DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Bab 3. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU Dan BUPATIBELU 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba, .an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri. Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tah un Anggaran 2026 (Berita Negara Repu blik Indonsia Tahun 2025 Nomor 727);

Pasal 2

(1)APBD berjumlah Rp853 715.942.950,00 (delapan ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
(2)Rincian APBDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendapatan daerah:
2. b.belanja daerah; dan
3. c.pembiayaan daerah.!-
  1. 2.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
  2. 3.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  3. 4.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
  4. 5.Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
  5. 6.Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
  6. 7.Pembiayaan adalah setiap penenmaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
  7. 8.Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiyaan.
  8. 9.Daerah adalah Kabupaten Belu.
  9. 10.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belu.
  10. 11.Bupati adalah Bupati Belu.

Pasal 5

(1)Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp36 644.900.000,00 (tiga puluh enam miliar enam ratus empat puluh empat JU ta sembilan ratus ribu rupiah).
(2)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp7.597.664.000.00 (tujuh miliar lima ratus sembilan puluh tujuhjuta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).
(3)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 avat (2) huruf c direncanakan sebesar RpS.450.573.209,00 (lima miliar empat ratus lima puluh iuta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan rupiahJ.i,

Pasal 4

( 1) Pendapatan Asli Daerah sebagannana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rpl 11.345.537 209,00 (seratus sebelas miliar tiga ratus empat puluh limajuta lima ratus tiga pu uh tujuh ribu dua ratus sembilan rupiah).

(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang san

Pasal 3

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp824.597 .507.892,00 (delapan ratus dua puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
(2)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendapatan asli daerah:
2. b.pendapatan transfer; dan
3. c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 8

( 1) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagairnana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rpl 1.063 076.000,00 (sebelas miliar enam puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

(2)Lain-lain pendapatan daerah vang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . .l,.

Pasal 7

( 1) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pa~J 6 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp683.555.076.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus Irma puluh limajuta tujuh puluh enam ribu rupiah).

(2)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rpl8.633.818.683,00 (delapan belas miliar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 6

( 1) Pendapatan transfer sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp702.188.894.683,00 (tujuh ratus dua miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).

(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(4)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp6 l.652.400.000,00 (enam puluh satu miliar enam ratus lima puluh duajuta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 11

(1)Belanja pegawai sebagaimanayangdimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp464.567.044.555.00 (empat ratus enam puluh empat miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
(2)Belanja barang dan jasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2)huruf b direncanakan sebesar Rp246.366.727.653,00 (dua ratus empat puluh enam miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).[

Pasal 10

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp717.694.521.238,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar enarn ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).
(2)Belanja operasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah: dan
4. d.belanja bantuan sosial.

Pasal 9

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp853.715.942.950,00 (delapan ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
(2)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.belanja operasi;
2. b.belanja modal;
3. c.belanja tidak terduga; dan
4. d.belanja transfer.

Pasal 13

(1)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.940.250.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana yang dimaksud dalarn Pasal 12 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp4 640.911.655,00 (ernpat miliar enam ratus empat puluhjuta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah}.
(3)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp4.412.916. 713.00 (empat miliar empat ratus dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).
(4)Belanja modal jalan. jaringan dan irigasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) h uruf d direncanakan sebesar Rp17. 071. 441. 241.00 (tujuh belas miliar tujuh puluh satu juta empa.t ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e drrencanakan sebesar RpOl

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…