DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 25 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN; TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM ; TERTIB SUNGAI, SALURAN DAN KOLAM ; TERTIB LINGKUNGAN; TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU; TERTIB BANGUNAN ; TERTIB SOSIAL; TERTIB KESEHATAN; TERTIB PENDIDIKAN; TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN; TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT; PENERTIBAN PNS;PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN PENYIDIKAN; SANKSI ADMINISTRASI; KETENTUAN PIDANA; dan KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Ketertiban Umum. Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang...................
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
10.Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH DAN BUPATI BENER MERIAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : RANCANGAN QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2.Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
5.Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
6.Ketentraman……………
6.Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman.
7.Kepentingan Dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
9.Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
10.Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
11.Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
12.Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
13.Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
14.Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
15.Kaki lima adalah lantai di depan pintu atau ditepi jalan atau bagian depan bangunan rumah dan/atau toko yang mana lebarnya lima kaki dari tepi jalan yang dijadikan sebagai jalur dimana pejalan kaki dapat melintas.
16.Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
17.Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
18.Ternak……………..
18.Ternak potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.
19.Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar Kabupaten Bener Meriah untuk keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan.
20.Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Qanun ini adalah :

a.menjamin kepastian hukum atas Ketertiban Umum di Kabupaten Bener Meriah;
b.sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum adalah:

a.terwujudnya Ketertiban Umum di wilayah Kabupaten Bener Meriah;
b.terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 4

(1)Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan rambu penyeberangan/zebra cross yang telah disediakan.
(3)Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte yang disediakan atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
(4)Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
(5)Setiap…………….
(5)Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 5

(1)setiap orang atau badan dilarang:
1. a.membuat atau memasang portal;
2. b.membuat atau memasang tanggul jalan;
3. c.membuat atau memasang pintu penutup jalan;
4. d.membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
5. e.membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, jalan dan sejenisnya;
6. f.membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
7. g.menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
8. h.melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
9. i.menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi- tepi jalan raya dan jalan-jalan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan/atau pihak kepolisian.

Pasal 6

Setiap orang atau badan dilarang:

a.mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
b.mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
c.melakukan galian, urugan dan menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.
d.Memasang/menempatkan kabel yang dapat mengganggu pengendara kenderaan.

Pasal 7

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang:

(1)membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung, dan lembaga pendidikan serta rumah sakit.
(2)melintas selama ibadah shalat jum’at berlangsung kecuali dalam keadaan darurat dan di jalan nasional.
(3)Menggunakan knalpot kenderaan racing/blong/dimodifikasi.

Pasal 8

(1)Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
1. a.Mengganggu ketentraman penumpang lain;
2. b.Membuang sampah keluar dari dalam kendaraan umum.
3. c.Membuang kotoran permen karet dan meludah keluar dari dalam kendaraan umum.
4. d.Merokok.
5. e.Memakai pakaian ketat dan transparan.
(2)Setiap………………..
(2)Setiap orang yang menggunakan kenderaan pribadi dilarang:
1. a.Membuang sampah keluar dari mobil.
2. b.Membuang kotoran permen karet.
3. c.Meludah keluar dari mobil.
(3)Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan- jalan ataupun di tempat-tempat umum, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…