DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Sistematika dan Isi RPJMD; Bab 3. Pengendalian dan Evaluasi; Bab 4. Ketentuan Peralihan; Bab 5. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); t BUPATI BELU, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 3 TAHUN 2025 TENT ANG RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029 BUPATI BELU PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR
4.Rencana ... Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah ~.. periode 5 (lima) tahunan.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: BUPATIBELU dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBELU Dengan Persetujuan Bersama

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tclah diubah bcberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tcntang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
16.Pemangku ...
4.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dok:umen perencanaan perangkat daerah periode I (satu) tahunan.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
6.Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
7.Visi adalah rumusan um um mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9.Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.
10.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11.Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
12.Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan.
13.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
14.Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan.
15.Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan~ efektif.

d.mewujudkan ...
a.sebagai penjabaran tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Belu tahun 2025-2029.
b.sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam masa kepemimpinan kepala daerah;
c.sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan Visi, Misi dan Program prioritas Bupati dan wakil Bupati sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-h, masing; dan

BAB I

: PENDAHULUAN BAB ini memuat :

Pasal 2

(1)Maksud penyusunan RPJMD ini untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan Isu strategis pembangunan, serta kemampuan keuangan Daerah.
(2)Tujuan RPJMD, terdiri dari:

16.Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
17.Daerah adalah Kabupaten Belu.
18.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20.Bupati adalah Bupati Belu.
21.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu.
22.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Belu. pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

(2)Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(3)Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD. ~- programmencakupRPJMDpelaksanaan(1) Pengendalian

Pasal 4

BABIII PENGENDALIANDANEVALUASI penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

e.Bab V Penutup.

(2)Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. kinerjadanDaerahPerangkatProgramIVd. Bab

Pasal 3

(1)Sistematika RPJMD terdiri dari:
1. a.Bab I Pendahuluan;
2. b.Bab II Gambaran Umum Daerah;
3. c.Bab III Visi, Misi, Program Prioritas Pembangunan Daerah; BABII SISTEMATIKADANISi RPJMD
4. d.mewujudkan pcrencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. BABV ...

Pasal 7

Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini. l KETENTUAN PERALIHAN Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

(1)Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah. PENJELASAN ... NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU: 03 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2025 NOMOR 03 ~ tJOHANES ANDES PRIHATIN \SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELUf Diundangkan di Atambua pada tanggal 22 September 2025 ywILLYBRODUS LAY ~ Ditetapkan di Atambua pada tanggal 22 September 2025

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu. BABV KETENTUAN PENUTUP ~- PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 – 2029 I. UMUM Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerah yang terdiri atas : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (RKPD). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang yang mengamanatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak nasional Tahun 2024, dimana pada tanggal 27 November 2024 Kabupaten Belu melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2025-2029. ~- Berdasarkan hasil PILKADA menetapkan Bapak Willybrodus Lay, SH sebagai Bupati dan Bapak Vicente Hornai Gonsalves, ST sebagai Wakil Bupati periode 2025-2030 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1997 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa jabatan Tahun 2025-2030 dan telah dilantik di Kupang pada tanggal 24 Maret 2025 oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur atas nama Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk peraturan daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen rencana pembangunan daerah 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan demikian, visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD Kabupaten Belu 2025-2029 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya. Mengingat perencanan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembanginan nasional, diperlukan penyelarasan yang mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya serta merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (delapan) proyek hasil terbaik cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029. RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belu Tahun 2025-2045 periode ke–I yang ditujukan untuk “Pemantapan Standar Pelayanan Minimal dan Tata Kelola Pemerintah”. ~- Dalam penyusunan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Belu merumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan, dengan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang digunakan, meliputi: pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif, dan pendekatan spasial. RPJMD merupakan bentuk kebijakan publik yang menjamin konektivitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah untuk jangka menengah sehingga perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan lagi dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentqng Perangkat Daerah, maupun Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belu untuk dilakukan lagi penyesuaian, sinkronisasi dan sinergisitas karena adanya dinamika kewenangan dan perubahan tugas dan fungsi (tusi) dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan pada Pasal 342 ayat (1) , huruf c Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dokumen RPJMD dapat dilakukan perubahan apabila terjadi perubahan yang mendasar yang dijelaskan lagi pada Pasal 3 yaitu apabila terjadi perubahan kebijakan nasional. Berpijak pada upaya mewujudkan visi dan misi bupati dan wakil bupati Belu serta untuk menjamin keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan, dalam konstelasi Nasional, Provinsi dan Kabupaten lain yang berbatasan maupun lingkup waktu, maka diperlukan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Belu yang diharapkan mampu mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan dan sinergitas pembangunan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…