DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Selatan No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 25 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah. Ada pengaturan tentang pembagian kewajiban pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha dan pengelola kawasan dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dari lingkungan rumah tangga terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan sampah telah menjadi sebuah kebutuhan dan menjadi tolak ukur bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam penataan lingkungan sehingga perlu dilakukan pengaturan;
c.bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 44 ayat (1) Permendagri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah bahwa “pengelolaan sampah di lingkungan pemerintah kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah”;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Pengelolaan Sampah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten –kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4.Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
8.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN Dan BUPATI BENGKULU SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaraan, asas kebersamaan, asas keselamataan, asas keamanan, asas nilai ekonomi dan asas kualitas lingkungan hidup.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Bengkulu Selatan yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup serta meningkatan kesehatan masyarakat kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4

Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a.Sampah rumah tangga; dan
b.Sampah sejenis sampah rumah tangga;

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan meliputi :

a.Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
b.Melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
c.Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
d.Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
e.Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
f.Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah;
g.Melakukan koordinasi antar OPD, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduaan dalam pengelolaan sampah; dan
h.Menyediakan unit pelayanan pengaduaan sampah.

Pasal 6

(1)Dalam menyenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan :
1. a.Menetepkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. b.Menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. c.Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. d.Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan serta kelompok masyarakat;
5. e.Menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA;
6. f.Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
7. g.Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Penetapan lokasi TPS, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup e merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah tidak periodik dari lingkungan rumah tangga pemerintah daerah menujuk OPD terkait yang membidangi.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Dalam pengelolaan sampah setiap orang berhak :

a.Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
b.Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
c.Memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
d.Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari TPA;
e.Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, berupa pendidikan lingkungan serta sosialisasi;
f.Memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi;
g.Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah termasuk melalui proses pengaduan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemerintah daerah wajib :

a.Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
b.Menyediakan Fasilitas Pengelolaan Sampah yang berupa :
1. 1.TPS;
2. 2.TPS 3R;
3. 3.Stasiun peralihan antara (SPA);
4. 4.TPA dan/atau;
5. 5.TPST
c.Melakukan pengelolaan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
d.Memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang memuat :
1. 1.Sumber sampah;
2. 2.Timbulan sampah;
3. 3.Komposisi sampah;
4. 4.Karakteristik sampah;
5. 5.Fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan;
6. 6.Data dan informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
e.Mendanai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
f.Menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri dari 3 (Tiga) jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 rumah tangga; dan
g.Memfasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.

Pasal 10

(1)Masyarakat wajib melaksanakan :
1. a.Pengurangan Sampah dan;
2. b.Penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
(2)Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
1. a.Pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan atau
2. b.Pemanfaatan sampah sebagai sumber daya dan sumber energi.
(3)Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
1. a.Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
2. b.Membuang sampah pada tempatnya;
3. c.Pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
4. d.Pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;
5. e.Pemilahan sampah dari sumber ke TPS;
6. f.Penyediaan dan Pemeliharaan sarana persampahan di lingkungan. Paragraf Pelaku Usaha

Pasal 11

(1)Pelaku usaha wajib melaksanakan :
1. a.Pengurangan sampah dari kegiatan usaha; dan
2. b.Penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan
(2)Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
1. a.Penerapan teknologi bersih dari nirlimbah;
2. b.Penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
3. c.Membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat.
(3)Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
1. a.Memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
2. b.Pengelolaan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
3. c.Pemilahan sampah;
4. d.Pembayaran biaya kompensasi pengelolaan kemasan yang tidak dapat di daur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan;
5. e.Penerapan mekanisme pengelolaan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi yang dilakukannya;
6. f.Pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
7. g.Optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
8. h.Menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…