DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belu No. 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi perubahan beberapa ketentuan antara lain ketentuan pasal 1 angka 30, angka 32, angka 59, angka 60, angka 61 diubah, di antara angka 61 dan 62 disisipkan satu angka yaitu 61a dan setelah angka 78 ditambahkan 3 angka yakni angka 79, angka 80 dan angka 81; ketentuan pasal 10 setelah huruf n di tambahkan 1 huruf yaitu huruf o; ketentuan pasal 11 atat (4) setelah huruf g ditambahkan huruf h; ketentuan pasal 44 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus; ketentuan pasal 46 ayat (1) diubah; ketentuan pasal 51 diubah; ketentuan pasal 52 ayat (3) diubah; diantara pasal 52 dan pasal 53 disisipkan pasal 52a; ketentuan pasal 61 ditambahkan 3 ayat yaitu ayat (7), ayat (8) dan ayat (9); ketentuan pasal 62 diubah; ketentuan pasal 66 ditambahkan 2 ayat yaitu ayat (8) dan ayat (9); diantara paragraf 8 dan BAB V disisipkan 1 Bagian dan 1 pasal yaitu bagian ketujuh dan pasal 68a; ketentuan pasal 69 diubah; ketentuan pasal 77 huruf b diubah; ketentuan pasal 78 ayat (2) diubah; ketentuan pasal 83 ayat (2) diubah; ketentuan pasal 86 ayat (2) huruf b diubah; ketentuan pasal 91 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) diubah; ketentuan pasal 102 ayat (2) diubah; ketentuan pasal 135 ayat (2) huruf d diubah; ketentuan pasal 136 ayat (8) diubah dan diantara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat 8(a), ayat (8b) dan ayat (8c); ketentuan bagian kesatu pada Bab XI dan pasal 170 diubah; ketentuan pasal 171 dihapus; ketentuan bagian kedua dan pasal 172 diubah; diantara bagian kedua dan bab XII disisipkan 1 bagian dan 1 pasal; ketentuan oasak 176 ayat (3) diubah; ketentuan pasal 177 ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) diubah;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan adanya perubahan regulasi dibidang pengelolaan keuangandaerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pe 1ngelolaan Keuangan Daerah; · b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; DENGAN KEUANGAN DAERAH TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 9 TAHUN 2015 BUPATI BELU PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR ·-~-. M~nimbang ca, , bahwa, dengan .. ditetapkannya , . Peraturim • v • Daerah .Kabu_paten B~lu -Nomor 9 Tahunt. . : .20l5 .. ten tang · Peru bahan. Atas . Peraturan ·. · Da~tall Ka:JJμpa~n .Belu Nomor 4 Tahun . . 2009 tentang Pokok - pokok Pengelolaan . Keuangan . Daerah;.. maka . perlu . diatur. . _ pelaksanruinnY.a; ·· · · · b .. bahwa 'berdasarkan . pertimbangan sebagaimana dimaksμd · · dalam huruf a/ .· -. perlu

Menetapkan

menetapkan PeraturanBupati tentang . .. .Pelaksanaan Peraturan Daerah· Kabupaten ·Beli.l · Nomor 9Tahuri . 201S tentang . . Perubahan . . Atas . Peraturan . Daerah . Kabupaten • Belu Nomor . 4, ·· Tahun 2009. · tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan . Daerah; ...·pENQANlWfMATTUJMNYAN<l·~:ESA ·. ·. ·,: ...•. '.. : - . : B{J~Ati~$LU; ·:·· .. ,\.: :-: .. . PELAKSANJ\AN:~~RATURAN DAERAH kABUPATEN BEIJU .: · .. 'NOMOR9:TAHUN2015TENTANGPER\JBAHAN.ATAS. · .· .. ·. · .' .. : · · . ' PERATURAN. DAERAH KABUPAT~N B~LU NOMOR . · . ·. ·. · · . · , ... · '. 4 TAflUN 2009 TENTAN(l ]~QKOK'"'.'POKOI{ . .. -.' . .. ·,·, PENGELOLAAN.KEUAN.QAN.DAE~ . ·.·· ... ·' .TENT.ANG ·.·. · , .·,_ ': . ' . , .,,,_: · • · 'BUPATI ]3ELU: · · .. <:: .' ·:·· PROVINSI.NUS,A.TENOGARA -;TiMUR . ·.... _:_,,. :·.:.. . .' ,· .- .. , .,. .. . . .. ·,. :·'·-~ . ·: . \:: .: ·'. ..'. .PERATtiRAN·BPPATr13iiiff ~ . ,. ·: :-·.' ;.,_--NOMOR31 TAHUN2015. . . . ~ ' ~ .... ·· .. . . ~.. . . -~ -.... \ ,_. • fi •• ·~ .... • • • • • \, • ,•. " .. ·:::: ........ : . -'. • .. ::. .... . f. ' - . :_; ·. ". 'i_ •• ' • , I Mengingat:

1.Pasal 18 ayat

(6)Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945· ' 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ten tang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesfa Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diu bah be berapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 2 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pakok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor" 28 ) diubah, sebagai berikut : ... 1. Ketentuan

Pasal 1

angka 30, angka 32, angka 59, angka 60, angka 61 diubah, diantara angka 61 dan 3 Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELUNOMOR 4 TAHUN. 2009 TENTANG POKOK- POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH . MEMUTUSKAN : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU clan BUPATIBELU Dengan Persetujuan BersamaNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 7. Peraturan Daerah Kabu paten Belu Nomor 4Tahun 2009 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 28); . _,... ... 2 .... - ', :· ..... . ' '.' ·Menging~(:::i')Pisii{ !~i:~~~;\Gi . Und~g_ .-· ti~dari~-Da~ar _7' ... ·, :-,:_i·/:·_Negara~eP.Ul?Ukind9nes1a Tahtjμl94S; : .. . . . ·.. 2:::'vri.dang \ '..Qri<1at,.g l46mor 69)r~uri. 1958 _.· .: · .: :_. : · teitf¥g·. P.eIIl~~rttukan Daerah~daerah'.Tiz.igbt ·. , . '· . : .. · ·· .. :JI D~EμI1: .. ·~ila.yah Daerah-daerah Tihgkat · I ' · · .. :, . . · . : BW:i/: ::tilt;lsa '.· ·. 'I'engg~a .Barat ': · dan ' 'Nusa . :. :.> \ 'l'engg9ra '.l'~Ul': [Lembaran Negara::~epublik. · *1.donesia , 'I'ahun - l 9S8 ': Nomor . 122 . -. ,... .: -: ::_~a.mljah~ ',_· .Iembaran ·Ne_ga,a ·• :·R~publik. · : ; .·.'.-.Jn.,d_ones~Nomor 1655); · · .·_ > .3. ·urid~g-Undang. No~~~ 23. 'Tab~· 20140:: . . -~J~n~· .-l'c::~~rint$~ :Paet¢ .. ·· (Lenibaran .. iNeg~a·.---~ePμ.blik . Indonesia.' Tahw '.2014 .. ':Nom,or;::244, • Tambahan-., Le~l?aran.· Negara. -, .: R~pμ9~.:>;- :Indonesia ' Nemer ,'. 5587). · · ·._ s.ebag~~a.:;telah'· diubah ·-b~berapa. kali .. -: : _· -; .'t~r~ .\dengan . Und.ang-lJno~g . .Nomor 9_ ·. · : .· 'l'~u.μ 2915 -ten~g Perubahan K~dua .Mas · · Un.dang-Urtdang. Nomor 23 -Tahun. 2014 . · . _tentang · · Pemerintahan Daerah (Lembaran . , Negara: · Rep_ubllk ·Indonesia. Ta.bun - 2015 . /Nomor .. 5_8/ '.- Tambahan .. Lembarau: · .Nigara . . ·. ·· R~p\lbliJdrtdonesia ;Nomor: 5679);. :: . · . .: . 4~::PeraturaiiPerii¢ntah Nomor 7i;Tahtiri zoro .• . . .ten~: ~tarida.r,. A.Iaintasi · Pemerintahan . · . (Lembaran ~~gara-R,epublik'Indonesia Tahl.in .. . ~O 10 -\Nonioi:·: J23,. : TB.Iiibahan · Lembaran ,Negara Reptibtik.Jndortesia Nomor 5165); · . · -• S.: Peraturan -· :M~nt~ri · D~ Negeri . Noirior. ·13 :. _Tahun_ •2006 .:tentang_ -Pedoman Pengelolaan · Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah · be ~ral?a · kali teia.klili · dengari · Pera turan ._ Menten Dalam N~ge.ti Nomor 21 Tahun 2011' . , tentang Perubahan Kedua · Atas . Peraturan · Menteri Dalam Negeri Nomor fa Tahun 2006 .. tentang . Pe~oman ; . fengeloJa,an. Keuangan Daetah (Benta .Negara ReptiJ:>lik· Indonesia T.ahun 2011 Nomor ~10); · · · · ·.: .. . . ';· ' ... ; . ' ,:_~-- -. : '..... ::: ..... ··:).:·:·· ... : .: . ~.' :· : :: ;·. ·.··· .... ;.:· . ·... , .. ··~ 5 •;ii iI1,II' 10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKDadalah kepala satuankerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnyadisebut dengan kepala SKPKDyang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 11. Bendahara Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKDyang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 12. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnyadisingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang. 13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yangdipimpinnya.

14.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 15. Kuasa Bendahara Daerah, yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 16, Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah, pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. ' 19. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsionalyang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan 4 I Ii Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Belu. · 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KabupatenBelu. 3. Bupati adalah Bupati Belu. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Belu. 5. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belu. 6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 7. PengelolaanKeuangan Daerah adalah keseluruhankegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggu:hgjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 1

Ii. III angka 62 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 61a dan setelah angka 78 ditambahkan 3 (tiga)angka yakniangka 79, angka 80 dan angka 81, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: ... .. adalah tahun yang III 7 34.33.32.31.30.29. dibentuk dengan keputusan Bupati da:i. dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupatidalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan,Kebijakan APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja programdan kegiatan SKPP sebagai dasar penyusunan APBD.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunanRKA-SKPDsebelum disepakati dengan DPRD.Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-PPKDadalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan .dan Aset Daerah Kabupaten Belu selaku BUD.Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan,dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.Prakiraan Maju (forward estimate) perhitungan kebutuhan dana untuk anggaran berikutnya dari tahun .., ,, I T II _ II:i!I!.: II\ mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsionalyang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluanbelanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 21. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Bupati/Wakil Bupati danSKPD. 22. Satu~ Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku penggunaanggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 23. Enti~~s pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yangmenurut ketentuan peraturan perundang- undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 24. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi danmenyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. · 25. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program. 26. Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah,yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 27. Renc~a Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya dsebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPP) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

28.Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang 6 ' . 9
41.Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 42. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untukmendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 43. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 44. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluarandaerah. '45. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untukmembayar seluruh pengeluaran daerah pada bankyang ditetapkan. 46. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 47. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar darikas daerah. 48. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 49. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 50. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih 'antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 51. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
52.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaranyang akan diterima kembali, baik pada tahun direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. 35. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 36. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dil~kan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. 37. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahandibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. 38. Urus~ pemerintahan adalah fungsi-fungsi pe~e~tahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat, 39. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih k~gi1;1.~ dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
40.K~giatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja padaSKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan .terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia),barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemuajenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 8 IIIII \I 11 l\ i:I 60. DokumenPengeloladisingkatpelaksanaan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kabupaten Belu selaku BUD. 61. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anp ggarKPaDn SKPD, yang selanjutnya disingkat DP A-S adalah dokumen yang memuat perubah~ pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 61a.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yan~memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya 62. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus dkasmasuk yang bersumber dari penerimaan an perkiraan arus kas keluar yang digunakan untukmengatur ketersediaan dana yang cukup ~na mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 63. Surat Permintaan Pembayaran, yang sde.lanJb·~tknya disingkat SPP adalah dokumen yang iter it an oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/_bendahara pengeluaran untuk mengajukan permmtaan pembayaran. 64. Surat Penyediaan Dana, yang selanjuaktnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyat. an tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 65. Surat Permintaan Pembayaran Lanahgsundg,kuyang selanjutnya disingkat SPP-LS adal o men yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayar~n . ~angsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontra:k atau sur8:~ perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, d~_waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkanoleh PPTK. I . Pelaksanaan Anggaran Pejabat Keuangan Daerah yang selanjutnya DPA-PPKD adalah dokumen Pendapatan, Aset Daerah 10 I anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 53. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnyadisingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran angggaran selama satu periode anggaran. 54. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bemilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 55. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uangsebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 56. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/ atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uangberdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 57. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan gunamendanai kegiatan yang memerlukan dana relatifbesar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahunanggaran,
58.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/ atau manfaatlainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanankepada masyarakat. 59-. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang· digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. :;; I \ I II 13 I !11 I I! I 11IIII pengguna anggaran untuk penerbitan. SP2D atas ·beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan. 73. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan,yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. 74. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh penggunaanggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 75. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yangdisediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari. 76. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli a tau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 77. Kerugian daerah adalah kekurangari uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 78. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnyadisingkat BLUD adalah SKPD/ unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual ta:npa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas I 12 IiIiI 66. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja . Y.ang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 67. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. - 68. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan, 69. S~at Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 70. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- SKPD. 71. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggararr/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. 72. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa 1:'I 15 Pasal 11

(1)Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguria barang.
(2)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)' berdasarkan pertimbangan besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, 14 " Pasal io Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas:a. menyusun RKA-SKPD;
1. b.menyusun DPA-SKPD;c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. d.melaksanakan anggaran SKPDyang dipimpinnya;e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; f. menandatangani SPM; g. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
3. h.mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; i. mengelola utang dan piutang _yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; 1. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
4. m.melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
5. n.bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
6. o.bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai peraturan perundang - undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. 3. Ketentuan

Pasal 11

ayat

(4)setelah huruf g ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf h, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: ! 2. Ketentuan Pasal 10 setelah huruf n ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf o, sehingga Pasal 10 berbunyisebagai berikut: 1111II ..., I\I 79. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak . 80. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. 81. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara,peralatandan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. I! 17 Pasal 46 '
(1)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat atau khusus dari provinsi kepada kabupaten, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa · dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik.
(2)Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), peruntukan 5. Ketentuan Pasal 46 ayat
(1)diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut : III I IIII Pasal 44
(1)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36

huruf e, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat.

(2)Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diberikan secara selektif tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus / tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
(4)Dihapus !I 4. Ketentuan

Pasal 44

ayat

(1)diubah dan ayat
(4)dihapus, sehingga

Pasal 44

berbunyi sebagai berikut: i - 16 I I I; IIIIIIII kompetensi, rentang kendali dan/ atau pertimbangan objektif lainnya.

(3)P~limpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
(4)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), meliputi:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas be ban anggaran belanja; b. melaksanakan angggaran unit kerja yang dipimpinnya; c. rnelakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
2. d.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
3. e.menandatangani SPM-LS dan SPM-TU; f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna ~?garan lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat penggguna anggaran;dan
4. h.bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen s~s~ai peratutan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
(5)Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/ pengguna barang. 19 II I Pasal 52a
(1)Belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam . Pasal 49 untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat mengikat dana anggaran:a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak sesuai peraturanperundang-undangan.
(3)Kegiatan tahun jamak sebagaimana ~ima~s~d pada ayat
(2)huruf b harus mernenuhi kriteria sekurang-kurangnya: I I i I I i I I \''III ( 1) Belanja barang / jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49

huruf b, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yangnilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, termasuk barang yang akandiserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

(2)Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/ penggandaan,sewa rumah/ gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi dan .lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau ·pihak ketiga. 18 Pasal 51 6. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 7. Ketentuan Pasal 52 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 52berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka ~en~a~aan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
(2)Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaks~dpada ayat
(1), yang di~ggarkan dalam. belanja modal sebesar harga beh/bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan.
(3)Bupati menetapkan batas minimal kapitalisasi (capitalization threshold) sebagai dasar pengakuan belanja modal untuk memperoleh asset tetap yangdituangkan dalam SAPD. 8. Diantara

Pasal 52

dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 52a, sehingga berbunyi sebagai berikut : I I dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.

(3)Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peruntukandan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
(4)Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dapat mensyaratkan "\ penyediaan dana pendamping dalam APBDatau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. I \ I ' 21 20 I, - II Pasal 61 ·
(1)Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
(2)Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3)Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), mencakup penetapan tujuan, program dan kegiatan yang akan dibiayai, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan serta tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
(4)Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan Peraturan Daerahtentang APBD.
(5)Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati bersamaan dengan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
(6)Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat( 1), dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan, daerah, kecuali dari . dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluarantertentu berdasarkan peraturan perundang- undangan.
(7)Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditempatkan pada rekening tersendiri. ', 9. Ketentuan

Pasal 61

ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat

(7), ayat
(8)dan ayat
(9), sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut: a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan secara teknis merupakan, satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian le bih dari 12 (dua belas) bulan; atau b. pekerjaan atas pelaksanan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.
(4)Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimanadimaksud pada ayat
(3), berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Bupati dan DPRD.
(5)Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUAdan PPASpada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak,
(6)Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), sekurang-kurangnya memuat:a. nama kegiatan; b. jangka waktu pelaksana kegiatan; c. jumlah anggaran; dan d. alokasi anggaran per tahun.
(7)Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidakmelampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir. Ii ' 23 22 II1-,I Pasal 66
(1)Investasijangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari12 (dua belas) bulan.
(2)Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang · secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Pasal 62 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf cdigunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah. l

10.Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: •''I! I \

(8)Penerimaan hasil bunga / deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD.
(9)Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan. I ;
(3)Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanendan non permanen.
(4)Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidakdimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
(5)Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tan pa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, sepertikerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/ atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
(6)Investasi non .permanen sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampaidengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkanpemerintah daerah dalam rangka pelay'anan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberianfasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

11.Ketentuan Pasal 66 ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat

(8)dan ayat
(9), sehingga berbunyi sebagai berikut: III 25 24 .. I Pasal 68a ( 1) Setiap urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode urusan pemerintahan daerah dan kode organisasi.
(2)Kade pendapatan, kode belanja d~ kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaranmenggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja dan kode akun pembiayaan.

12.Diantara 1 (satu) 1 (satu) Pasal yaitu Bagian Ketujuh dan Pasal 68a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…