DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Selatan No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Maksud Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Manna adalah dalam rangka penyelesaian hutang PDAM Tirta Manna kepada Pemerintah Pusat melalui skema hibah - Penyertaan Modal Daerah secara Non Kas dan legalisasi penyertaan modal Daerah pada PDAM Tirta Manna. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan penyertaan modal pada PDAM Tirta Manna secara Non Kas sebesar Rp. 31.482.112.074,42- (Tiga Puluh Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Dua Belas Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah Koma Empat Puluh Dua Sen).

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3.Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum dalam rangka penyelesaian hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkulu Selatan, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2006 Nomor 04);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 04). Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN dan BUPATI BENGKULU SELATAN MEMUTUSKAN: 3 Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3.Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengeloalaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
8.Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, serat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
9.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada PDAM.
10.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perorangan, milik persekutuan atau badan hukum baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
11.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyelenggara sistem penyediaan air minum;
12.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manna yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Manna adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Manna adalah dalam rangka penyelesaian hutang PDAM Tirta Manna kepada Pemerintah Pusat melalui skema hibah - Penyertaan Modal Daerah secara Non Kas dan legalisasi penyertaan modal Daerah pada PDAM Tirta Manna. 4
(2)Tujuan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM adalah untuk melunasi seluruh hutang (Pokok dan Non Pokok) PDAM Tirta Manna kepada Pemerintah Pusat berdasarkan Lampiran Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S- 6187/PB/2016 tanggal 3 Agustus 2016 sebesar Rp. 31.482.112.074,42- (Tiga Puluh Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Dua Belas Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah koma Empat Puluh Dua Sen) yang dialokasikan dalam bentuk hibah-penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam rangka penyehatan PDAM Tirta Manna.

BAB III

PENETAPAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan penyertaan modal pada PDAM Tirta Manna secara Non Kas sebesar Rp. 31.482.112.074,42- (Tiga Puluh Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Dua Belas Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah Koma Empat Puluh Dua Sen).
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Manna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelesaian hutang dan/atau pelunasan hutang yang dilakukan Pemerintah Pusat melalui cara hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM secara non kas untuk dikonversi dengan hutang PDAM.
(3)Mekanisme dan teknis pelaksanaan penganggaran serta penggunaan penyertaan modal pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Manna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 melalui Hibah Non Kas.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Untuk memastikan pelaksanaan penyelesaian hutang PDAM Tirta Manna kepada Pemerintah Pusat secara non kas dan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, Bupati dapat menunjuk Pejabat yang memahami secara profesional dan bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi.
(2)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan kebijakan Bupati lebih lanjut serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap PDAM Tirta Manna.
(3)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, Gubernur dan Kementerian terkait. 5

Pasal 6

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM Tirta Manna yang telah disertakan atau akan disertakan bersumber dari APBD, APBN dan atau sumber lain ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu selatan; Ditetapkan di Manna pada tanggal 15 November 2016 BUPATI BENGKULU SELATAN, ttd H. DIRWAN MAHMUD Diundangkan di Manna pada tanggal 15 November 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN, ttd RUDY ZAHRIAL, SE NIP. 1963101 198803 1 008 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 08 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU NOMOR 8 TAHUN 2016. SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN H. APRIZANI,SH MH

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…