DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 9 (sembilan) bab dan 27 (dua puluh tujuh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Penyelenggaraan TJSP; Forum TJSP; Sistem Informasi; Sumber Dana Forum TJSP; Pemantauan dan Evaluasi; Penghargaan; Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab_ Sosial Perusahaan; d. Mengingat : 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; .Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang2. Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); .Undang-Undang Nomor 12 ‘Tahun 2011 tentang3. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); .Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 4. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3679, Lembaran Negara Republik Indoenasia Nomoribahan 5.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89); .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 6. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS Menetapkan: dan BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis. Bupati adalah Bupati Bengkalis. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. DPRD adalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis. 4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah yang menangani penanaman modal dan perizinan. 5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat. 6. Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dalam suatu bidang usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan modal serta bertujuan memperoleh keuntungan. 7, Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, selanjutnya disebut Forum TJSP adalah Forum yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSP. 8.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan TJSP dalam peraturan daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan TJSP;
b.pelaksanaan TJSP;
c.sistem Informasi;
d.sumber Dana- Forum TJSP;
e.pemantauan dan evaluasi;
f.penghargaan; dan
g.pengaduan dan penyelesaian Sengketa.

BAB II

PENYELENGGARAAN TJSP

Pasal 3

Penyelenggaraan TJSP ditujukan kepada: a. b. masyarakat di wilayah kerja perusahaan dan/atau; masyarakat disekitar wilayah kerja perusahaan.

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan komitmen untuk :

a.memberikan kesempatan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam rekruitmen perusahaan tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, garis keturunan dan golongan; - memperlakukan karyawan dan keluarga penyandang masalah kesejahteraan Sosial berdasarkan kesetaraan tanpa diskriminasi; . meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat di lingkungan Perusahaan; melaksanakan sistem perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan;dan d. menyediakan pelayanan sosial dasar kepada karyawan dan keluarganya. e.

Pasal 5

Penyelenggaraan TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan komitmen untuk:

a.memberikan prioritas kesempatan kerja kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial di sekitar perusahaan sesuai kebutuhan dan persyaratan Perusahaan; memberikan dukungan dalam penyediaan berbagai fasilitas sosial bagi masyarakat terutama penyandang masalah keserjahteraan sosial; mendukung pembangunan sosial berkelanjutan berwawasan lingkungan;dan ¢. mengutamakan sumber daya lokal di lingkungannya. d.

Pasal 6

Sasaran Penyelenggaraan TJSP meliputi: bidang pendidikan; bidang kesehatan; bidang olahraga; bidang perekonomian rakyat; a. b. Cc.

d.bidang sosial dan keagamaan; e.
f.bidang lingkungan;dan
g.bidang lainnya yang disertai oleh Perusahaan dan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSP meliputi :

a.memfasilitasi Perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TJSP;
b.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program TJSP.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan TJSP Pemerintah Daerah membentuk Forum TJSP Daerah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan TJSP, Perusahaan berhak:

a.menentukan program TJSP yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan yang bersangkutan berdasarkan skala prioritas program pembangunan Daerah;
b.menentukan sasaran yang akan menerima manfaat program TJSP dari Perusahaan yang bersangkutan; dan
c.mendapatkan fasilitasi dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSP.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan TJSP, Perusahaan wajib:
1. a.menyusun rencana pelaksanaan kegiatan TJSP sesuai dengan prinsip-prinsip TJSP, kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan;
2. b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak- pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
3. c.menetapkan komitmen terhadap TJSP menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan; dan
4. d.memberikan TJSP kepada masyarakat di Daerah berdasarkan nilai kepatutan dan kewajaran.
(2)Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan sanksi administrasi berupa:
1. a.teguran tertulis; atau
2. b.pembatasan kegiatan perusahaan.
(3)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati berdasarkan laporan Forum TJSP.

Pasal 11

(1)Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana perusahaan dalam pelaksanaan TJSP melalui Forum TJSP.
(2)Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan TJSP baik secara mandiri atau kelompok.
(3)Setiap orang berhak untuk ikut serta secara partisipatif melakukan pengawasan pelaksanaan TJSP_ berkoordinasi dengan Forum TJSP terlebih dahulu.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENYELENGGARAAN TJSP

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkalis Nomor 22 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENYELENGGARAAN TJSP

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkalis Nomor 22 Tahun 2025