DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 139

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: KETENTUAN UMUM; PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KAMPUNG; IMEM KAMPUNG DAN IMEM DUSUN; PERATURAN KAMPUNG; PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG; KEUANGAN KAMPUNG; BADAN USAHA MILIK KAMPUNG; KERJA SAMA KAMPUNG; LEMBAGA KEMASYARAKATAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN PERALIHAN dan KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengakuan khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat membutuhkan pengaturan yang jelas tentang tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan kampung sebagaimana diatur dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk qanun kabupaten tentang Pemerintahan Kampung. Mengingat 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3.Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No.62,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6.Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang……………… 2
7.Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang KeCamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, TambahanLembaran Negara Nomor 4826);
11.Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Aceh Nomor 05);
12.Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penetapan Kecamatan Bukit, Bandar, Syiah Utama, Permata, Wih Pesam, Timang Gajah, Pintu Rime Gayo dalam Kabupaten Bener Meriah;
13.Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pendefinitipan Kampung dalam kabupaten Bener meriah;
14.Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Bener Kelipah, Kecamatan Mesidah, Kecamatan Gajah Putih dalam Kabupaten Bener Meriah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH dan BUPATI BENER MERIAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur; 3.Pemerintahan……………………. 3
3.Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing- masing;
4.Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh;
5.Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah;
6.Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
7.Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara Urusan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten;
8.Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
9.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
10.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah kabupaten Bener Meriah;
11.Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bener Meriah sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten;
12.Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat kerja Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintah KeCamatan;
13.Mukim adalah Kesatuan masyarakat hukum dibawah KeCamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain yang berkedudukan langsung dibawah Camat;
14.Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten Bener Meriah;
15.Peraturan Bupati adalah Peraturan lanjutan dari Qanun kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten;
16.Qanun Kampung adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Petue dan Reje;
17.Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat setempat yang diakui dan dihormati sebagai keistimewaan Aceh dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Reje;
18.Sarak Opat adalah empat unsur atau potensi masyarakat secara terpadu yang terdiri dari Reje, Imem, Petue dan Rayat Genap Mufakat dalam suatu kampung untuk menjaga dan memelihara harkat dan martabat kampungnya;
19.Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh Sarak Opat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia;
20.Pemerintah kampung adalah Reje dan perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan kampung;
21.Reje adalah Kepala Pemerintah Kampung;
22.Bedel adalah penjabat Reje untuk masa waktu tertentu karena Reje berhalangan sementara atau berhalangan tetap;
23.Imem Kampung adalah unsur Sarak Opat yang mempuyai tugas muperlu sunet dan melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan, peningkatan pendidikan agama dalam masyarakat.
24.Petue……………….. 4
24.Petue adalah unsur Sarak Opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cendikiawan yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat dan adat istiadat, membuat qanun kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung serta melakukan fungsi sidik sasat dengan tugas melakukan penelitian dalam segala aspek kehidupan masyarakat;
25.Sekolat adalah Pembantu Petue;
26.Rayat Genap Mufakat adalah seluruh masyarakat yang ada di Kampung setempat;
27.Banta (Sekretaris) adalah perangkat kampung yang memimpin sekretariat kampung;
28.Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintah Kampung;
29.Pengulu adalah pimpinan dusun;
30.Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup masyarakat;
31.Hukum adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang memiliki sanksi apabila dilanggar;
32.Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu, dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan syariat Islam;
33.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APB Kampung adalah Anggaran belanja tahunan pemerintahan kampung yang bersumber dari APBN, APBA dan APBK, Pendapatan Asli Kampung dan sumber lainnya yang sah dibahas dan disetujui bersama pemerintah kampung dan Petue yang ditetapkan dengan qanun kampung;
34.Keuangan kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kampung tersebut sesuai kebutuhan dan kemampuan kampung;
35.Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk kampung, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;
36.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disebut RPJMKampung adalah dokumen perencanaan 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan kampung, arah kebijakan keuangan kampung, kebijakan umum dan program disertai dengan rencana kerja;
37.Rencana Kerja Pembangunan Kampung yang selanjutnya disebut RKPKampung adalah dokumen perencanaan untuk priode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMKampung yang memuat rencana kerja tahunan;
38.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang selanjutnya disebut LPPK adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan kampung selama 1 (satu) tahun berdasarkan RKPKampung yang disampaikan oleh Reje kepada Bupati melalui Camat;
39.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut LKPj adalah Laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan kampung selama 1 (satu) tahun anggaran dan/atau diakhir masa jabatan yang disampaikan oleh Reje kepada Petue;
40.Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang selanjutnya disebut IPPK adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan kampung kepada masyarakat melalui media yang tersedia di kampung;
42.Laporan…………….. 5
41.Laporan Akhir Masa Jabatan yang selanjutnya disebut LAMJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan kampung selama 1 (satu) priode masa jabatan atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Reje kepada Petue;
42.Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disingkat BUMK adalah badan usaha kampung yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah kampung dengan Qanun Kampung;
43.Penyelesaian sengketa adat kampung adalah permusyawaratan dalam menyelesaikan berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa dibidang hukum adat dan atau syariat oleh Sarak Opat yang dipimpin oleh Reje;
44.Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan serta konsultasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan kampung;
45.Pengawasan adalah tindakan melakukan supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung.

BAB II

PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KAMPUNG

Pasal 2

Pembentukan kampung bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Paragraf Kedua Syarat-Syarat Pembentukan

Pasal 3

(1)Pembentukan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat :
1. a.jumlah penduduk sekurang-kurangnya 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga;
2. b.wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar wilayah dalam kampung;
3. c.wilayah kerja memiliki akses transportasi antar wilayah dalam kampung;
4. d.sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan bermasyarakat sesuai adat istiadat setempat;
5. e.memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung;
6. f.batas kampung yang dinyatakan dalam bentuk batas alam atau batas buatan yang tidak berubah, dengan persetujuan dari kampung tetangga dalam bentuk peta batas kampung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
7. g.tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan kampung dan pelayanan publik;
8. h.sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Kampung;
9. i.tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam…………………. 6
(2)Dalam wilayah Kampung dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Kampung.
(3)Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kampung persiapan.
(4)Kampung persiapan merupakan bagian dari wilayah Kampung induk.
(5)Kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Kampung dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
(6)Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi. Paragraf Ketiga Tata cara Pembentukan

Pasal 4

(1)Kampung dibentuk atas prakarsa masyarakat atau pemerintah kabupaten dengan memperhatikan asal-usul kampung dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(2)Pembentukan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa kampung, atau bagian kampung yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kampung menjadi dua kampung atau lebih, atau pembentukan kampung diluar kampung yang telah ada;
(3)Pembentukan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai Batas usia Kampung Induk paling sedikit 5 (lima) Tahun terhitung sejak pembentukan pemerintahan kampung.

Pasal 5

(1)Dalam pembentukan kampung harus menyebutkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas kampung dan jumlah dusun minimal 2 (dua) dusun yang telah dibentuk.
(2)Pemberian nama kampung disesuaikan dengan sejarah dan adat Istiadat setempat.

Pasal 6

Tata cara pembentukan kampung atas prakarsa masyarakat adalah sebagai berikut :

a.adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk kampung;
b.masyarakat mengajukan usul pembentukan kampung kepada Petue dan Reje;
c.Petue mengadakan rapat bersama Reje untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan kampung dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat;
d.Reje mengajukan usul pembentukan kampung kepada Bupati melalui Camat, disertai berita acara hasil rapat dan rencana wilayah administrasi kampung yang akan dibentuk;
e.dengan memperhatikan dokumen usulan Reje, Bupati membentuk dan menugaskan tim kabupaten bersama tim Kecamatan untuk melakukan peninjauan ke kampung yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
f.bila rekomendasi tim kabupaten menyatakan layak dibentuk kampung baru, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang pembentukan kampung persiapan; dan
g.rancangan…………….. 7
g.rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf f diatas, ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan DPRK.

Pasal 7

Tata cara pembentukan kampung atas prakarsa pemerintah kabupaten adalah sebagai berikut :

a.berdasarkan evaluasi tim kabupaten terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung dinyatakan bahwa suatu kampung atau bagian dari wilayah beberapa kampung layak dibentuk kampung baru;
b.Bupati mengajukan rancangan qanun tentang pembentukan kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada DPRK untuk dibahas bersama;

Pasal 8

a.Kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf f dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) tahun dapat ditingkatkan statusnya menjadi kampung definitif berdasarkan hasil evaluasi tim kabupaten;
b.Dalam hal evaluasi tim kabupaten menyatakan bahwa kampung persiapan tersebut tidak memenuhi syarat menjadi kampung maka Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penghapusan kampung persiapan tersebut dan wilayah kampung persiapan kembali menjadi wilayah kampung induknya;
c.Apabila hasil evaluasi tim kabupaten menyatakan bahwa kampung persiapan tersebut memenuhi syarat menjadi kampung maka Bupati menyiapkan rancangan qanun tentang pembentukan kampung;
d.Bupati mengajukan rancangan qanun tentang pembentukan kampung kepada DPRK untuk dibahas bersama.

Pasal 9

(1)Kampung yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan kampung lain atau dihapus;
(2)Penggabungan atau penghapusan kampung sebagaimana pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh pemerintah kampung dan Petue dengan Rayat Genap Mufakat;
(3)Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam keputusan bersama Reje;
(4)Keputusan bersama Reje sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Reje atau secara bersama-sama kepada Bupati melalui Camat;
(5)Hasil penggabungan atau penghapusan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan qanun kabupaten;
(6)Qanun kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat antara lain :
1. a.tujuan;
2. b.syarat;
3. c.mekanisme;
4. d.penghapusan nama kampung yang dihapus;
5. e.nama Kampung yang baru dibentuk;
6. f.pengaturan pemerintahan kampung;
7. g.pengaturan sarana dan prasarana;
8. h.pengaturan……………. 8
9. h.pengaturan lembaga kemasyarakatan;
10. i.pengaturan kekayaan kampung;
11. j.pengaturan batas wilayah kampung yang dilengkapi dengan peta kampung.

Isi peraturan

Teks139PDFHirarki

Memuat teks peraturan…