DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 9 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Bentuk Hukum, Nama, Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu; Bab 3. Maksud, Tujuan dan kegiatan Usaha; Bab 4. Modal Usaha; Bab 5. Organ dan Kepegawaian; Bab 6. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya; Bab 7. Perencanaan, Operasional dan Pelaporan; Bab 8. Penetapan Penggunaan Laba; Bab 9. Penugasan Pemerintah dan Anak Perusahaan; Bab 10. Perubahan, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran; Bab 11. Evaluasi; Bab 12. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 13. Ketentuan Peralihan; Bab 14. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian e n t u k Hukum Perusahaan Daerah Belu Bhakti menjadi Perusahaan Umum Dacrah Belu Bhakti; 1 . Pasal 1 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-dacrah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 9 5 8 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2 0 1 7 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan . . . Dipindai dengan CamScanner Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU dan BUPATIBELU MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BELU BHAKTI MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BELU BHAKTI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

2.Perusahaan Umum Daerah Belu Bhakti yang selanjutnya disebut Perumda Belu Bhakti adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya milik daerah dan tidak terbagi atas saham dengan tujuan untuk kemanfaatan umum untuk pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip perusahaan.
3.Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umurn Daerah sebagai organ perusahaan urnum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan urnum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
5.Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Umurn Daerah.
7.Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Umum Daerah dan Pihak Ketiga untuk bersama sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu.
9.Daerah adalah Kabupaten Belu.
10.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu. 1 1 . Bupati adalah Bupati Belu. Dipindai dengan CamScanner

BAB II

BENTUK HUKUM, NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU,

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini diubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Belu Bhakti menjadi BUMD Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 3

Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberi nama Perumda Belu Bhakti.

Pasal 4

Perumda Belu Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan di ibukota Daerah. Bagi.an Keempat Jangka Waktu

Pasal 5

Jangka waktu berdirinya Perumda Belu Bhakti scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terhitung sejak berdirinya Perusahaan Daerah Belu Bhakti sampai dengan waktu yang tidak tentu.

BAB ILL

MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Maksud penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Dacrah Belu Bhakti menjadi Perumda Belu Bhakti meliputi:

a.untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian; dan
b.menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan kebutuhan masyarakat.

Pasal 7

Tujuan penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Belu Bhakti menjadi Perumda Belu Bha.kti meliputi:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.menyelenggarakan pelayanan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bennutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristi··a Dipindai dengan CamScanner a karakteristik clan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 8

( 1) Kegiatan usaha Perumda Belu Bhakti meliputi:

a.bidang produksi;
b.bidang petemakan;
c.bidang pariwisata;
d.bidang pergudangan; dan/ atau
e.bidang perdagangan.

(2)Pengembangan jenis bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari KPM dengan mempertimbangkan keterpenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 9

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perumda Belu Bhakti dapat mengembangkan jenis usaha berupa:

a.membuka anak perusahaan, kantor ca bang dan/a tau unit usaha baru;
b.melakukan Kerjasama/usaha bersama dengan BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Desa, koperasi dan badan usaha swasta; dan/atau
c.menentukan bidang usaha prioritas sesuai kondisi, karakteristik, potensi dan perkembangan perekonomian sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
a.penyertaan modal, terdiri dari: 1 . modal dasar Perumda Belu Bhakti; dan
1. 2.penyertaan modal dalam rangka penambahan modal;
b.pinjaman;
c.hibah; dan
d.sumber modal lainnya.

(2)Penyelenggaraan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 1 Modal dasar Perumda Belu Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1 ) huruf a angka 1 berasal dari:
1. a.kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
2. b.neraca awal Perumda Belu Bhakti berasal dari semua aktiva dan pasiva Perusahaan Daerah Belu Bhakti. B AB V ORGAN DAN KEPEGAWAIAN Bagia·g Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

MODAL USAHA Pasal 1 0 ( 1 ) Modal Usaha Perumda Belu Bhakti berasal dari:

Pasal 12

(1)Organ Perumda Belu Bhakti terdiri atas:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi
(2)Ketentuan mengenai Organ sebagaimana climaksud pada ayat (l) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1)Perumda Belu Bhakti dipimpin oleh 1 (satu) orang Direksi.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu 3 (tiga) orang Manajer, meliputi:
1. a.Manajer administrasi umum dan keuangan;
2. b.Manajer produksi; dan
3. c.Manejer promosi dan pemasaran.
(3)Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh pegawai Perumda Belu Bhakti.
(4)Ketentuan lebih lanjut terkait Susunan Organisasi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…