DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Bab 3. Ketentuan Lain-Lain; Bab 4. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024; BUPATI BELU, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA PERTANGGGUNGJAWABANPELAKSANAANANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATENBELU TAHUN ANGGARAN2024 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 2 TAHUN 2025 BUPATI BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 11.Pemerintah ... Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang mengajikan informasi realisasi Pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/(defisit)-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
3.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang mengajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
4.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang mengajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/(defisit) operasinal dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
5.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/(defisit)-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
6.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keungan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
7.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
8.Catatan atas Laporan Keuangan selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
9.Sisa Lebih Pembiayaan selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama 1 (satu) periode pelaporan.
10.Daerah adalah Kabupaten Belu.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATENBELU TAHUN ANGGARAN2024. MEMUTUSKAN: Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENBELU Dan BUPATIBELU

b.Pembiayaan ... •

(1)LRAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
1. a.Surplus/(defisif) anggaran, merupakan pengurangan antara:
  1. 1.realisasi pendapatan sebesar Rp977.447.317.587,66 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah enam puluh enam sen); dan
  2. 2.realisasi belanja sebesar Rpl.011.544.640.144,43 (satu triliun sebelas miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu seratus empat puluh empat rupiah empat puluh tiga sen), Sehingga menjadi defisit sebesar Rp34.097.322.556,77 (tiga puluh empat miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh tujuh sen);

Pasal 4

a.LRA;
b.LPSAL;
c.W;
d.LPE;
e.Neraca;
f.LAK; dan
g.CaLK.

Pasal 3

Ruang lingkup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, meliputi:

a.pelaporan keuangan; dan
b.iktisar laporan kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

11.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belu.
12.Bupati adalah Bupati Belu. 2.realisasi ... *

c.SiLPA, merupakan penjumlahan antara:
1. 1.defisit sebesar Rp34.097.322.556,77 (tiga puluh empat miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh tujuh sen); dan
2. 2.pembiayaan netto menjadi sebesar Rp75.598.102.873,01 (tujuh puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah nol satu sen), Sehingga menjadi SiLPA sebesar Rp41.500.780.316,24 (empat puluh satu miliar lima ratus juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah dua puluh empat sen);

(2)Uraian LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan merupakan pengurangan antara:
  1. 1.realisasi pendapatan sebesar Rp977.447.317.587,66 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah enam puluh enam sen); dan
  2. 2.anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rpl.027.588.617.705,00 (satu triliun dua puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima rupiah), Sehingga menjadi selisih kurang sebesar RpS0.141.300.117 ,34 (lima puluh miliar seratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu seratus tujuh belas rupiah tiga puluh empat sen).
2. b.selisih anggaran dengan realisasi belanja yang merupakan pengurangan antara:
  1. 1.realisasi belanja sebesar Rpl.011.544.640.144,43 (satu triliun sebelas miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu seratus empat puluh empat rupiah empat puluh tiga sen); dan
  2. 2.anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rpl.103.163.801.717,00 (satu triliun seratus tiga miliar seratus enam puluh tiga juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), Sehingga menjadi selisih kurang sebesar Rp91.619.161.572,57 (sembilan puluh satu miliar enam ratus sembilan belas juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh tujuh sen).
3. c.selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) merupakan pengurangan antara:
  1. 1.anggaran (defisit) setelah perubahan sebesar Rp75.575.184.012,00 (tujuh puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu dua belas rupiah); dan
4. b.Pembiayaan, merupakan pengurangan antara:
  1. 1.realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp75.598.102.873,01 (tujuh puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah nol satu sen);
  2. 2.realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), Sehingga menjadi pembiayaan netto sebesar Rp75.598.102.873,01 (tujuh puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah nol satu sen). * LRAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto merupakan pengurangan antara:
1. 1.anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp75.575.184.012,00 (tujuh puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh limajuta seratus delapan puluh empat ribu dua belas rupiah); dan
2. 2.realisasi sebesar Rp75.598.102.873,01 (tujuh puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah nol satu sen), Sehinggamenjadi selisih lebih sebesar Rp22.918.861,01(dua puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah nol satu sen).
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan merupakan pengurangan antara:
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0.00 (nol rupiah); dan
2. 2.realisasi sebesar Rp0.00 (nol rupiah), Sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan merupakan pengurangan antara:
1. 1.anggaran penerima pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp75.575.184.012,00 (tujuh puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh limajuta seratus delapan puluh empat ribu dua belas rupiah); dan
2. 2.realisasi sebesar Rp75.598.102.873,01 (tujuh puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah nol satu sen), Sehingga menjadi selisih lebih sebesar Rp22.918.861,01 (dua puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah nol satu sen).
3. 2.realisasi (defisit) sebesar Rp34.097.322.556,77 (tiga puluh empat miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh tujuh sen), Sehingga menjadi selisih lebih sebesar Rp41.477.861.455,23 (empat puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah dua puluh tiga sen).
d.Saldo anggaran lebih akhir, merupakan penjumlahan antara:
1. 1.total saldo anggaran sebesar Rp41.500.767.474,76 (empat puluh satu miliar lima ratus juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen) sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
2. 2.koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya (surplus) sebesar Rp12.841,48 (dua belas ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah empat puluh delapan sen), Sehingga saldo anggaran lebih akhir menjadi sebesar Rp41.500.780.316,24 (empat puluh satu miliar lima ratusjuta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah dua puluh empat sen).
c.Saldo anggaran total merupakan penjumlahan antara:
1. 1.selisih saldo anggaran lebih awal yakni defisit sebesar Rp12.841,48 (dua belas ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah empat puluh delapan sen) sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
2. 2.SiLPA sebesar Rp41.500.780.316,24 (empat puluh satu miliar lima ratus juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah dua puluh empat sen), Sehingga total saldo anggaran sebesar Rp41.500.767.474,76 (empat puluh satu miliar lima ratus juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen).
b.SiLPA, merupakan penjumlahan antara:
1. 1.defisit sebesar Rp34.097.322.556,77 (tiga puluh empat miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus Ii.ma puluh enam rupiah tujuh puluh tujuh sen); dan
2. 2.pembiayaan netto sebesar Rp75.598.102.873,01 (tujuh puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah nol satu sen), Sehingga menjadi SiLPA sebesar Rp41.500.780.316,24 (empat puluh satu miliar lima ratus juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah dua puluh empat sen). LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b per 31 Desember 2024 meliputi:
a.Selisih saldo anggaran lebih awal dengan penggunaan saldo anggaran lebih, merupakan pengurangan antara:
1. 1.saldo anggaran lebih awal per 1 Januari 2024 sebesar Rp75.276.167.599,53 (tujuh puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh tiga sen); dan
2. 2.penggunaan saldo anggaran lebih sesuai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp75.276.180.441,01 (tujuh puluh Ii.ma miliar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah nol satu sen), Sehingga menjadi selisih kurang sebesar Rp12.841,48 (dua belas ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah empat puluh delapan sen).

Pasal 6

e.Surplus/(defisit) LO...
d.Surplus/(defisit) dari pos luar biasa, merupakan pengurangan antara:
1. 1.pendapatan luar biasa sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
2. 2.beban luar biasa sebesar Rp0,00 (nol rupiah), Sehingga surplus/defisit pos luar biasa sebesar Rp0,00 (rupiah).
c.Surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa, merupakan penjumlahan antara:
1. 1.surplus kegiatan operasional sebesar Rp927.195.499,02 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah nol dua sen); dan .
2. 2.(defisit) kegiatan non operasional sebesar RpJ.296.335.676,05 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah nol lima sen), Sehingga menjadi defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp2.369.140.177,03 (dua miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah nol tiga sen).
b.Surplus/(defisit) kegiatan non operasional, merupakan pengurangan antara:
1. 1.surplus non operasional sebesar Rp260.014.272,00 (dua ratus enam puluh juta empat belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah); dan
2. 2.(defisit)non operasional sebesar Rp3.556.349.948,05, (tiga miliar lima ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah nol lima sen), Sehingga menjadi (defisit) kegiatan non operasional sebesar RpJ.296.335.676,05 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah nol lima sen). LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 meliputi:
a.Surplus/(defisit) kegiatan operasional, merupakan pengurangan antara:
1. 1.pendapatan LO sebesar Rp928.692.402.842,93 (sembilan ratus dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah sembilan puluh tiga sen); dan
2. 2.beban LO sebesar Rp927.765.207.343,91 (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh limajuta dua ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah sembilan puluh satu sen), Sehingga menjadi surplus kegiatan operasional sebesar Rp927.195.499,02 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah nol dua sen).

Pasal 8

Paragraph 3 LO LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

b.jumlah ... ~ Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e per 31 Desember 2024 meliputi:

a.jumlah aset sebesar Rpl.687.311.886.600,28 (satu triliun enam ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah dua puluh delapan sen);

Pasal 12

Paragraf 5 Neraca LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

LPEsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 meliputi:

a.ekuitas awal per 1 Januari 2024 sebesar Rpl.659.250.988.290,89 (satu triliun enam ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah delapan puluh sembilan sen);
b.defisit LO sebesar Rp2.369.140.177,03 (dua miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah nol tiga sen);
c.koreksi ekuitas lainnya sebesar surplus Rpl.052.998.355,18 (satu miliar lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah delapan belas sen); dan
d.ekuitas akhir 31 Desember 2024 sebesar Rpl.657.934.846.469,04 (satu triliun enam ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah nol empat sen).

Pasal 10

Paragraf 4 LPE LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran III yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…