Ii. III angka 62 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 61a dan setelah angka 78 ditambahkan 3 (tiga)angka yakniangka 79, angka 80 dan angka 81, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: ... .. adalah tahun yang III 7 34.33.32.31.30.29. dibentuk dengan keputusan Bupati da:i. dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupatidalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan,Kebijakan APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja programdan kegiatan SKPP sebagai dasar penyusunan APBD.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunanRKA-SKPDsebelum disepakati dengan DPRD.Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-PPKDadalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan .dan Aset Daerah Kabupaten Belu selaku BUD.Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan,dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.Prakiraan Maju (forward estimate) perhitungan kebutuhan dana untuk anggaran berikutnya dari tahun .., ,, I T II _ II:i!I!.: II\ mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsionalyang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluanbelanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 21. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Bupati/Wakil Bupati danSKPD. 22. Satu~ Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku penggunaanggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 23. Enti~~s pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yangmenurut ketentuan peraturan perundang- undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 24. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi danmenyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. · 25. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program. 26. Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah,yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 27. Renc~a Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya dsebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPP) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
28.Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang 6 ' .
9
41.Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
42. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untukmendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 43. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 44. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluarandaerah. '45. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untukmembayar seluruh pengeluaran daerah pada bankyang ditetapkan. 46. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 47. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar darikas daerah. 48. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 49. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 50. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih 'antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 51. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
52.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaranyang akan diterima kembali, baik pada tahun direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
35. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 36. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dil~kan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. 37. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahandibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. 38. Urus~ pemerintahan adalah fungsi-fungsi pe~e~tahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat, 39. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih k~gi1;1.~ dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
40.K~giatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja padaSKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan .terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia),barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemuajenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
8 IIIII \I 11 l\ i:I 60. DokumenPengeloladisingkatpelaksanaan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kabupaten Belu selaku BUD. 61. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anp ggarKPaDn SKPD, yang selanjutnya disingkat DP A-S adalah dokumen yang memuat perubah~ pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 61a.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yan~memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya 62. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus dkasmasuk yang bersumber dari penerimaan an perkiraan arus kas keluar yang digunakan untukmengatur ketersediaan dana yang cukup ~na mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 63. Surat Permintaan Pembayaran, yang sde.lanJb·~tknya disingkat SPP adalah dokumen yang iter it an oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/_bendahara pengeluaran untuk mengajukan permmtaan pembayaran. 64. Surat Penyediaan Dana, yang selanjuaktnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyat. an tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 65. Surat Permintaan Pembayaran Lanahgsundg,kuyang selanjutnya disingkat SPP-LS adal o men yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayar~n . ~angsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontra:k atau sur8:~ perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, d~_waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkanoleh PPTK. I . Pelaksanaan Anggaran Pejabat Keuangan Daerah yang selanjutnya DPA-PPKD adalah dokumen Pendapatan, Aset Daerah 10 I anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 53. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnyadisingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran angggaran selama satu periode anggaran. 54. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bemilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 55. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uangsebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 56. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/ atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uangberdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 57. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan gunamendanai kegiatan yang memerlukan dana relatifbesar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahunanggaran,
58.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/ atau manfaatlainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanankepada masyarakat.
59-. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang· digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. :;; I \ I II 13 I !11 I I! I 11IIII pengguna anggaran untuk penerbitan. SP2D atas ·beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan. 73. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan,yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. 74. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh penggunaanggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 75. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yangdisediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari. 76. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli a tau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 77. Kerugian daerah adalah kekurangari uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 78. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnyadisingkat BLUD adalah SKPD/ unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual ta:npa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas I 12 IiIiI 66. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja . Y.ang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 67. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. - 68. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan, 69. S~at Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 70. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- SKPD. 71. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggararr/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. 72. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa 1:'I 15 Pasal 11
(1)Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguria barang.
(2)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)' berdasarkan pertimbangan besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, 14 " Pasal io Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas:a.
menyusun RKA-SKPD;
b.menyusun DPA-SKPD;c.
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
d.melaksanakan anggaran SKPDyang dipimpinnya;e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f. menandatangani SPM; g. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
h.mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
i. mengelola utang dan piutang _yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; 1. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
m.melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
n.bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
o.bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai peraturan perundang - undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Ketentuan