentuan pasal 1 angka 16; Perubahan pasal 5 ayat (1); ketentuan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Lampiran I huruf A diubah dan huruf b dihapus; ketentuan pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17 dan pasal 18 dihapus; ketentuan Pasal 50 ayat (4) dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan sebagaimana . diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu · . BUPATI BELU, TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANGRETRIBUSI JA,SA UMUM BUPATI BELU PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 4 TAHUN · 2014 3 Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
1. 3.UndangUndang Nomor 32 Tahun
2. 2004.tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Und.ang Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4844);
3. 4.UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 ten tang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Namer 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 · Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran ~ 2 Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa bukan merupakan objek dari Retribusi Pelayanan Kesehatan; c. bahwa dengan adanya perubahan regulasi, maka terhadap pengurusan dan penerbitan dokumen pelayanan kependudukan . tidak dipungut biaya;
d.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dilakukan perubahanterhadap Peraturan Daerah · Kabupaten Belu Nomor· · 9 Tahun 2011 ten tang Retribusi .Jasa Umum; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerahtentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 ten tang Retribusi J asa Umum; Mengingat:
1. 1.PasEU 18 ayat

(6)Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UndangUncfang Nomor 69 Tahun ·1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerahdaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat d.an Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik fr Pasal 8 ( 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan Rumah Sakit Umum Daerah dikenakan kepada .,A:.

3.Ketentuan

Mengingat

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Lampiran I huruf A diubah dan huruf B dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5

(1)Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalahpelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pas Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan Rumah Sakit Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi PelayananKesehatan adalah pelayanan yang dilakukanoleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum [Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 66); diubah sebagai berikut: · 1. Ketentuan Pasal 1 angka 16 dihapus. 2. Ketentuan Pasal 5 ayat
(1)diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: · 5 4

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAHKABUPATEN BELU NOMOR 9TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU dan BUPATIBELU Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 5. UndangUndang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi .Jasa (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 66); NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU, PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR : 003/ TAHUN 2014. .c Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. , IDUK,SH 199603 2 005 • ai dengan aslinya HUKUM) • .LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2014 NOMOR04.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU, Ttd. PETRUS BERE Diundangkan di Atambua · pada tanggal 1 Desember 2014 Pasal 50 ( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek · keadilan, dan efektifitas pengendalian pelayanan tersebut.

(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, · biaya bunga dan biaya modal.
(3)Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya . penyediaan jasa, penetapan tarif, hanya untuk menutup sebagian biaya.
(4)Dihapus Pj. BUPATI BELU, Ttd. WILHELMUS FON! Ditetapkan di Atambua pada tanggal 1 Desember 2014 masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan dasar.
(2)Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 clan Pasal 18 dihapus.
5.Ketentuan

Pasal 50

ayat

(4)dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 7 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1n1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu. 6 Retribusi jasa merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerahuntuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Bahwa terhadap Retribusi Jasa Umum terdapat 2 (dua) jenis retribusi yang harus ditinjau kembali yaitu :a. Retribusi Pelayanan Kesehatan karena terdapat penambahan objek retribusi yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 dan pada jenis pelayanan lebth diperincikan lagisehingga subjek retribusi yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan kesehatan diberikan kepastian dan kejelasan selain itu juga laboratorium kesehatan yang selama ini menjadi salah satu objek retribusi .Jasa Umum dihapus karena merupakan objek .,A I. UMUM PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELUNOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASAUMUM TENTANG TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 94. · , II. PASAL DEMIPASAL Pasal I Cukupjelas Pasal II Cukupjelas Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu d.ilakukan perubahan terhadap jenis retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sehingga Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerahtentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Umum. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 4 TAHUN 2014 9 retribusi jasa usaha yakni retribusi pemakaian kekayaan daerah. b. Retribusi Penggantian biaya cetak Kartu TandaPenduduk dan Akta Catatan Sipil berdasarkan Pasal 79A Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. 8 d) pencabutan gigi tetap dengan komplikasi c) nencabutan f!igi tetan 1 (satu) buah; bl pencabutan gigi sulung dengan suntik a) pencabutan zizi sulunz topical
1. b.pencabutan zizi : cl tambal salikat; bl amalgam;a) tambal sementara; 6.000 4... ooo 10.000 9.000 6~000 15.000 9.000 6.000 15.000 6.000 4.000 10.000 12.000 8.000 20.000 6.000 4.000 10.000 20.000 50.000 30.000
2. a.tambal gigi :
  1. 2.Pelavanan Kesehatan Gigi: 5.000 2.000 c. MTBS 3.000 5.000 2.000
3. b.Pelayanan ANC 3.000 5.000 2.000 3.000 a.Pengobatan
  1. 1.Pelayanan KIA : A. Pemeriksaan dan Pengobatan: TARIF RAWAT JALAN 6 4 3 1 2 JUMLAH (Rp) NO NAMA PELAYANAN JASA PELAYA.NAN BAHAR DAN ALAT (Rp) (Rp) I TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN A. BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS KELILING, PUSKESMAS PEMBANTU, .POS KESEHATAN DESA DAN POKDOK BERSALIR DESA STRUl{TUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN ,, LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR : 4 TAHUN 2014 TANGGAL : 22 DESEMBER 2014 [.' ! i, JASA " NO NAMA PELAYANAN PELAYANAN BAHAN DAN ALAT (Rp) JUMI..AH (Rp) (Rp) 1 2 3 4 6 . c. pembersihan karang gigi per rahang 9.000 6.000 15.000
4. d.insisi abses 9.000 6.000 15.000
5. e.pulp caning 9.000 6.000 15.000 B. Tindakan Medik dan Keperawatan
  1. 1.Operasi kecil : a. luka tanpa iahitan: 3.000 2.000 5.000 b. luka denzan jahitan 1 s/ d 2 · 3.000 2.000 5.000 c. luka dengan jahitan 3 s Id 5 4.500 3.000 7.500 d. Iuka denean iahitan 6 s Id 10 6.000 4.000 10.000 e. luka denaan iahitan > 10 7.500 5.000 12.500 f. khitanan I sircumsisi c 18.000 12.000 30.000 g, nengangkatan kutil 6.000 4.000 10.000 h. tindik daun telinga 6.000 4.000 10.000 i. pengangkatan benda asing pada mata 9.000 6.000 15.000 j. visum luar; 6.000 4.000 10.000 k. perawatan Iuka. 6.000 4.000 10.000
  2. 2.Persalinan Normal 360.000 240.000 600.000
  3. 3.Pelavanan Keluarga Berencana :
6. a.KB suntik 3.000 2.000 5.000 b. Pemasangan dan Pencabutan IUD 15.000 10.000 25.000
7. c.Pemasanaan dan Pencabutan IMPLANT 15.000 10.000 25.000 JASA NO NAMA PELAYANAN PELAYANAN BAHAN DAN ALAT (Rp) JUMLAH (Rp) (Rp) 1 2 3 4 6 c. Laboratorium Pelayanan :
  1. 1.Penvakit Menular a. pemeriksaan darah malaria / parasitologi 4.500 3.000 7.500 b. pemeriksaan Feses I tinja rutin 4.500 3.000 7.500 c. pemeriksaan zolongan darah 4.500 3.000 7.500 d. oemeriksaan HB sahli 4.500 3.000 7.500 e. pemeriksaan Filariasis 4.500 3.000 7.500 f. pemeriksaan Mikrobiolozi 4.500 3.000 7.500 l!., pemeriksaan Urin Rutin 4.500 3.000 7.500
  2. 2.Penvakit Tidak Menular: < a. pemeriksaan gula darah 4.500 s.ooo 7.500 b. pemeriksaan kolesterol 4.500 3.000 7.500 c. pemeriksaan obesitas 4.500 3.000 7.500 d. pemeriksaan trizliserida 4.500 3.000 7.500 e. pemeriksaan kanker servix (IV A) 15.000 10.000 25.000 f. kriotherapi 90.000 60.000 150.000 D. Pelavanan USG 4.500 3.000 7.500 II PELAYANAN RAWAT INAP:
  3. 1.Visite Dokter Umum 6.000 4.000 10.000
  4. 2.Konsul Dokter Umum 6.000 4.000 10.000
  5. 3.Konsul Perawat I Bidan 4.500 3.000 7.500
  6. 4.Perawatan ibu Nifas 15.000 10.000· 25.000
  7. 5.Perawatan Bayi baru Lahir 15.000 10.000 25.000
  8. 6.Pemasangan Chatheter 9.000 6.000 . 15.000 WILHELMUS FONI Ttd. Pj. BUPATI BELU, B.DIHAPUS JASA NO NAMA PELAYANAN PELAYANAN BAHAN DAN ALAT (Rp) JUMLAH (Rp) (Rp) 1 2 3 4 6
  9. 7.Pemasanzan 02 per liter 1.200 800 2.000 8.Pemasanganlnfus 9.000 ~ 6.000 15.000 9.Debridemen 6.000 4.000 10.000
  10. 10.Rawat Luka 6.000 4.000 10.000
  11. 11.Perawatan Luka bakar kurang dari 10 % 9.000 6.000 15.000
  12. 12.Lavemen 6.000 4.000 10.000 Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor , 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum,maka perlu diatur pelaksanaannya;
8. b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana - dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Per- aturan Daerah Kabupaten Belu BUPATIBELU, DENGAN RAHMAT TUHANYANGMAHA ESA PELAKSANAANPERATURAN DAERAHKABUPATEN -BELU NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHANATASPERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TENTANG · BUPATI. BELU PROVINS! NUSATENGGARA TIMUR PERATURAN BUPATIBELU NOMOR46.a TAHUN2014 - 3 BUPATIBELU .... , DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU dan Dengan Persetujuan Bersama Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor _4674) • sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Ke pendudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 5. UndangUndang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran . Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 66); 2 -~ Mengingat : I,

Pasal 18

ayat

(6)UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UndangUndang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerahdaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3.UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia · Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 · tentang Administrasi Ke pendudukan (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Per ubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Umum; .... , BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2014NOMOR 46.a. Diundangkan di Atambua pada ta.I1;ggal 1 Desember 2014 SEKRETARISDAERAHKABUPATEN BELU, Ttd. PETRUS BERE Pj. BUPATI BELU, Ttd. WILHELMUSFONI Ditetapkan di Atambua pada tanggal 1 Desember 2014 Peraturan Bupati diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati · ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu. Pasal 4 ini mulai berlaku pada tanggal 4 Pasal 3 Menugaskan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. Pasal 2 Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Belu untuk mengundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

dengan . penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu. Pasal 1 Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa ( Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan-Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 94} ..Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG · PELAKSANAANPERATURAN DAERAHKABUPATEN BELU NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN . ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 9 TAHUN2011 TENTANG RETRIBUSIJASA UMUM. MEMUTUSKAN :

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belu No. 4 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 50

Pasal 18

Pasal 1

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 9 TAHUN 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 50

Pasal 18

Pasal 1

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 9 TAHUN 2011