DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Selatan No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani dan atau Petambak yang telah bergabung dalam kelompoktani dan menyusun RDKK dengan ketentuan : a. Petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai dengan areal yang diusahakan setiap musim tanam; b. Petani yang melakukan usaha tani di luar bidang tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam; atau c. Petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam. Pupuk Bersubsidi tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan atau perusahaan perikanan budidaya. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Bupati melalui Dinas Pertanian Kabupaten kepada Dinas Pertanian Provinsi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2016 perlu pengalokasian pupuk bersubsidi menurut Kecamatan Se-Kabupaten Bengkulu Selatan dan

Menetapkan

Menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET);

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
1. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
2. 4.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan);
3. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. 6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 Tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi);
5. 7.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 634/M- DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
6. 8.Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 130/Permentan/SR.130/8/2014 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun anggaran 2015);
7. 9.Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2.Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
3.Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
4.Jenis Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang terdiri dari pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pertanian.
5.Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, yang merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
6.Pupuk organik adalah pupuk yang sebagaian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
7.Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
8.Pupuk bersubsidi adalah Barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan atau petani di sektor pertanian.
9.Kebutuhan Pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per provinsi yang dihitung berdasarkkan usulan Gubernur atau Dinas membidangi sektor pertanian di Provinsi.
10.Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani, petambak dan /atau kelompoktani di Penyalur Lini IV (Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi).
11.Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/ atau udang (termasuk pemanfaatan lahan perhutani dan kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura).
12.Petani adalah perorangan warga negara Indonesia dan/ atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/ atau peternakan di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan luasan tertentu.
13.Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/ atau udang di Kabupaten Bengkulu Selatan.
14.Direktur Jenderal adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.
15.Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
16.Penyalur Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
17.Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
18.Kelompoktani adalah kumpulan petani atau petambak yang mempunyai dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
19.Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun berdasarkan luasan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada Gabungan kelompoktani atau penyalur sarana produksi pertanian.
20.Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disebut KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.
21.Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan pada pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

(1). Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani dan atau Petambak yang telah bergabung dalam kelompoktani dan menyusun RDKK dengan ketentuan :
1. a.Petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai dengan areal yang diusahakan setiap musim tanam;
2. b.Petani yang melakukan usaha tani di luar bidang tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam; atau
3. c.Petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.
(2). Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

(1). Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Bupati melalui Dinas Pertanian Kabupaten kepada Dinas Pertanian Provinsi.
(2). Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan selanjutnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1). Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 di atas, dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2). Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten.

Pasal 5

Dinas bersama lembaga penyuluhan pertanian dan/ atau perikanan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompoktani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/ atau kemampuan penyerapan pupuk oleh petani, petambak dan/ atau kelompoktani di wilayahnya.

Pasal 6

(1). Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersusidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 di atas terjadi kekurangan, dapat dipenuhi melalui :  Realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor antar kecamatan dalam wilayah kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten.
(2). Realokasi pupuk sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 7

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) di atas terdiri atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/ atau diadakan oleh pelaksana subsidi pupuk.

Pasal 8

(1). Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke petani, petambak dan/ atau kelompoktani melalui Penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
(2). Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian di Penyalur Lini IV ke petani, petambak dan/ atau kelompoktani diatur sebagai berikut :
1. a.Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya.
2. b.Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan kebutuhan petani, petambak dan / atau kelompoktani dan alokasi di masing-masing wilayah.
3. c.Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan tepat mutu.
(3). Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di LINI IV ke petani, petambak dan/ atau kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan dengan penyuluhan guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 diatas.
(4). Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat petani, petambak dan/ atau kelompoktani dilakukan melalui pendampingan oleh petugas penyuluh di wilayah tanggungjawabnya.
(5). Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang di tunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupetan.

Pasal 9

(1). Pelaksana subsidi pupuk, penyalur di Lini III dan penyalur di Lini IV wajib menjamin keterdiaan Pupuk Bersubsidi saat dubutuhkan petani, petambak dan/ atau kelompoktani di wilayah tanggungjawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
(2). Untuk menjamin ketersedian pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana subsidi pupuk berkoordinasi dengan Dinas setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10

(1). Penyalur di Lini IV yang di tunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
(2). Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :  Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg;  Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg;  Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;  Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;  Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg
(3). Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, petambak dan/ atau kelompoktani di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :  Pupuk Urea = 50 kg;  Pupuk SP-36 = 50 kg;  Pupuk ZA = 50 kg;  Pupuk NPK = 50 kg;  Pupuk Organik = 40 kg.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2015