DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 111

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah; Rencana Struktur Ruang Wilayah; Rencana Pola Ruang Wilayah; Penetapan Kawasan Strategis; Arahan Pemanfaatan Ruang; Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Kelembagaan; Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, masyarakat dan/ atau dunia usaha;
c.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang· Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Belu dan perubahan pemanfaatan tata ruang wilayah daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang BUPATI BELU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA RENCANA TATA RUANO WILAYAH KABUPATEN BELU TAHUN 2020 - 2040 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 1 TAHUN 2020 BUPATIBELU PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR DiPindai dengan Cam8canner 2

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Und ng Dasar Negara Republik Indon sia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tcntang P mbentukan Daerah-Daerah Tingkat Il Dalarn Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
7.Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394); Wilayah J abupat n D lu T hun 2011-203 l p rlu ditinj u k mbnll;

d.bahw b rda nrkan p rtimbr n an bagaimnn dirnak ud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, p rlu m n tapkan P rnturan Da rah tcntong Rencana Tata Ruang Wilay h Kabupat n B lu Tahun 2020 - 2040; Mengingnt DiPindai dengan Cam8canner 3 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu,
3. 3.Bupati adalah Bupati Belu.
4. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu.
5. 5.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. 6.Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. 7.Rencanatata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. 8.Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. 9.Pola ruang adalah di tribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang m liputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fung i budidaya.
10. 10.P na an ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pernanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, Pasal 1

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURANDAERAH KABUPATEN BELU TENTANG RENCANA TATA RUANO WILAYAH KABUPATENBELU TAHUN2020-2040. Menetapkan clan DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU Dcngnn P rsetujuan Bersama DiPindai dengan Cam8canner 4

11.Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12.Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ a tau aspek fungsional.
14.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
15.Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
16.Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
17.Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kawasan bawahannya yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air.
18.Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan lindung yang berfungsi melindungi kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk dan sekitar mata air.
19.Kawasan lindung geologi adalah kawasan lindung nasional dengan fungsi utama untuk melindungi kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana a1am geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
20.Kawasan rawan bencana alam yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi adalah kawasan yang diidentifikasikan berpotensi tinggi mengalami bencana alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
21.Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situ cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
22.Kawasan ekosistem mangrove adalah wilayah pesiair laut yang m rupakan habitat alami hutan bakau (mangrove), yang berfungsi memb rikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
23.Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. DiPindai dengan Cam8canner 5
24.Kawasan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanarnan tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan.
25.Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan yang meliputi kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budidaya, kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
26.Ka, asan pertambangan dan energi adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/ data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/ eksploitasi dan pasca tambang, baik diwilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun lindung.
27.Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
28.Kawasan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
29.Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
30.Kawasan pertahanan dan keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan. 3 I. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
32.Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/ atau lingkungan.
33.Kawa an strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya dipriorita kan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/ atau lingkungan. DiPindai dengan Cam8canner 3 . awa an ngropolitan ndalah ka an ng t rdiri ata atu atau l bih pusat kegiatan p da wila ah p rdesaan bag i -i tern produksi pertanian dan p n elol an urnb r dn a alarn tcrtcntu yang ditunjukkan ol h adanya k terkaitan fung ion al dun hir rkl k ruangan satuan aistem p rmukimnn dan i tern ngrobi nis,
35.Kawa n minapolitan adalah uatu bagian wilayah yang mempunyai fun i utama konomi yang terdiri dari · entra produk i, pengolahan, p masaran kornoditas p rikanan, pelayanan jasa, clan/ a tau kegiatan ndukung 1 in.
36.Pusat K giatan Strat gis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah k " san perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
37.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
38.Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
39.Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
40.Ketentuan umum peraturan zonasi yang selanjutnya disingkat KUPZ adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya.
41.Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi.
2.asyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang.
43.Peran ma yarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanf aatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. . Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk - untuk mendukung p lak anaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang P nataan Ruang di Kabupaten Belu dan mempunyai fungsi membantu p laksanaan tu a Bupati dalarn koordinaai penataan ruang di daerah, DiPindai dengan Cam8canner 7

(3)Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki 81 (delapan puluh satu) desa/kelurahan.
(4)Batas-batas kabupaten meliputi :
1. a.Sebelah utara berbatasan dengan Selat Ombai;
2. b.Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Malaka;
3. c.Sebelah timur berbatasan dengan Negara Republica Democratica De Timor - Leste; dan
4. d.Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara.
(5)Letak astronomis Kabupaten Belu adalah 124° 40' 33" BT- 125° 15' 23" BT dan 08° 70' 30" LS - 09° 23' 30" LS.
(6)Luas wilayah administrasi Kabupaten Belu seluas 1.125, 14 Km2 (seribu seratus dua puluh lima koma satu empat kilometer persegi).
1. b.Kecamatan Tasifeto Barat;
2. c.Kecamatan Kakuluk Mesak;
3. d.Kecamatan Nanaet Duabesi;
4. e.Kecamatan Kota Atambua;
5. f.Kecamatan Atambua Barat;
6. g.Kecamatan Atambua Selatan;
7. h.Kecamatan Tasifeto Timur;
  1. 1.Kecamatan Raihat; J. Kecamatan Lasiolat;
8. k.Kecamatan Lamaknen; dan
  1. 1.Kecamatan Lamaknen Selatan.
(1)Ruang lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan.
(2)Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kecamatan Raimanuk;

BAB II

RUANO LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANO WILAYAH DiPindai dengan Cam8canner 8

Pasal 4

Pa al3 Bo inn K dun Tujuan P natnan Ruang DiPindai dengan Cam8canner 9

Pasal 5

(1)Untuk m laksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan strategi penataan ruang wilayah.
(2)Strategi peningkatan peran dan fungsi kawasan perkotaan secara berhirarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas :
1. a.mengembangkan kawasan perkotaan Atambua sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Belu sekaligus sebagai pusat distribusi barang dan jasa;
2. b.meningkatkan interaksi desa-kota melalui sistem agropolitan; dan
3. c.mengembangkan infrastruktur transportasi darat pendukung sistem agropolitan dan minapolitan.
(3)Strategi pemerataan persebaran penduduk sesuai dengan penetapan pusat-pusat pennukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) buruf b terdiri atas:
1. a.mengembangkan sarana dan prasarana permukiman pada pusat- pusat pertumbuhan baru;
2. b.mengembangkan kegiatan perekonomian lokal sebagai penarik pergerakan pada pusat-pusat permukiman; dan
3. c.meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah yang memudahkan aksesibilitas penduduk dari pusat permukiman dengan wilayah pendukung sekitarnya.
(4)Strategi penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana wilayah utama dalam mendukung pengembangan distribusi barang dan jasa secara terpadu dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas:
1. a.membuka dan meningkatkan akses jalan dari ibukota kabupaten ke de a-desa terpencil untuk membuka konektivitas antar wilayah dan m mbuka keterisolasian desa-desa terpencil;
2. b.mengembangkan sistem pelayanan transportasi secara terpadu antannoda yang menghubungkan antar pusat permukirnan perkotaan dan perdesaan sehingga adanya konektivitas antar wilayah di Kabupaten Belu; . m ng mbangkan istem transportasi yang menghubungkan pusat p layanan permukiman dengan pusat produksi pertanian dan pelayanan pariwi a ta;
3. d.mengembangkan dan menyediakan moda transportasi umum yandg menghubungkan moda prasarana transportasi darat dengan mo a transportasi laut/ darat;
4. e.mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana clan prasarana pelabuhan Atapupu sebagai pelabuhan dengan skala pelayanan regional dan internasional;
5. f.mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Bandar Udara A.A. Sere Tallo;
6. g.mengembangkan jaringan jalan dengan dimensi dan kualitas sesuai fungsinya;
7. h.meningkatkan penyediaan prasarana penunjang pergerakan di kawasan perkotaan meliputi jalur pejalan kaki, jalur sepeda, halte dan penanda jalan;
  1. 1.mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan di perbatasan sebagai sarana distribusi barang dalam mendukung fungsi kawasan perbatasan negara;
8. j.merevitalisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan terminal tipe B dan C di Kabupaten Belu; dan
9. k.meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan komunikasi serta kemudahan mendapatkannya yang diprioritaskan untuk mendukung pengembangan kawasan perbatasan.
(5)Strategi penyediaan dan pengembangan prasarana wilayah lainnya secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri atas:
1. a.mengembangkan sarana komunikasi yang menjangkau hingga pelosok perdesaan dengan penyediaan tower Base Transceiver Station bersama;
2. b.mengembangkan sistem informasi pembangunan daerah secara menyeluruh;
3. c.menjaga keberlangsungan sistem jaringan sumber daya air;
4. d.mengembangkan sistem penyediaan air bersih bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan;
5. e.membangun dan meningkatkan kualitas jaringan drainase perkotaan secara terpadu;
6. f.me~gembangkan teknologi pengelolaan sampah rnelalui teknologi sanitary landfill dengan prinsip-prinsip reduse, reuse, recycle serta prinsip pemulihan biaya (cost recovery);
7. g.me~bangun instalasi pengelolaan air limbah bagi kawasan industri, kegiatan/usaha-ueaha yang setelah dikaji bahwa kegiatan/usaha DiPindai dengan Cam8canner 11 tersebut memerlukan instalasi pengelolaan air limbah dan kegiatan strategis lainnya; dan
8. h.mengembangkan sistem pengelolaan limbah rumah tangga untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat.
(6)Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung dengan meminimalkan alihfungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf e terdiri atas:
1. a.memantapkan fungsi kawasan hutan lindung melalui peningkatan kelestarian hutan untuk keseimbangan tata air dan lingkungan hidup;
2. b.meningkatkan kualitas kawasan yang memberi perlindungan dibawahnya berupa kawasan hutan lindung dan resapan air untuk perlindungan fungsi lingkungan;
3. c.memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, perlindungan sempadan sungai, sempadan pantai, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
4. d.memantapkan fungsi dan nilai manfaat pada kawasan suaka cagar budaya;
5. e.menangani kawasan rawan bencana a1am melalui pengendalian dan pengawasan kegiatan perusakan lingkungan terutama pada kawasan yang berpotensi menimbulkan bencana (longsor dan banjir); dan
6. f.menetapkan ruang terbuka hijau publik dengan luas sekurang- kurangnya 20o/o (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat dengan luas sekurang-kurangnya 10°/o (sepuluh persen) dari luasan kawasan perkotaan yang tersebar secara merata pada bagian wilayah perkotaan.
(7)Strategi pengembangan kawasan budidaya yang produktif, mandiri dan berkelanjutan untuk menunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f terdiri atas:
1. a.mengembangkan kawasan lindung dan/ atau kawasan budidaya tak terbangun disekitar kawasan perbatasan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun;
2. b.mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
3. c.mendukung penetapan kawasan strategis nasional perbatasan Republik Indonesia - Republica Democratica De Timor - Leste sebagai f ungsi khusus pertahanan dan keamanan; dan DiPindai dengan Cam8canner 12
4. d.turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/Tentara Nasional Indonesia.
(8)Strategi peningkatan fungsi kawasan pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata, industri dan pertambangan dalam mendorong ekonomi dan kesehjahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf g terdiri atas:
1. a.mengamankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
2. b.mengembangkan sistem agropolitan berbasis pertanian dan perkebunan di kawasan agropolitan Haekesak yang terdiri dari Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Kakuluk Mesak;
3. c.mengembangkan komoditas-komoditas unggul perkebunan di setiap wilayah sesuai potensi dan karakteristik wilayah;
4. d.mengembangkan kawasan hutan produksi untuk meningkatkan produktivitas lahan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan;
5. e.mengamankan penebangan liar yang dilakukan pada hutan produksi;
6. f.meningkatkan pengembangan pariwisata berbasis ekowisata dan isu perbatasan negara dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, pelestarian budaya leluhur dan melibatkan peran serta masyarakat;
7. g.mengembangkan kawasan wisata bahari terpadu;
8. h.menata dan mengendalikan kawasan dan lokasi industri yang ramah lingkungan;
9. i.mengembangkan kawasan industri dan perdagangan antar negara Republik lndonesia-Repu blica Democratica De Timor-Leste; J. mengembangkan sentra industri kerajinan masyarakat terpadu;
10. k.mengembangkan kawasan pertambangan yang berbasis teknologi yang ramah lingkungan dan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan sesuai dengan potensi yang ada;
  1. 1.mengembangkan kawasan usaha peternakan dengan meningkatkan produk dan nilai tambah petemakan;
11. m.mengembangkan kawasan minapolitan dengan meningkatkan produk dan nilai tambah perikanan baik ikan tangkap dan budidaya melalui sentra pengolah hasil ikan dalarn wadah minapolitan; dan
12. n.mengembangkan zona kawasan pesisir dan laut yang potensial di Kabupaten Belu. DiPindai dengan Cam8canner 13
13. a.memelihara kawasan hutan lindung yang terletak menyebar hampir diseluruh wilayah kecamatan dalam wilayah administratif kabupaten;
14. b.mendukung kebijakan penghentian sementara pengusahaan kayu yang berpotensi merusak lingkungan (moratorium logging) dalam kawasan hutan serta mendorong berlangsungnya investasi bidang kehutanan yang diawali dengan kegiatan penanaman/rehabilitasi hutan;
15. c.mengembangkan produksi hasil hutan kayu dari basil kegiatan budidaya tanaman hutan dalam kawasan hutan produksi;
16. d.mengembangkan produksi hasil hutan kayu yang berasal dari hutan a1am dari kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dengan izin yang sah;
17. e.mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang tersebar secara merata pada bagian wilayah perkotaan;
18. f.menyediakan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit antara 15-25 % (lima belas sampai dengan dua puluh lima persen) dalam setiap rencana pengembangan kawasan baru untuk pennukiman/ industri;
19. g.mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
20. h.mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
(10)
(9)Strategi pengembangan kawasan untuk kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h terdiri atas:
1. a.mengembangkan kawasan sosio-budaya dikawasan yang memiliki rumah adat, perkampungan adat dan peninggalan jaman penjajahan;
2. b.melakukan pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala; dan
3. c.mengembangkan kawasan sosio-budaya berupa zonasi kawasan pengembangan di sekitar kawasan sosio-budaya. Strategi pengembangan kawasan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i yaitu dengan mendukung penyelesaian pembangunan kawasan pembangkit listrik tenaga uap di AuFuik Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak.
(11)Strategi pengembangan kawasan penyelamatan lingkungan hidup di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j terdiri atas: DiPindai dengan Cam8canner 14
(3)PKL s bagaimana dimak ud pada ayat (1) huruf b yaitu kawasan perkotaan Atambua. bagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Atambua.(2) PKS
(1)Si tern perkotaan di Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 a at (1) huruf a terdiri atas:
1. a.PKS ;
2. b.PKL;
3. c.PPK; dan
4. d.PPL.

Pasal 7

(1)Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Belu meliputi:
1. a.sistem perkotaan; dan
2. b.sistem jaringan prasarana
(2)Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, Pasal 6 Bagian Kesa tu
1. i.m ng ndalikan p manfaatan sumb r dnya alarn . ccara bijaksana untuk menjamin k p ntin n n rnsi mn klni dan g ncrasi ma a depan;dan
2. j.m n elola sumber da} alam tak t rbarukan untuk menjamin p manf atann a s earn bijnksana dan surnber daya alam yang t rbarukan untuk m njarnin k sinambungan ketersediaannya dengan t tap m m lihara dan meningkatkan kualitas nilai serta k an karagamannyn. DiPindai dengan Cam8canner 15
(1)Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.sistem jaringan transportasi;
2. b.sistem jaringan energi;
3. c.sistem jaringan telekomunikasi;
4. d.sistem jaringan sumber daya air; dan
5. e.sistem jaringan prasarana lainnya.
(2)Sistem jaringan prasarana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasa18
(4)PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.Kawasan perkotaan Umarese di Kecamatan Kakuluk Mesak;
2. b.Kawasan perkotaan Kinbana di Kecamatan Tasifeto Barat; dan
3. c.Kawasan perkotaan Welulidi Kecamatan Lamaknen.
(5)PPLsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.Wedomudi Kecamatan TasifetoTimur;
2. b.Halibete di Kecamatan Lasiolat;
3. c.Piebulak di Kecamatan Lamaknen Selatan;
4. d.Wemoridi Kecamatan Raihat;
5. e.Arekama di Kecamatan Raimanuk; dan
6. f.Tete Seban di Kecamatan Nanaet Duabesi.
(6)Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah. DiPindai dengan Cam8canner 16
(1)Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
1. a.jaringan jalan nasional yang ada di wilayah kabupaten;
2. b.jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
3. c.jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten;
4. d.jalan desa;
5. e.terminal penumpang;
6. f.terminal barang; dan
7. g.jembatan timbang
(2)jaringan jalan nasional yang ada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
1. a.jalan arteri primer terdiri atas:
  1. 1.ruas jalan Nesam (Kiupukan)-Halilulik;
  2. 2.rua jalan Halilulik-Batas Kota Atambua terdiri dari : a) jalan Suprapto;

BAB ILL

RENCANA STRUKTUR RUANO WILAYAH

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas :

a.sistem jaringan jalan; dan
b.sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas :

a.sistem jaringan transportasi darat;
b.sistem jaringan transportasi laut; dan
c.sistem jaringan transportasi udara;

Pasal 9

b) jalan Supomo; c) jalan M. Yamin; dan d) jalan Soekarno.

3.ruas jalan Batas Kota Atambua-Motaain terdiri dari: a) jalan Martadinata; b) jalan Yos Sudarso; c) jalan Ki Hajar Dewantoro; dan d) jalan Sutomo.

b.Jalan strategis nasional terdiri atas:
1. 1.ruas jalan Lakafehan-Batas Timar Tengah Utara-Atapupu-Wini- Sakato;
2. 2.ruas jalan Motamasin-Laktutus-Henes-Turiskain- Salore-Motaain (jalan sabuk perbatasan); dan
3. 3.ruasjalan Atambua-Weluli-Turiskain.

(3)jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
1. a.jalan kolektor primer tiga terdiri atas :
  1. 1.ruas jalan Halilulik-Batas Kabupaten Malaka; dan
  2. 2.ruas jalan Lakafehan-Keliting.
2. b.jalan kolektor primer empat terdiri atas:
  1. 1.ruasjalan Atambua-Weluli; dan
  2. 2.ruas jalan Basuki Rahmat.
3. c.jalan strategis provinsi yaitu ruas jalan Sp. Berluli-Teluk Gurita.
(4)jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.jalan kolektor primer empat terdiri atas:
  1. 1.ruas jalan Halilulik-Fatubesi;
  2. 2.ruas jalan Wilaen-Rusan;
  3. 3.ruas jalan Lebur-Uarau;
  4. 4.ruas jalan Haekesak-Turiskain; dan
  5. 5.ruas jalan Lalu-Rusan-Halileki. DiPindai dengan Cam8canner 18
(1)Sistem jarmgan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pa al 10 huruf b terdiri atas :
1. a.linta penyeberangan; dan
2. b.pelabuhan penyeberangan.
(2)Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a t rdiri ata :

Pasal 12

b.jalan lokal primer terdiri atas :
1. 1.ruas jalan Weluli-Nuawain;
2. 2.ruas jalan Nenuk-Kimbana;
3. 3.ruas jalan Wedomu-Sp. Dafala; dan
4. 4.ruas jalan Wedomu-Nualain,
c.Rencana pengembangan jalan lingkar luar terdiri atas:
1. 1.ruas jalan Nenuk-Kotafoun-Tala-Umanen-Kabuna; dan
2. 2.ruas jalan Nenuk-Bauatok-Fatubenao-Sadi.

(5)jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas 73 (tujuh puluh tiga) ruas dengan panjang kurang lebih 310,735 (tiga ratus sepuluh koma tujuh tiga lima) kilometer.
(6)terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
1. a.terminal penumpang tipe B yaitu Terminal Lolowa di Kecamatan Atambua Selatan;
2. b.terminal penumpang tipe C terdiri atas:
  1. 1.terminal Naresa di Kecamatan Tasifeto Barat;
  2. 2.terminal Umanen di Kecamatan Atambua Barat;
  3. 3.terminal Fatubenao di Kecamatan Kota Atambua; dan
  4. 4.rencana pembangunan terminal tipe C di Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak.
3. c.rencana peningkatan terminal penumpang tipe C Naresa menjadi terminal penumpang tipe B.
(7)Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah terminal barang Motaain di Kecamatan Tasifeto Timur.
(8)Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak. DiPindai dengan Cam8canner 19 ( 1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas: . bandar udara; dan
1. b.ruang udara untuk penerbangan.

Pasal 14

(1)Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :
1. a.pelabuhan laut; dan
2. b.alur pelayaran.
(2)Pelabuhan laut di Kabupaten -a-eh.1 sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf a terdiri atas :
1. a.pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Atapupu di Kecamatan Kakuluk Mesak;
2. b.terminal untuk kepentingan .sendiri yaitu terminal depot bahan bakar minyak di Jenilu Kecamatan Kakuluk Mesak; dan
3. c.rencana pengembangan Dermaga Tanjung Raikatar menjadi dermaga umum untuk peti kemas.
(3)Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat [l] huruf b terdiri atas:
1. a.alur pelayaran penyeberangan yaitu feri antar pulau dalam provinsi; dan
2. b.alur pelayaran nasional yaitu alur pelayaran ke pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Maluku.
(4)Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi Iaut mengacu pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 13

a.lintas penyeberangan antar provinsi yaitu Teluk Ourita-Ilwake-Kisar; dan
b.lintas penyeberangan antarkabupaten/kota yaitu Teluk Gurita- Kalabahi.

(3)Pclabuhan penyeberangan yaitu pelabuhan penyeberangan Teluk Gurita. DiPindai dengan Cam8canner 20

4.pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang terdapat di Kecamatan Lasiolat dan Kecamatan Raihat.

b.Infrastruktur penyaluran tenagalistrik dan sarana pendukungnya terdiri atas:
1. 1.jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem yaitu saluran udara tegangan tinggi yang menghubungkan Kupang-Oelamasi-Soe-Kefamenanu-Atambua;
2. 1.pembangkit listrik tenaga uap yang terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak;
3. 2.pembangkit listrik tenaga diesel yang terdapat di Kecamatan Atambua Barat;
4. 3.pembangkit listrik tenaga bayu yang terdapat di Kecamatan Lamaknen Belatan; dan

(1)Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b yaitu jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
(2)Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya terdiri atas:

Isi peraturan

Teks111PDFHirarki

Memuat teks peraturan…