DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bengkalis

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini terdiri atas 18 (delapan belas) Pasal yang mengatur tentang APBD

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wayjib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama; bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada _huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 31 bulan Agustus tahun 2022: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 1. Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 2. Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); S. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. Undang-Undang Nomor 23 ‘Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 3 11.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Kabupaten Bengkalis; 13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 794); 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 4 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 26.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS Menetapkan : dan BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
3.Bupati adalah Bupati Bengkalis. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkalis. S. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis. 4. 5
7.Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.
8.Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
10.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis. 12.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.557.491.170.098,- (Tiga triliun lima ratus lima puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah; dan
b.Pendapatan Transfer.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp322.846.709.929,- (Tiga ratus dua puluh dua milyar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan;
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.504.075.000,- (seratus lima milyar lima ratus empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.741.190.000,- (Dua puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). 6
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.000.000.000,- (Tiga puluh enam milyar rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp158.601.444.929,- (Seratus lima puluh delapan milyar enam ratus satu juta empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.234.644.460.169,- (Tiga triliun dua ratus tiga puluh empat milyar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
2. b.Pendapatan Transfer antar Daerah;
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.102.745.428.958,- (Tiga triliun seratus dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).
(3)Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb direncanakan sebesar Rp131.899.031.211,- (Seratus tiga puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu dua ratus sebelas rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.4.199.741.009.104 (empat triliun seratus Sembilan puluh Sembilan milyar tujuh ratus empat puluh satu juta Sembilan ribu seratus empat rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 7

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp2.512.856.141.173,- (dua triliun lima ratus dua belas milyar delapan ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa; c. Belanja Subsidi; 7
1. d.Belanja Hibah; dan
2. e.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
(3)
(4)
(6)
(1)
(4)direncanakan sebesar Rp1.161.122.041.234,- (Satu triliun seratus enam puluh satu milyar seratus dua puluh dua juta empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah). Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.212.441.458.939,- (Satu triliun dua ratus dua belas milyar empat ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah). Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.604.000.000,- (Enam belas milyar enam ratus empat juta rupiah). Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d - direncanakan sebesar Rp93.104.154.000,- (Sembilan puluh tiga milyar seratus empat juta seratus lima puluh empat ribu rupiah). Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)(7) huruf e direncanakan sebesar Rp29.584.487.000,- (Dua puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh empatjuta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah.

Pasal 8

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp1.133.163.195.359,- (satu triliun seratus tiga puluh tiga milyar seratus enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja Modal Tanah;
b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
d.Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan
e.Belanja Modal Aset Tetap lainnya. Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.200.000.000 (tiga milyar dua ratus

(2)juta rupiah). Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp123.483.777.081,- (Seratus dua puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh satu rupiah). Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp153.098.105.357,-
(3){Seratus lima puluh tiga milyar sembilan puluh delapan juta seratus lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah). 8 (5S) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp752.874.584.121,- (Tujuh ratus lima puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh empatjuta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh satu rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp99.627.718.000,- (Sembilan puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).
(7)Belanja Modal Aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp879.010.800,- (Delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sepuluh ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurufc direncanakan sebesar Rp13.124.430.876,- (Tiga belas milyar seratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 10

(1)Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp540.597.241.696,- (Lima ratus empat puluh milyar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Bagi Hasil; dan
2. b.Belanja Bantuan Keuangan.
(2)Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa direncanakan sebesar Rp12.824.526.500,- (Dua belas milyar delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);
(3)Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp527.772.715.196,- (Lima ratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta taujuh ratus lima belas ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019