DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 223

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang Ketentuan Umum; II. Penguatan Kelembagaan; III. keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa Dalam Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak; IV. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan; V. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; VI. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; VII. Kalster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Rekreasi dan Budaya; VIII. Klaster Perlindungan Khusus; IX. Pembiayaan; X. Pembinaan dan Pengawasan; XI. ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengatasi permasalahan dalam pemenuhan hak anak, perlu adanya pengaturan mengenai Kabupaten Layak Anak;
c.bahwa sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta mengisi kekosongan hukum di daerah dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Belu, maka perlu adanya pengaturan Kabupaten Layak Anak dalam peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; SALINAN 2 Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU dan BUPATI BELU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
2.Penyelenggaraan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4.Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6.Kecamatan Ramah Anak adalah bagian dari wilayah daerah kabupaten yang dipimpin camat yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kecamatan.
7.Desa adalah desa dan desa adat selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Desa Ramah Anak adalah bagian dari wilayah pemerintahan Desa yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di Desa. 4
9.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10.Kelurahan Ramah Anak adalah bagian dari wilayah Kecamatan yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kelurahan.
11.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
12.Forum Anak adalah organisasi yang difasilitasi pemerintah daerah dimana anggota dan kepengurusannya terdiri dari Anak utusan dari berbagai organisasi atau kelompok kegiatan Anak.
13.Forum Keluarga adalah satu – kesatuan saling asah, asih dan asuh.
14.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
15.Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RADKLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
16.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17.Bupati adalah Bupati Belu.

Pasal 2

Pelaksanaan KLA berdasarkan prinsip:

a.tata pemerintahan yang baik;
b.non-diskriminasi;
c.kepentingan terbaik bagi anak;
d.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
e.penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
b.meningkatkan kesempatan bagi anak untuk mendapatkan akses pemenuhan hak anak dan perlindungan anak; 5
c.meningkatkan penerapan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan;
d.mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak;
e.meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak dari tindakan, keputusan dan kebijakan yang melanggar hak anak;
f.meningkatkan nilai kearifan lokal dan peranan adat dalam perlindungan anak; dan
g.meningkatkan peran Pemerintah Daerah, masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam upaya perlindungan anak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penguatan kelembagaan;
b.keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa;
c.klaster hak sipil dan kebebasan;
d.klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
e.klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
f.klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
g.klaster perlindungan khusus.

BAB II

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 5

(1)Bupati berwenang membentuk Gugus Tugas KLA.
(2)Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Selain Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat dibentuk.
(2)Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan kerja sub koordinat dengan Gugus Tugas KLA.
(3)Gugus tugas Kecamatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dibentuk dan ditetapkandengan Keputusan Camat. 6
(4)Gugus tugas Desa/Kelurahan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa atau Keputusan Lurah.

Pasal 7

Keanggotaan Gugus Tugas KLA meliputi:

a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
b.unsur masyarakat;
c.media massa;
d.dunia usaha;
e.orang tua/keluarga; dan
f.Forum Anak.

Pasal 8

Keanggotaan gugus tugas Kecamatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi :

a.Perangkat Kecamatan;
b.Unsur lembaga kemasyarakatan;
c.Dunia usaha;
d.Orang tua;
e.keluarga; dan
f.Forum Anak di tingkat Kecamatan.

Pasal 9

Keanggotaan Gugus Tugas Kecamatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a berlaku secara mutatis mutandis untuk gugus tugas Desa/Kelurahan Ramah Anak.

Pasal 10

(1)Susunan organisasi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
1. a.Ketua oleh sekretaris Daerah;
2. b.Wakil Ketua oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah; 7
3. c.Sekretaris oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak; dan
4. d.Sub gugus tugas terdiri dari:
  1. 1.sub gugus tugas kelembagaan;
  2. 2.sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
  3. 3.sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  4. 4.sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  5. 5.sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
  6. 6.sub gugus tugas klaster perlindungan khusus.
(2)Pengisian keanggotaan sub gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang berasal dari unsur Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan kesesuaian urusan pemerintahan.

Isi peraturan

Teks223PDFHirarki

Memuat teks peraturan…