Retribusi IMB, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan dalam Retribusi Perizinan Tertentu. 13
4.Ketentuan Pasal 32a ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 32a berbunyi sebagai berikut :
Pasal 32a
(1)Masa retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku selama bangunan berdiri, sepanjang tidak ada perubahan fungsi bangunan, bentuk bangunan dan luas bangunan serta kegiatan renovasi.
(2)Masa retribusi Izin Tempat Penjualan Alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku selama 1 (satu) tahun.
(3)Dihapus.
(4)Masa retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku selama 1 (satu) tahun dan masa retribusi izin insidentil berlaku untuk sekali perjalanan.
14 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu. Ditetapkan di Atambua pada tanggal 13 Juni 2019 BUPATI BELU, Ttd. WILLYBRODUS LAY Diundangkan di Atambua pada tanggal 13 Juni 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU, Ttd. PETRUS BERE Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, GERTRUDIS DIDUK, SH NIP. 19670621 199603 2 005 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2019 NOMOR 03. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 03/2019. 15 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU I. UMUM Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 500/3231/SJ, tanggal 19 Juni 2017 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Retribusi Izin Gangguan. 16 Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 135.