DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Selatan No. 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD. Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengkapan lain. Yang dibebankan pada pimpinan dan anggota DPRD yang bersangkutan meliputi tunjangan komunikasi inetensif dan tunjangan reses. Selain penghasilan sebagaiman yang disebutkan sebelumnya, pimpinan dan anggota DPRD disediakan belanja penunjang kegiatan DPRD untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 1091);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 125, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN dan BUPATI BENGKULU SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
5.Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
6.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan.
7.Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8.Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan.
9.Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan.
10.Peraturan Bupati selanjutnya disingkat Perbup adalah Peraturan Bupati Bengkulu Selatan;
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
1. a.APBD, meliputi: 4
  1. 1.uang representasi;
  2. 2.tunjangan keluarga;
  3. 3.tunjangan beras;
  4. 4.uang paket;
  5. 5.tunjangan jabatan;
  6. 6.tunjangan alat kelengkapan; dan
  7. 7.tunjangan alat kelengkapan lain;
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
  1. 1.tunjangan komunikasi intensif; dan
  2. 2.tunjangan reses.
(2)Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 3

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
(3)Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
(4)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 4

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf a angka 6 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan atau alat kelengkapan lain.
(2)Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan untuk jabatan:
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lina persen);
2. b.wakil ketua sebesar 5% (lima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan 5
4. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

Pasal 8

(1)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 7 diberikan kepada Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lain selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
(2)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan untuk jabatan:
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. b.wakil ketua sebesar 5% (lima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
4. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan Ketua DPRD
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 9

(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan komunikasi intensif diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang dan rendah
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku
(4)Pemberian tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan,untuk kelompok kemampuan keuangan daerah :
1. a.Tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.Sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
3. c.Rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 10

(1)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil Negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang dan rendah
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Perundangan yang berlaku 6
(4)Pemberian tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah :
1. a.Tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali
2. b.Sedang, paling banyak 5 (lima) kali
3. c.Rendah, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi ketua DPRD

Pasal 11

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian; dan
4. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…