Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah mengemban tugas pokok untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakatnya. Lembaga ini memiliki signifikansi tinggi karena bertanggung jawab langsung terhadap kemajuan daerah, mulai dari perencanaan tata ruang hingga penyediaan infrastruktur dan layanan dasar. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi kebijakan daerah seperti Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), penyediaan air bersih melalui Perumda Tirta Bengi, serta mendukung kegiatan statistik dan pengendalian inflasi daerah. Berbagai program dijalankan untuk memastikan pembangunan yang terarah dan pelayanan yang optimal bagi warga.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah mengemban mandat fundamental untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan daerah, mendorong pembangunan berkelanjutan, serta menyediakan pelayanan publik esensial bagi seluruh warganya. Kehadiran lembaga ini sangat vital karena menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan di wilayahnya, mulai dari perencanaan tata ruang hingga penyediaan infrastruktur dasar.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Bener Meriah mencakup aspek regulasi, seperti penetapan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan. Dalam pelayanan, pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyediaan air bersih melalui Perumda Tirta Bengi, serta mendukung kegiatan statistik dan sensus ekonomi oleh BPS. Berbagai program juga dijalankan, termasuk upaya pengendalian inflasi daerah.
Beberapa program strategis yang diusung Pemerintah Kabupaten Bener Meriah mencakup revisi RTRW yang telah melalui konsultasi publik, persiapan Sensus Ekonomi 2026 oleh BPS, serta partisipasi aktif dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan pelayanan air bersih melalui dukungan bantuan bahan kimia untuk Perumda Tirta Bengi. Intervensi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan mendesak dan jangka panjang masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah turut berkontribusi pada isu-isu nasional melalui partisipasinya dalam program-program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Keterlibatan dalam Sensus Ekonomi 2026 merupakan bagian dari upaya pengumpulan data ekonomi berskala nasional. Demikian pula, partisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah menunjukkan komitmen daerah terhadap stabilitas ekonomi makro.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk berbagai keperluan, seperti perizinan terkait tata ruang dan pembangunan. Pelayanan air bersih melalui Perumda Tirta Bengi juga menjadi kebutuhan rutin bagi sebagian besar penduduk. Selain itu, warga dapat berurusan dengan lembaga ini untuk menyampaikan pengaduan atau aspirasi terkait kebijakan dan pelayanan publik.
Sebagai pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lokal, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah memiliki mandat yang luas dan ruang lingkup yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Melalui program-program strategis dan partisipasi aktif dalam agenda nasional, pemerintah daerah ini berupaya tiada henti untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Bener Meriah.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2021
Dalam Qanun ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Fungsi dan Ruang Lingkup Izin Mendirikan Bangunan; Memabngun; Memperluas/Mengurangi; Mengubah; Merawat; Melampaui Waktu Penerbitan Izin; Msa Berlaku dan Perubahan Izin Mendirikan Bangunan; Izin Mengubah dan Membongkar Bangunan Cagar Budaya; Kewajiban Pemegang IMB; Kegiatan Membangun Gedung Yang Tidak Memerlukan IMB; Keterangan Rencana Tata Ruang Kabupaten; Penolakan Memberi Izin; Standar Pelayanan Perizinan; Pengumuman; Peran Serta Masyarakat; Pengawasan; Retribusi IMB; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Pemungutan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kadaluwarsa Penagihan; Pemeriksaan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2021
Dalam Qanun ini diatur tentang Ketentuan Umum, Golongan dan Jenis Retribusi, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang, Surat Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan Retribusi, Tata Cara Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini terdiri dari 96 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah, BAB III tentang Perencanaan Kebutuhdan dan Penganggaran, BAB IV tentang Pengadaan, BAB V tentang Penggunaan, BAB VI tentang Pemanfaatan, BAB VII tentang Pengamanan dan Pemeliharaan, BAB VIII tentang Penilaian, BAB IX tentang Pemindahtanganan, BAB X tentang Pemusnahan, BAB XI tentang Pengahapusan, BAB XII tentang Penatausahaan, BAB XIII tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, BAB XIV tentang Pengelolaan Barang Milik Negara oleh Badan Layanan Umum, BAB XV tentang Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara, BAB XVI tentang Ganti Rugi dan Sanksi, BAB XVII tentang Ketentuan Lain-lain, BAB XVIII tentang Ketentuan Peralihan, BAB XIX tentang Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang: KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN; TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM ; TERTIB SUNGAI, SALURAN DAN KOLAM ; TERTIB LINGKUNGAN; TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU; TERTIB BANGUNAN ; TERTIB SOSIAL; TERTIB KESEHATAN; TERTIB PENDIDIKAN; TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN; TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT; PENERTIBAN PNS;PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN PENYIDIKAN; SANKSI ADMINISTRASI; KETENTUAN PIDANA; dan KETENTUAN PENUTUP.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2021
Dalam Qanun ini mengatur 12 Pasal
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur tentang: KETENTUAN UMUM; PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KAMPUNG; IMEM KAMPUNG DAN IMEM DUSUN; PERATURAN KAMPUNG; PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG; KEUANGAN KAMPUNG; BADAN USAHA MILIK KAMPUNG; KERJA SAMA KAMPUNG; LEMBAGA KEMASYARAKATAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN PERALIHAN dan KETENTUAN PENUTUP.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 11 Tahun 2022
Terdapat beberapa pasal dalam Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 Nomor 06) yaitu pada Pasal 2 dan Pasal 3.