DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 25 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: KETENTUAN UMUM ; ASAS, TUJUAN, FUNGSI DAN PRINSIP-PRINSIP PARTISIPASI; HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT; KELEMBAGAAN MASYARAKAT; dan KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan yang aspiratif dan demokratis, mampu melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan sebaik-baiknya;
c.bahwa partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan bentuk keterlibatan warga masyarakat dan membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah;
d.bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah Daerah yang baik (Good Regional Governance) di Kabupaten Bener Meriah, maka prinsip partisipasi perlu diterapkan guna untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kebijakan publik;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pembangunan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4.Undang……………….
4.Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
5.Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 45878);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14.Peraturan………………..
14.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
15.Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 113). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH Dan BUPATI BENER MERIAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
3.Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Bener Meriah.
5.Pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna dan hak guna yang merata dan berkeadilan.
6.Pembangunan yang berkelanjutan adalah suatu proses pemanfaatan sumber daya secara optimal antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia sebagai suatu kesatuan yang berkesinambungan dalam pembangunan.
7.Masyarakat adalah orang perorang baik laki-laki maupun perempuan, anggota masyarakat, kelompok masyarakat yang ada dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah.
8.Kelembagaan Masyarakat adalah lembaga-lembaga sosial ekonomi masyarakat yang berdiri atau didirikan dengan maksud ikut menggerakkan serta mengambil bahagian dalam pembangunan dan atau pemanfaatan sumber daya daerah.
9.Pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah penyelenggaraan yang didasarkan atas prinsip-prinsip: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, pertanggungjawaban, pengawasan, efesiensi dan efektifitas serta profesionalisme, sehingga mampu meningkatkan fungsi pelayanan pada masyarakat sebagai fungsi utamanya dengan baik.
10.Sumber…………..
10.Sumber Daya adalah segenap potensi kekayaan daerah yang dapat diolah atau dimanfaatkan menjadi bahagian dalam pembangunan.
11.Partisipasi Masyarakat adalah suatu proses keterlibatan masyarakat secara sadar dan nyata dalam serangkaian proses pembangunan mulai dari tingkat perencanaan (Perumusan Kebijakan) hingga pada tingkat pengendalian (Pengawasan dan Evaluasi) program pembangunan tanpa adanya diskriminasi.
12.Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitas yang bersifat non instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah dan melakukan pemecahan dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada.
13.Badan Publik adalah Pemerintah Daerah, BUMD dan Instansi Vertikal di Kabupaten Bener Meriah.

BAB II

ASAS, TUJUAN, FUNGSI DAN PRINSIP-PRINSIP PARTISIPASI

Pasal 2

Qanun ini disusun berdasarkan atas asas :

a.Keterbukaan Timbal Balik adalah Pemerintah Daerah dan Masyarakat saling memberi dan menerima serta menghargai perbedaan pendapat;
b.Transparansi adalah dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dapat diketahui oleh masyarakat mulai dari perencanaan pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan;
c.Kepastian Hukum adalah dalam melaksanakan partisipasi masyarakat harus dilandasi oleh aturan-aturan formal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
d.Keseimbangan adalah pelaksanaan partisipasi masyarakat dilakukan atas dasar prinsip keseimbangan yaitu seimbang antara hak dan kewajiban; dan
e.Akuntabilitas adalah pelaksanaan partisipasi masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Partisipasi Masyarakat bertujuan mewujudkan terselenggaranya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan seperti penyusunan Qanun dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran dan pengevaluasian pembangunan Daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik. Bagian……………….

Pasal 4

Penyelenggaraan Partisipasi berfungsi :

a.pembinaan masyarakat dalam pelaksanaan dan/atau pendidikan politik masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
b.sebagai wadah aspirasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat;
c.sebagai wadah bagi masyarakat dalam merumuskan persoalan dan memecahkan masalah pembangunan dan pemerintahan.

Pasal 5

Prinsip partisipasi masyarakat di Kabupaten Bener Meriah harus didasarkan pada :

a.Adanya pengakuan kedaulatan rakyat;
b.Masyarakat daerah adalah bagian dari penentu kebijakan;
c.Adanya sinergitas antara masyarakat, legislatif dan eksekutif sebagai penentu kebijakan;
d.Adanya kesetaraan dan kepercayaan bersama antara masyarakat, legislatif dan eksekutif.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 6

(1)Setiap warga masyarakat berhak berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelenggaraan pembangunan.
(2)Partisipasi yang dimaksud pada ayat (1) berlangsung mulai tahap perencanaan, perumusan dan proses pengambilan keputusan sampai tahap pelaksanaan dan evaluasinya.
(3)Perempuan sebagai bagian dari masyarakat berhak berpartisipasi dalam setiap proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara individu maupun kolektif tanpa diskriminatif.

Pasal 7

Setiap penyelenggara badan publik berkewajiban :

a.Menjaga dan membina potensi atau kehidupan bersama pada wujud partisipasi dalam rangka peningkatan daya tahan individu dan sosial serta daya tahan lokal;
b.Setiap Kelembagaan Publik wajib membuka kesempatan seluas- luasnya bagi penyelenggaraan partisipasi masyarakat;
c.Agar partisipasi masyarakat dapat berjalan efektif, Pemerintah Daerah dan DPRK wajib mengumumkan secara luas dan terbuka prosedur pelibatan masyarakat secara menyeluruh;
d.Setiap warga masyarakat berkewajiban menghargai dan menjunjung tinggi bentuk-bentuk, hak partisipatif sebagaimana yang diatur dalam Qanun ini. Pasal 8……………….

Pasal 8

Qanun mekanisme, prosedur dan bentuk partisipasi harus senantiasa memperhatikan dan tidak merugikan kepentingan masyarakat lokal dan/atau masyarakat adat yang ada dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

BAB IV

KELEMBAGAAN MASYARAKAT

Pasal 9

Kelembagaan Masyarakat terdiri dari :

a.Petue-Pemerintah Kampung;
b.Organisasi Kepemudaan;
c.Organisasi Perempuan;
d.Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
e.Organisasi Masyarakat atau Organisasi Profesi; dan
f.Kelembagaan lainnya yang ada di masyarakat.

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah. Ditetapkan : di Redelong pada tanggal : 25 April 2018 M 09 Sya’ban 1439 H BUPATI BENER MERIAH, TTD AHMADI Diundangkan : di Redelong pada tanggal : 26 April 2018 M 10 Sya’ban 1439 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH, TTD ISMARISSISKA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2018 NOMOR : NOREG QANUN KABUPATEN BENER MERIAH, PROVINSI ACEH : (1/27/2018);

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…